Prioritas harus ditentukan dari risiko bagi warga
Anggaran banjir Jakarta adalah dana publik untuk pekerjaan yang mengurangi risiko genangan dan melindungi warga, sehingga penggunaannya perlu mengikuti tingkat urgensi di lapangan. Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Yuke Yurike menyoroti bahwa keterbatasan anggaran dapat memengaruhi proyek infrastruktur yang telah direncanakan dan bahkan menunda sebagian pekerjaan. Karena itu, Pemprov DKI perlu mengatur ulang urutan pengerjaan, bukan membiarkan program penting kehilangan kepastian. Pembangunan turap, pengerukan, dan normalisasi sungai termasuk pekerjaan yang mungkin terdampak penyesuaian dana. Jika satu lokasi didahulukan, wilayah lain bisa menunggu, sebagaimana dicontohkan Yuke lewat penanganan Sungai Ciliwung. Pilihan bertahap mungkin tak terhindarkan, tetapi pemerintah harus menjelaskan dasar pemilihannya: tingkat ancaman, kebutuhan warga, dan dampak jika pekerjaan ditunda. Itu cara yang lebih bertanggung jawab daripada memangkas proyek tanpa arah.

Jangan biarkan proyek pengendalian banjir tersisih
Desakan DPRD agar pengendalian banjir dan perbaikan lingkungan tetap menjadi perhatian utama Pemprov DKI masuk akal karena kebutuhan di lapangan belum seluruhnya tertangani. Cakupan Jakarta luas, dan masih ada saluran air yang belum mendapat penanganan menyeluruh. Artinya, penyesuaian anggaran bukan sekadar urusan jadwal proyek: keputusan itu dapat menentukan kawasan mana yang lebih lama menanggung risiko. Yuke menyatakan, “Pastinya akan ada dampak. Namun, kita berusaha seminimal mungkin dan seefektif mungkin agar tidak mengurangi pelayanan kepada masyarakat”. Prinsip tersebut harus diterjemahkan menjadi daftar prioritas yang transparan, termasuk alasan suatu sungai atau kawasan didahulukan. Infrastruktur Jakarta tak cukup dinilai dari banyaknya proyek yang tercantum dalam rencana; keberhasilannya bergantung pada apakah pekerjaan paling mendesak benar-benar berjalan dan memberi perlindungan bagi warga.
Usulan tanggul pesisir melengkapi agenda perlindungan
Di tengah desakan memprioritaskan pengendalian banjir, Komisi D juga mengusulkan tambahan anggaran Rp79 miliar untuk melanjutkan tanggul laut di Pulau Panggang dan Pulau Untung Jawa. Usulan itu disampaikan dalam pembahasan APBD 2027 bersama Dinas Sumber Daya Air pada 10 November 2026. Perbandingannya bukan soal memilih antara banjir di daratan dan perlindungan pesisir: keduanya melayani kebutuhan warga, tetapi sama-sama menuntut penetapan urgensi dan tindak lanjut yang jelas. Tanggul Kepulauan Seribu di Pulau Panggang direncanakan sepanjang sekitar 970 meter, untuk melindungi permukiman sekaligus mendukung aktivitas masyarakat. Struktur itu juga dapat berfungsi sebagai jalan lingkar luar. Di Pulau Untung Jawa, pembangunan diarahkan untuk melengkapi bagian tanggul lingkar luar yang belum tertangani. Manfaat ganda tersebut memperkuat alasan proyek, tetapi tidak menghapus kewajiban Pemprov menjaga pekerjaan pengendalian banjir di wilayah lain.
Keputusan anggaran harus disertai tindak lanjut
Usulan tambahan untuk tanggul pesisir dan tuntutan agar proyek banjir tetap diprioritaskan seharusnya dibaca sebagai dua bagian dari agenda perlindungan warga, bukan alasan untuk mempertentangkan kawasan. DPRD meminta pemerintah menata kembali urutan pengerjaan agar dampak keterbatasan anggaran terhadap layanan masyarakat dapat ditekan. Langkah berikutnya adalah memastikan proyek yang ditunda tidak menghilang dari perencanaan, sementara pekerjaan yang paling mendesak memperoleh jadwal dan pengawasan yang terang. Penentuan lokasi perlu berpijak pada kebutuhan, bukan semata kemudahan pelaksanaan. Kesimpulannya, anggaran yang terbatas memang memaksa pilihan, tetapi tidak membenarkan prioritas yang kabur. Pemprov DKI perlu menjaga pengendalian banjir sebagai agenda utama, menerangkan alasan pembagian dana, dan menindaklanjuti pembangunan tanggul pesisir sesuai kebutuhan warga. Dengan begitu, setiap rupiah diarahkan pada perlindungan yang paling dibutuhkan.






