Perbedaan utama ada pada kepastian pembiayaan
Pembangunan rumah sakit daerah adalah upaya pemerintah setempat menyediakan layanan rujukan yang lebih dekat, tetapi realisasinya bergantung pada kesiapan proyek dan jalur pembiayaan yang tersedia. Perbedaan itu terlihat pada rencana RSUD Sunan Muria di Kudus dan RSUD Wilayah Selatan di Purwodadi, Pasuruan. Di Kudus, lahan dan perizinan disebut sudah siap, tetapi keterbatasan anggaran membuat pembangunan belum dapat dilanjutkan, bahkan diperkirakan belum bergerak pada 2027. Sebaliknya, Pemkab Pasuruan menargetkan proyek Purwodadi mulai dibangun pada 2027 setelah Raperda Pinjaman Daerah disahkan bersama DPRD pada 16 November 2026. Membandingkan keduanya bukan berarti menyamakan kondisi fiskal atau kebutuhan dua daerah. Yang tampak jelas adalah perbedaan tahap: Kudus masih tertahan oleh kekurangan dana, sedangkan Pasuruan telah menentukan skema pendanaan dan target waktu.
Kudus punya kesiapan teknis, tetapi belum punya dana
Pembangunan RSUD Kudus di Desa Karangmalang, Kecamatan Gebog, belum menemui hambatan pada lahan maupun perizinan. Kendala utamanya adalah kemampuan anggaran pemerintah daerah. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus, Abdul Hakam, menyebut efisiensi pemerintah pusat yang berdampak pada pengurangan Transfer ke Daerah ikut mempersempit ruang pembiayaan. Ia memperkirakan rencana tersebut belum bisa ditindaklanjuti dalam waktu dekat, termasuk pada 2027. Artinya, kesiapan administrasi saja belum cukup untuk mengubah rencana RSUD Sunan Muria menjadi proyek konstruksi. Dukungan dari Kementerian Kesehatan atau APBN dinilai belum memungkinkan, sementara keterlibatan investor pun belum memiliki kepastian. Sambil menunggu, Pemkab Kudus berharap ada dukungan pusat untuk pembangunan empat Puskesmas baru, meski realisasinya juga belum dipastikan. Bagi warga, penundaan rumah sakit berarti akses rujukan baru yang diharapkan belum segera tersedia.
Pasuruan menempuh pinjaman untuk mengejar target
Di Pasuruan, pemerintah daerah memilih jalur pembiayaan yang berbeda untuk mengatasi keterbatasan ruang fiskal APBD: pinjaman daerah. RSUD Purwodadi diperkirakan membutuhkan anggaran sekitar Rp 250 miliar dan direncanakan menggunakan pinjaman dengan tenor 10 tahun serta masa tenggang delapan bulan. Pengesahan Raperda Pinjaman Daerah menjadi landasan bagi target pembangunan pada 2027, tetapi target tersebut tetap bukan bukti bahwa rumah sakit sudah dibangun atau layanan telah tersedia. Nilai proyek dan skema pinjaman memperlihatkan komitmen pembiayaan yang lebih terukur dibanding situasi Kudus, sekaligus membawa kewajiban pembayaran jangka panjang. Manfaat yang dijanjikan juga konkret: warga Tutur, Purwodadi, Purwosari, Wonorejo, dan sekitarnya diharapkan tidak lagi harus menempuh perjalanan jauh untuk layanan rujukan.
Target pembangunan belum sama dengan layanan yang beroperasi
Kedua rencana sama-sama menjawab kebutuhan akses kesehatan, tetapi informasi yang tersedia menunjukkan titik kemajuan yang berbeda. Kudus telah menyiapkan lahan dan perizinan, namun belum memiliki kepastian dana; Pasuruan sudah menetapkan pinjaman sebagai sumber pembiayaan dan menargetkan awal pembangunan pada 2027. Belum ada dasar untuk menyimpulkan bahwa salah satu daerah lebih mudah membangun rumah sakit: kemampuan fiskal, kondisi layanan, dan tahapan proyeknya tidak identik. Ukuran keberhasilan berikutnya pun berbeda. Di Kudus, warga membutuhkan kejelasan sumber dana dan kapan rencana dapat diaktifkan kembali. Di Pasuruan, perhatian beralih pada pelaksanaan target serta pengelolaan pinjaman agar proyek benar-benar berlanjut. Kesimpulannya, rencana rumah sakit tidak dinilai dari kesiapan lahan atau pengumuman target semata. Tanpa pembiayaan yang dapat dijalankan, proyek tertahan; dengan skema pinjaman pun, manfaat baru hadir setelah pembangunan terealisasi.






