DIM diterima saat waktu pembahasan menyempit
RUU Perampasan Aset adalah rancangan aturan untuk memungkinkan negara merampas aset yang berkaitan dengan tindak pidana melalui mekanisme dan persyaratan hukum tertentu. Karena kewenangannya dapat berdampak langsung pada kepemilikan, mutu perlindungan hukum di dalamnya sama pentingnya dengan tujuan pemberantasan kejahatan. Pada 5 November 2026, pemerintah menyerahkan daftar inventarisasi masalah (DIM pemerintah) kepada Komisi III DPR dalam rapat pembahasan RUU Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana. Wakil Menteri Hukum Eddy Hiariej menyampaikan pandangan pemerintah sebelum DIM diserahkan. Langkah ini menandai dimulainya pembahasan bersama, tetapi waktunya menyisakan tekanan: DPR mengincar keputusan paling lambat 15 Desember 2026. Target yang dekat dapat mendorong kerja lebih terarah. Namun, tenggat bukan alasan untuk menganggap DIM sebagai formalitas atau melewati pengujian pasal yang berisiko membatasi hak warga.

Kejar target, jangan pangkas pemeriksaan
Ketua Komisi III DPR Habiburokhman menyatakan RUU akan dibahas sesegera mungkin pada masa persidangan II tahun 2026–2027; target yang disampaikan DPR adalah pengesahan dalam rapat paripurna paling lambat 15 Desember. Tenggat itu membuat waktu pembahasan efektif terbatas, terlebih masa sidang II dijadwalkan dibuka pada 10 November. Komisi III dan Badan Keahlian DPR telah menggelar sekitar 81 kegiatan rapat dengar pendapat serta rapat dengar pendapat umum, disertai kunjungan ke 46 wilayah untuk menyerap masukan. Jumlah kegiatan ini menunjukkan proses pengumpulan aspirasi telah berjalan, tetapi banyaknya konsultasi tidak otomatis menjamin setiap keberatan terjawab dalam rumusan akhir. Panja yang dipimpin Habiburokhman perlu mengubah masukan itu menjadi aturan yang jelas dan dapat diuji. Kecepatan baru layak dipuji bila publik dapat melihat bagaimana masukan memengaruhi pasal, bukan hanya menghitung rapat menuju tenggat.
Keadilan harus melindungi pemilik dan pihak ketiga
Pemerintah menyebut mekanisme perampasan aset tanpa putusan pidana terhadap pelaku dapat diterapkan dengan kriteria dan persyaratan tertentu. Pada saat yang sama, pemerintah menegaskan pembahasan harus mengutamakan keadilan, kepastian hukum, proporsionalitas, akuntabilitas, keadilan restoratif, serta perlindungan hak milik dan hak pihak ketiga yang beriktikad baik. Di sinilah ukuran keberhasilan RUU berada. Warga yang asetnya diblokir atau disita perlu memperoleh proses yang transparan, kesempatan mengajukan keberatan, dan pemulihan bila tindakan negara terbukti keliru. Perlindungan hak milik bukan celah untuk menyembunyikan hasil kejahatan; ia adalah batas agar upaya penegakan hukum tidak menghukum pemilik yang tidak bersalah. Karena itu, aturan tentang penelusuran, penyitaan, pemeriksaan pengadilan, upaya hukum, dan ganti kerugian harus dirumuskan dengan cermat. Tanpa prosedur yang kuat, tujuan perampasan aset berisiko kehilangan legitimasi di mata publik.
Kesimpulan: kualitas aturan lebih penting daripada sekadar cepat
Penyerahan DIM pemerintah membuka tahap substantif pembahasan RUU Perampasan Aset, sementara target Desember memberi DPR tekanan nyata untuk menuntaskan pekerjaan. Pemerintah menyatakan bersedia membahas materi secara mendalam dan komprehensif bersama DPR. Komitmen itu seharusnya dibuktikan melalui pasal yang terang, mekanisme pengawasan, dan perlindungan yang dapat digunakan oleh pihak terdampak. DPR patut menjaga momentum, tetapi tidak boleh menjadikan tenggat sebagai ukuran tunggal keberhasilan. Undang-undang yang disahkan cepat namun menyisakan prosedur kabur dapat menimbulkan sengketa dan merusak kepercayaan terhadap penegakan hukum. Sebaliknya, aturan yang tegas tentang bukti, keberatan, hak pihak ketiga, dan akuntabilitas dapat memperkuat pemberantasan kejahatan tanpa mengorbankan hak warga. Kesimpulannya, RUU ini perlu selesai tepat waktu hanya jika keadilan dan perlindungan hak milik benar-benar tertanam dalam setiap tahap pelaksanaannya.






