Penghargaan Pembangunan Daerah sebagai Barometer Serius Kualitas Pembangunan
Penghargaan Pembangunan Daerah adalah instrumen evaluasi nasional yang menilai kualitas perencanaan, kinerja, inovasi, dan dampak nyata pembangunan regional terhadap kesejahteraan masyarakat, sekaligus menjadi ruang pembelajaran lintas daerah agar praktik terbaik bisa direplikasi secara sistematis di wilayah lain. Ajang ini sudah lama bukan sekadar seremoni, melainkan cermin apakah daerah sungguh memahami prioritas pembangunan berkelanjutan. Ketika Sumatera Selatan, Deli Serdang, dan Sulawesi Selatan tampil sebagai penerima penghargaan pembangunan daerah dan beragam predikat kinerja terbaik, pesan utamanya jelas: kompetisi antardaerah kini ditentukan oleh perencanaan berbasis data, konsistensi pelaksanaan, dan kemampuan menerjemahkan agenda nasional ke kebutuhan lokal. Di tengah tuntutan pembangunan regional 2026 yang semakin kompleks, ketiga daerah ini menunjukkan bahwa prestasi provinsi nasional lahir dari kerja jangka panjang, bukan dari proyek instan.
Sumatera Selatan: Digitalisasi dan Pengendalian Inflasi sebagai Fondasi
Sumatera Selatan menegaskan posisinya sebagai salah satu motor pembangunan regional melalui predikat Provinsi Terbaik I TP2DD dan Terbaik II TPID Wilayah Sumatera. Penghargaan ini diterima langsung oleh Wakil Gubernur H Cik Ujang dalam rangkaian Festival Ekonomi dan Keuangan Digital Indonesia dan Indonesia Fintech Summit & Expo yang dibarengi Rakornas TPID dan TP2DD di Jakarta International Convention Center pada 24 September. Tiga capaian sekaligus—termasuk Championship TP2DD, TPID Awards, dan Katalis P2DD x Digdaya—menunjukkan arah jelas: akselerasi elektronifikasi transaksi pemerintah daerah, penguatan pengendalian inflasi, serta pengembangan talenta dan inovasi digital adalah strategi inti, bukan pelengkap. Pilihan ini patut dibaca sebagai komitmen serius terhadap pembangunan berkelanjutan: saat transaksi pemerintah terdigitalisasi dan inflasi terjaga, ruang fiskal untuk program sosial dan layanan publik menjadi lebih pasti, terukur, dan akuntabel bagi warga.
Deli Serdang: Perencanaan yang Diuji Tiga Tahap dan Berorientasi Dampak
Kabupaten Deli Serdang meraih Terbaik II Penghargaan Pembangunan Daerah tingkat nasional untuk kategori kabupaten, sebuah pengakuan atas perencanaan dan kinerja pembangunan yang dinilai berdampak nyata bagi masyarakat. Penghargaan diserahkan langsung oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas bersama Wakil Menteri Dalam Negeri kepada Bupati Deli Serdang, dr H Asri Ludin Tambunan, di Jakarta pada 30 September. Penilaian PPD 2026 menitikberatkan pada kualitas pembangunan yang dibuktikan melalui dampak konkret program daerah terhadap kesejahteraan, dengan fokus pada inovasi dan pembangunan sumber daya manusia. Prosesnya diperkuat lewat tiga tahap: penilaian dokumen perencanaan, wawancara dan verifikasi lapangan, serta presentasi di hadapan Dewan Penilai, sehingga perencanaan asal-asalan otomatis tersingkir. Seperti ditegaskan Bappenas, "Hasil PPD diharapkan tidak berhenti pada pemberian penghargaan, tetapi menjadi umpan balik untuk memperkuat kualitas perencanaan dan kinerja pembangunan daerah." Untuk warga, ini berarti program yang lebih terarah dan bisa diukur hasilnya.
Sulawesi Selatan: Perencanaan Berbasis Data dan Inovasi Pendidikan-Infrastruktur
Sulawesi Selatan menempati peringkat IV kategori provinsi dalam Penghargaan Pembangunan Daerah yang diselenggarakan Kementerian PPN/Bappenas, berada di bawah Jawa Barat, DKI Jakarta, dan Jawa Tengah, sementara Sumatera Selatan di posisi kelima. Capaian ini diklaim pemerintah provinsi sebagai dorongan untuk terus memperkuat perencanaan pembangunan berbasis data, terintegrasi, dan berorientasi hasil. Dalam penilaian, Sulsel memaparkan program prioritas seperti Smart School dengan konsep “Satu Standar, Satu Guru, Satu Sulsel” yang menggunakan pembelajaran hybrid berbasis digital untuk memperluas akses dan pemerataan mutu pendidikan antardaerah. Di sisi lain, skema Multi Years Project untuk jalan provinsi, jaringan irigasi, dan rumah sakit regional menunjukkan perencanaan jangka panjang yang jelas untuk konektivitas dan pelayanan publik. Dengan tema PPD “Perencanaan dan Kinerja Pelaksanaan Prioritas Nasional di Daerah”, sinergi pusat-daerah yang dikedepankan Bappenas hanya akan bermakna jika data benar-benar menjadi dasar keputusan, bukan sekadar slogan.
Irawan Dermayasamin Ibrahim sebagai Plt Kepala Bappelitbangda menyebut capaian ini akan menjadi bahan evaluasi untuk menjaga konsistensi antara perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, sekaligus memperkuat sinergi prioritas daerah dan nasional agar program yang disusun memberi manfaat nyata bagi masyarakat. Pernyataan ini sejalan dengan pandangan bahwa pembangunan nasional adalah agregasi dari pembangunan daerah; artinya kegagalan satu daerah mengurangi kualitas gambaran nasional, sementara keberhasilan seperti yang ditunjukkan Sulsel dapat menjadi rujukan. Di mata warga, perencanaan berbasis data bukan istilah teknis belaka: ia menentukan apakah jalan yang rusak, ruang kelas yang kurang, atau layanan kesehatan yang terbatas benar-benar masuk prioritas anggaran dan diselesaikan dalam kurun waktu yang jelas.
Apa Pelajaran Utama dari Tiga Daerah Peraih Penghargaan?
Tiga daerah ini memberi pelajaran yang tegas: penghargaan pembangunan daerah bukan hadiah atas retorika, melainkan konsekuensi dari perencanaan berbasis data yang konsisten, fokus pada dampak, dan berani berinovasi. Sumatera Selatan memilih digitalisasi dan pengendalian inflasi sebagai tulang punggung pengelolaan fiskal. Deli Serdang membuktikan bahwa dokumen perencanaan yang diuji hingga verifikasi lapangan dan presentasi publik dapat menghasilkan program yang terasa manfaatnya di level warga. Sulawesi Selatan menempatkan pendidikan digital dan infrastruktur multi-tahun sebagai strategi jangka panjang yang jelas. Ke depan, Bappenas menegaskan hasil PPD harus menjadi umpan balik untuk memperkuat kualitas perencanaan dan kinerja pembangunan, sementara pemerintah daerah menyatakan komitmen menjaga konsistensi antara rencana dan pelaksanaan. Jika komitmen ini bertahan, penghargaan pembangunan daerah akan berfungsi sebagai mekanisme kontrol publik: warga bisa menuntut bukti, bukan sekadar janji.
