Perlindungan sekolah perlu bergerak dari imbauan ke pendampingan
Polisi Jogo Sekolah adalah program kolaborasi kepolisian dan unsur pendidikan untuk mencegah ancaman terhadap pelajar serta membangun lingkungan belajar yang aman melalui edukasi, pendampingan, dan deteksi dini. Di Jawa Timur, Dinas Pendidikan menggandeng Polda untuk memperkuat perlindungan siswa dari risiko yang muncul di dalam maupun sekitar kehidupan sekolah. Langkah ini tepat karena keamanan sekolah tidak cukup dijaga dengan aturan tertulis atau tindakan setelah pelanggaran terjadi. Siswa perlu tahu kepada siapa mereka dapat melapor, sementara orang dewasa harus mampu mengenali masalah sebelum berkembang menjadi kekerasan atau putus sekolah. Program ini juga mengingatkan bahwa polisi bukan hanya penegak hukum, melainkan dapat berperan sebagai pendamping. Namun, keberhasilan tidak diukur dari banyaknya apel atau seragam yang hadir, melainkan dari rasa aman yang benar-benar dialami anak.
Saat sosialisasi di SMAN 10 Surabaya pada 3 November 2026, Kapolda Jatim mengajak siswa menjaga semangat belajar, disiplin, dan menjauhi narkoba serta kenakalan remaja. Kepala Dindik Jatim menekankan bahwa sekolah yang baik bukan hanya mencetak prestasi, tetapi juga memastikan setiap anak merasa aman, dihargai, dan dilindungi. Pesan itu menempatkan pencegahan sebagai tanggung jawab bersama sekolah, keluarga, dan kepolisian, bukan beban guru semata.
Risikonya beragam, sehingga pencegahan tak boleh terpaku pada satu masalah
Cakupan program menunjukkan bahwa ancaman terhadap pelajar kini saling bersinggungan. Polisi Jogo Sekolah menyasar pencegahan perundungan, penyalahgunaan narkoba, tawuran antarpelajar, dan kejahatan siber. Di Kota Batu, satgas juga ditugaskan mengantisipasi judi daring, selain perundungan dan narkoba, di lingkungan pendidikan se-kota. Sementara itu, pengukuhan satgas di Pronojiwo secara khusus menempatkan kekerasan pelajar sebagai persoalan yang harus dicegah sejak dini. Ragam risiko ini menuntut respons yang berbeda: korban perundungan memerlukan perlindungan dan ruang bicara, sedangkan ancaman digital membutuhkan literasi serta komunikasi dengan keluarga. Karena itu, satu pola teguran atau pengawasan saja tidak memadai. Sekolah perlu jalur pelaporan yang aman dan tindak lanjut yang tidak membuat korban takut atau justru disalahkan.
Jangkauan tersebut masuk akal karena persoalan siswa tidak berhenti ketika bel pulang berbunyi. Tekanan pergaulan, paparan narkoba, konflik antarkelompok, dan aktivitas daring dapat terbawa ke lingkungan belajar. Tetapi daftar ancaman yang luas juga membawa risiko: program bisa menjadi seremonial jika setiap masalah hanya dijawab dengan imbauan umum. Edukasi perlu disertai pemahaman tentang cara meminta bantuan, perlindungan bagi pelapor, dan penanganan yang sesuai dengan kebutuhan anak. Fokusnya semestinya bukan memperbanyak pengawasan, melainkan membuat siswa lebih mudah mendapatkan pertolongan.
Satgas lokal membuat program lebih dekat, tetapi perlu kepercayaan
Penerapan di tingkat sekolah dan daerah terlihat dari pengukuhan Satgas Preemptive Strike Polisi Jogo Sekolah di SMP Negeri 1 Pronojiwo, Lumajang, pada 2 November 2026. Kapolres Lumajang memimpin kegiatan yang dihadiri ratusan siswa, dengan pendekatan edukasi, pembinaan karakter, dan disiplin. Sehari kemudian, Polres Batu membentuk satgas untuk lingkungan pendidikan se-Kota Batu, melibatkan kepala sekolah SMP, SMA, dan SMK serta perwakilan OSIS. Perkembangan ini menandakan program bergerak dari tingkat provinsi menuju pelaksanaan lokal. Itu penting: ancaman dan kebutuhan tiap sekolah berbeda, sehingga pendampingan yang dekat berpeluang merespons masalah lebih cepat daripada kebijakan yang hanya disampaikan dari atas.
Di Batu, personel polisi pendamping dan pengawas sekolah diminta membangun komunikasi, mendengar keluhan siswa, serta mendeteksi gangguan sejak dini dengan pendekatan humanis dan persuasif. Langkah tersebut sejalan dengan komitmen Lumajang memperluas pencegahan dan pengawasan kekerasan ke lembaga pendidikan di wilayah hukumnya. Namun, keberadaan satgas baru bermakna bila siswa percaya bahwa laporan mereka ditangani secara aman dan adil. Koordinasi sekolah, polisi, keluarga, dan instansi perlindungan anak perlu berjalan berkelanjutan, bukan hanya saat apel atau sosialisasi.
Ukuran keberhasilan adalah rasa aman yang dirasakan siswa
Polisi Jogo Sekolah layak diperluas karena perlindungan siswa membutuhkan kerja lintas pihak dan respons sebelum ancaman berubah menjadi krisis. Bagi pelajar, manfaat paling nyata bukan sekadar melihat polisi hadir, melainkan mengetahui bahwa ada orang dewasa yang mau mendengar, jalur bantuan yang jelas, dan tindak lanjut yang melindungi mereka. Karena itu, sekolah perlu memastikan pendampingan tidak mengintimidasi, sementara keluarga dan guru menjaga komunikasi terbuka. Pengurus OSIS pun dapat membantu membangun pergaulan sehat, tetapi tidak boleh dibebani tanggung jawab menggantikan tenaga profesional atau aparat.
Perluasan program akan bernilai jika satgas rutin berkoordinasi dan mampu menyesuaikan respons untuk perundungan, narkoba, tawuran, kejahatan siber, judi daring, serta kekerasan pelajar. Tanpa tindak lanjut yang konsisten, keamanan sekolah hanya menjadi slogan. Dengan kehadiran yang persuasif dan sistem pelaporan yang dipercaya, program ini dapat mengubah perlindungan dari janji menjadi pengalaman sehari-hari. Kesimpulannya, yang harus dijaga bukan hanya ketertiban sekolah, melainkan hak setiap anak untuk belajar tanpa rasa takut.
