Penyidikan bergerak dengan kecepatan berbeda
Korupsi proyek jalan adalah dugaan penyalahgunaan kewenangan atau penyimpangan dalam pembangunan maupun pemeliharaan jalan yang merugikan keuangan negara dan harus dibuktikan melalui proses hukum. Dua perkara di Sumatera Utara dan Maluku Barat Daya memperlihatkan perbedaan tahap yang patut dicermati: KPK masih memperluas penyidikan di Sumut, sedangkan jaksa telah menetapkan tiga tersangka di MBD. Perbedaan ini bukan bukti bahwa satu kasus lebih serius daripada yang lain, tetapi menunjukkan langkah penegakan hukum yang telah diumumkan kepada publik. Di Sumut, pemeriksaan saksi diarahkan untuk melengkapi berkas penyidikan; di MBD, penyidik telah mengaitkan dugaan kelalaian dalam pengelolaan proyek dengan kerugian negara. Kedua perkembangan itu menegaskan pentingnya menelusuri bukan hanya pelaksanaan pekerjaan, tetapi juga tanggung jawab pejabat dan penyedia.
Di Sumut, pemeriksaan menjangkau perusahaan dan BBPJN
Dalam penyidikan KPK Sumut, lembaga antirasuah menjadwalkan pemeriksaan 13 saksi pada Kamis (12/11) di Kantor BPKP Perwakilan Sumatera Utara. Langkah ini ditujukan untuk melengkapi berkas perkara dugaan korupsi pembangunan dan preservasi jalan di BBPJN Sumatera Utara. Komposisi saksi menunjukkan luasnya penelusuran: mereka mencakup direktur dan komisaris perusahaan, pegawai serta koordinator proyek, hingga pejabat dan staf teknis BBPJN. Di antara nama yang disebut ialah Rinaldi Lubis, Direktur PT Taufik Prima Duta Putra, Makmum, Direktur PT Ayusepta Perdana, serta sejumlah kepala satuan kerja, pejabat pembuat komitmen, dan pejabat bidang jalan dan jembatan. Jangkauan lintas perusahaan dan instansi ini penting untuk mengurai peran masing-masing. Namun, pemanggilan sebagai saksi bukan penetapan kesalahan; KPK belum mengungkap materi pemeriksaan ataupun perkembangan lanjutan perkara.
Di MBD, tiga pejabat sudah berstatus tersangka
Perkara jalan lapen di Kabupaten Maluku Barat Daya telah mencapai tahap yang lebih konkret. Pada Kamis (12/11/2026), Kejari MBD menetapkan tiga pejabat dinas pekerjaan umum sebagai tersangka: ID, selaku PPK; OL, PPTK pembangunan Jalan Lapen Lintas Pulau Dai; dan DRL, PPTK peningkatan Jalan Lapen Simpang Watuwei-Wiratan. Penyidik menyebut dugaan masalah berkaitan dengan pengendalian kontrak dan pengawasan pekerjaan. ID diduga tidak meminta laporan pengawas atau meninjau lokasi, sedangkan OL dan DRL diduga tidak turun ke lapangan maupun menindaklanjuti informasi bahwa pekerjaan tidak menunjukkan progres. Jaksa menyatakan rangkaian penyimpangan itu menyebabkan kerugian negara Rp2.483.685.383, atau sekitar Rp2,48 miliar. Angka tersebut memberi ukuran dampak keuangan yang disebut penyidik, tetapi dugaan terhadap para tersangka tetap harus diuji melalui proses hukum.
Akuntabilitas harus mengikuti jejak pekerjaan
Perbedaan paling jelas antara kedua kasus bukan hanya jumlah pihak yang diperiksa atau status hukumnya, melainkan seberapa jauh penyidikan telah diumumkan. KPK belum merinci hasil pemeriksaan 13 saksi di Sumut. Sementara itu, penyidik MBD menyatakan telah memeriksa 27 saksi dan meminta keterangan ahli sebelum menetapkan tiga tersangka. Pemeriksaan di MBD belum berhenti: sejumlah saksi lain masih akan dimintai keterangan dan penyidik membuka peluang pengembangan perkara. Untuk Sumut, publik masih menunggu penjelasan resmi mengenai materi pemeriksaan dan arah penyidikan berikutnya. Pada akhirnya, penanganan korupsi proyek jalan perlu diukur dari ketelitian menelusuri tanggung jawab, keterbukaan perkembangan perkara, dan pembuktian yang cermat—bukan dari cepatnya menetapkan pihak sebagai tersangka. Dalam kedua perkara, tindak lanjut yang transparan akan membantu memastikan setiap dugaan diperiksa tanpa mendahului putusan hukum.






