Merauke sebagai Lumbung Pangan: Ambisi Besar di Ujung Timur
Food estate Merauke adalah strategi terencana pemerintah menjadikan Merauke dan Papua Selatan sebagai sentra produksi padi skala besar melalui cetak sawah, optimalisasi lahan, investasi pertanian timur Indonesia, serta penguatan infrastruktur dan teknologi demi membentuk lumbung pangan nasional yang mampu memasok kebutuhan beras dalam jangka panjang.
Inti kebijakan ini sederhana namun ambisius: menjadikan Merauke bukan sekadar sawah baru, tetapi pusat kendali pangan di timur. Sekda Papua Selatan, Ferdinandus Kainakaimu, menegaskan kabupaten ini memiliki potensi besar sebagai lumbung pangan nasional berkat lahan luas dan statusnya dalam Program Strategis Nasional. Data produksi bersih beras 205.231 ton pada 2025 dengan luas panen 78.955 hektare menunjukkan bahwa narasi lumbung pangan bukan lagi wacana. Pertanyaannya kini bukan “mampu atau tidak”, melainkan apakah kebijakan ini akan dikelola cukup adil dan berkelanjutan untuk petani lokal dan masyarakat adat.
Cetak Sawah Papua Selatan: Angka Besar, Risiko Besar
Program cetak sawah Papua Selatan adalah motor utama menjadikan Merauke sebagai sentra produksi padi, namun skala ekspansinya menuntut pengelolaan yang hati-hati. Target optimalisasi lahan (Oplah) 40.000 hektare pada 2025 di Merauke menunjukkan betapa agresifnya perluasan areal tanam. Pemerintah menghitung dengan optimistis bahwa dengan perluasan sawah PSN dan Oplah, produksi akan terus meningkat pada 2026–2027.
Di lapangan, Gubernur Apolo Safanpo dan Ditjen Lahan dan Irigasi Kementan meninjau langsung cetak sawah di Waninggap Kai, Semangga, yang pada 2025 mencapai sekitar 4.400 hektare, bagian dari total 17 ribu hektare lahan yang sudah dicetak di Merauke. Ditjen Hermanto menargetkan program cetak sawah 2026 sekitar 50 ribu hektare. Kutipan kunci yang mencerminkan skala ini adalah: "Dari 84 ribu hektar lahan cetak sawah yang dilakukan di seluruh tanah Papua, 48 ribu hektar diantaranya di Kabupaten Merauke." Angka-angka ini membuka peluang produksi besar, namun juga menuntut transparansi soal siapa yang menguasai lahan dan bagaimana dampaknya pada ekosistem lokal.
Gerakan Tanam Padi dan Teknologi: Pusat Padi Baru di Timur
Gerakan tanam padi bersama yang dipimpin Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman di Waninggap Kai menjadi simbol bahwa Merauke bukan proyek atas kertas, tetapi laboratorium kebijakan pangan di timur. Kehadiran gubernur dan bupati memberi pesan politik: pusat dan daerah bersatu menjadikan food estate Merauke sebagai etalase kebijakan pangan nasional.
Di balik seremoni, ada angka yang perlu dibaca kritis. Dari 84 ribu hektare lahan cetak sawah di seluruh tanah Papua, 48 ribu hektare berada di Merauke; lebih dari 50 persen aktivitas cetak sawah Papua Selatan terkonsentrasi di kabupaten ini. Untuk optimalisasi lahan, 53 ribu hektare dari total 54 ribu hektare Oplah di Papua berada di Merauke, mendekati 99 persen. Penggunaan drone untuk penanaman kedua di Waninggap Kai menandai percobaan mekanisasi yang jika dikelola baik, bisa menekan biaya dan mempercepat tanam. Namun tanpa penguatan penyuluhan dan kepemilikan teknologi oleh petani, modernisasi berisiko hanya menguntungkan pemain besar.
Investasi Pertanian dan Perikanan: Peluang bagi Timur, Tantangan bagi Keadilan
Transformasi Merauke menjadi lumbung pangan nasional tidak terlepas dari arus investasi pertanian timur Indonesia, termasuk keterlibatan mitra asing. Kunjungan Menteri Transmigrasi dan Duta Besar Tiongkok ke Kampung Telaga Sari, Distrik Kurik, untuk meninjau potensi lahan pertanian menjadi penanda awal penguatan kerja sama investasi pertanian berkelanjutan di Papua Selatan. Ferdinandus Kainakaimu menyebut langsung bahwa kunjungan ini diharapkan mendorong pembangunan dan investasi pertanian jangka panjang.
Narasi resmi menekankan bahwa pertanian ladang, kerja sama investasi, dan teknologi pertanian diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah pusat juga memberi perhatian ke seluruh Papua Raya, bukan hanya Papua Selatan, lewat dukungan pada tanaman pangan, perkebunan, dan peternakan. Bagi warga, manfaat praktis yang dijanjikan adalah cadangan pangan aman, stok beras pemerintah di atas level aman sepanjang 2025, serta peluang ekspor beras ke wilayah Papua lain di masa depan. Namun agar manfaat ini terasa sampai kampung, kontrak-kontrak investasi perlu transparan, menyertakan pelatihan SDM lokal, dan menjamin lahan adat tidak tersisih oleh proyek skala besar.
Menuju Ketahanan Pangan yang Adil dari Merauke untuk Nasional
Strategi menjadikan Merauke sebagai lumbung pangan nasional adalah taruhan besar negara pada timur. Dengan produksi bersih 205.231 ton beras dan cadangan pangan yang diklaim menjaga stok beras pemerintah di atas level aman sepanjang 2025, kebijakan ini sudah memberi hasil jangka pendek. Pemerintah pusat pun menempatkan Papua Selatan sebagai wilayah prioritas pengembangan padi, dengan dukungan penyuluh dan program strategis nasional yang kian intensif.
Namun keberhasilan kebijakan pangan tidak hanya diukur dari tonase, tetapi juga dari siapa yang diuntungkan. Sekarang, cetak sawah Papua Selatan, investasi pertanian timur Indonesia, dan food estate Merauke harus beralih dari proyek simbolik menjadi ekosistem produksi yang melibatkan petani kecil, masyarakat adat, dan tenaga kerja lokal. Jika pemerataan manfaat dan perlindungan lingkungan ditempatkan setara dengan target produksi, Merauke berpeluang menjadi model lumbung pangan nasional yang bukan saja produktif, tetapi juga adil dan berkelanjutan bagi generasi berikutnya.
