Pelajar perlu ikut membentuk kebijakan iklim
RUU Perubahan Iklim adalah rancangan undang-undang yang sedang disiapkan DPR untuk menjadi landasan kebijakan dalam menghadapi perubahan iklim. Karena keputusan hari ini akan membentuk kondisi lingkungan yang diwarisi generasi muda, pelajar semestinya dilibatkan sejak proses penyusunan, bukan hanya diminta beradaptasi setelah aturan ditetapkan. Anggota Komisi XII DPR RI Rokhmat Ardiyan mendorong anak muda berperan aktif mengawal kebijakan pemerintah di bidang lingkungan hidup. Ia menyampaikan ajakan itu dalam kegiatan Edu Day: Literasi Parlemen Perpustakaan DPR RI di SMA Negeri 3 Kuningan, Jawa Barat, pada 6 November 2026. Arah ajakan ini tepat, tetapi nilainya bergantung pada tindak lanjut: aspirasi pelajar harus menjadi bahan pertimbangan yang dapat ditelusuri, bukan sekadar bagian dari acara dialog.
Kepedulian harus berlanjut menjadi partisipasi
Menjaga kebersihan sekolah dan merawat ruang hijau membangun kebiasaan penting, tetapi itu belum cukup untuk menghadapi persoalan yang ditentukan melalui kebijakan publik. Generasi muda perlu berani menyampaikan aspirasi pelajar, memberi masukan, lalu mengawasi apakah pemerintah menjalankan komitmen lingkungan. Rokhmat menilai keterlibatan anak muda tidak boleh berhenti pada kepedulian terhadap lingkungan sekitar; mereka juga perlu mengawal kebijakan agar pembangunan berkelanjutan benar-benar terlaksana. Pandangan ini patut diterjemahkan menjadi ruang partisipasi yang jelas. Tanpa jalur untuk menyampaikan pendapat dan mengetahui bagaimana pendapat itu dipertimbangkan, seruan agar pelajar kritis berisiko menjadi simbolis. Sebaliknya, keterlibatan yang berkelanjutan mengakui pelajar bukan sekadar penerima pendidikan lingkungan, melainkan warga yang berhak ikut membahas pilihan yang memengaruhi masa depan mereka.
Literasi parlemen sebagai jembatan demokrasi
Forum di SMAN 3 Kuningan mempertemukan pelajar dengan parlemen untuk mengenalkan fungsi DPR sekaligus menyerap pandangan siswa tentang isu lingkungan. Pemahaman tentang tugas legislatif berguna secara praktis: pelajar dapat mengetahui cara menyampaikan aspirasi dan berpartisipasi dalam proses demokrasi, bukan hanya mengenal DPR sebagai lembaga. Sekolah tersebut telah membangun budaya peduli lingkungan melalui area hijau dan kebiasaan menjaga kebersihan. Plt. Kepala Sekolah Nining Cartini menilai pembentukan karakter itu perlu berjalan konsisten agar kepedulian sehari-hari tumbuh menjadi keberanian untuk menyampaikan pendapat dan mendukung kebijakan yang melindungi alam. Namun, forum edukasi tidak boleh menjadi titik akhir. DPR perlu menjaga komunikasi agar masukan siswa dapat tersambung dengan pembahasan RUU Perubahan Iklim dan proses kebijakan lingkungan berikutnya.
Ukuran keberhasilan ada pada tindak lanjut
DPR tengah merancang RUU Perubahan Iklim ketika tantangan perubahan iklim kian relevan, sehingga pelibatan pelajar tepat waktu. Namun, ajakan mengawal kebijakan baru bermakna jika tersedia proses yang terbuka: aspirasi dihimpun, dipertimbangkan, dan dijelaskan tindak lanjutnya. Langkah berikutnya yang diharapkan adalah memperkuat kegiatan literasi parlemen di lingkungan pendidikan, sebagaimana disampaikan Rokhmat. Penguatan itu semestinya menjaga dialog tetap hidup setelah acara berakhir dan membuka kesempatan bagi lebih banyak suara siswa. Pada akhirnya, partisipasi generasi muda bukan pelengkap pembahasan, melainkan cara menguji apakah kebijakan benar-benar berpihak pada kelestarian lingkungan dan pembangunan berkelanjutan. DPR telah mengundang pelajar untuk ikut bicara; kini tanggung jawabnya adalah memastikan suara tersebut tidak berhenti di ruang pertemuan.






