Energi terbarukan Sumbar: modal besar yang masih tidur
Energi terbarukan Sumbar adalah keseluruhan sumber energi ramah lingkungan seperti panas bumi, tenaga air, surya, angin, dan energi laut yang tersebar di berbagai kabupaten/kota, dengan total potensi teknis sekitar 10.054 megawatt, namun baru dimanfaatkan sebagian kecil sehingga belum menjadi pilar utama ketahanan energi dan penggerak ekonomi daerah. Potensi 10.054 MW ini bukan sekadar angka, melainkan cermin betapa Ranah Minang duduk di atas lumbung energi hijau yang belum diolah. Data Dinas ESDM menunjukkan hydropower 1.100 MW baru termanfaatkan 29,75%, geothermal 1.705 MWe baru 5%, surya 5.898 MW baru 1%, dan angin 428 MW masih berupa potensi. Gubernur Mahyeldi sendiri mengakui Sumbar memiliki potensi energi terbarukan besar dan tersebar, tapi pemanfaatannya "masih perlu terus dioptimalkan". Pertanyaannya: sampai kapan kita puas hanya menjadi pemilik potensi, bukan produsen daya?
Pertamina NRE, PLN, dan Unand: poros baru transisi energi hijau
Jika sebelumnya energi terbarukan Sumbar berjalan lambat, masuknya Pertamina NRE Sumatera Barat memberi sinyal perubahan arah. Sebagai subholding yang mengurus eksplorasi dan produksi EBT, Pertamina NRE mengincar lumbung energi hijau di Sumbar sebagai bagian dari target nasional 100 GW pembangkit listrik tenaga surya yang sedang dikejar pemerintah. Namun perusahaan ini secara sadar menempatkan PLN sebagai pemimpin proyek PLTS, karena energi yang dihasilkan akan dikelola dan disalurkan ke masyarakat melalui jaringan PLN. Strategi ini masuk akal: tanpa sistem kelistrikan yang siap, PLTS 100 GW hanya akan menjadi proyek di atas kertas. Di sisi lain, Universitas Andalas masuk sebagai mitra pengetahuan lokal; Pertamina NRE memilih bekerja sama dengan kampus yang paling memahami karakter wilayah, bukan datang dengan pendekatan seragam dari pusat. Kolaborasi korporat–pemerintah–universitas seperti ini adalah kombinasi yang selama ini hilang dalam agenda transisi energi hijau.
Peran Mahyeldi, DEN, dan penataan kebijakan energi daerah
Di tingkat kebijakan, Gubernur Mahyeldi tidak menutup mata bahwa lompatan ke energi hijau membutuhkan kerja sama yang solid dan upaya ekstra. Dalam audiensi dengan Dewan Energi Nasional (DEN) yang dipimpin Satya Widya Yudha di Istana Gubernur, pembicaraan mengarah ke penguatan sinergi pusat–daerah serta implementasi dan revisi Rencana Umum Energi Daerah (RUED) Sumbar. Di sinilah fondasi transisi energi hijau diuji: apakah regulasi berani menggeser kenyamanan lama berbasis BBM, LPG, dan listrik bersubsidi menuju pola konsumsi yang lebih hemat dan bersih. Mahyeldi menegaskan kesiapan Sumbar mengoptimalkan energi baru terbarukan untuk ketahanan energi dan pertumbuhan ekonomi. Namun tanpa penataan ulang skema subsidi dan insentif, potensi panas bumi sekitar 2.000 MW dan EBT lain akan tetap menjadi "cadangan" yang tidak pernah benar-benar masuk ke sistem listrik dan industri.
Dampak bagi masyarakat: dari ketahanan energi ke ekonomi lokal
Transisi energi hijau sering terdengar abstrak, padahal dampaknya sangat praktis bagi warga. Ketika energi terbarukan Sumbar dioptimalkan, ketahanan energi nasional menguat sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Pembangunan PLTA, PLTP, dan PLTS berarti lapangan kerja baru, peluang usaha bagi pemasok lokal, dan infrastruktur yang meningkatkan konektivitas kawasan seperti Teluk Tapang. Pertamina NRE menyatakan eksplorasi energi hijau tidak boleh menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat sekitar, dan isu sosial di daerah perdalaman akan menjadi pertimbangan penting dalam desain proyek. Sikap ini penting untuk mencegah konflik lahan dan memastikan manfaat energi hijau tidak hanya dinikmati di kota-kota besar. Namun Mahyeldi mengingatkan, masa depan energi Sumbar tidak cukup mengandalkan sumber daya alam; pengetahuan, teknologi, inovasi, dan SDM unggul harus menjadi jantung pengolahan potensi agar menjelma nilai ekonomi nyata.
Arah ke depan: dari peta potensi ke proyek nyata
Saat ini, pemerintah daerah sibuk memetakan potensi 10.054 MW untuk ditawarkan ke investor dan memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat. Pertamina NRE juga menyiapkan investasi bersama mitra, sambil mengidentifikasi tantangan khas Sumbar seperti ancaman longsor dan titik api yang berpengaruh pada desain fasilitas energi. Di level nasional, kolaborasi transisi energi antara Pertamina NRE dan PLN sudah berjalan melalui program Mentari (Menuju Transisi Energi Rendah Karbon Indonesia), dengan rencana pengembangan PLTS di lebih dari 700 titik. Pertanyaannya, apakah Sumbar akan sekadar menjadi salah satu titik, atau benar-benar tampil sebagai green province program yang menginspirasi daerah lain. Jawabannya bergantung pada konsistensi kebijakan RUED, keseriusan penataan subsidi, dan kapasitas teknis yang disiapkan melalui kerja sama dengan Unand. Tanpa itu, lumbung energi hijau tetap menjadi slogan, bukan kenyataan.
