Pembiayaan MBG kini lebih dibatasi
Pembiayaan operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) adalah pengaturan dana untuk menjalankan dapur dan layanan makan bergizi, dengan batas pengeluaran yang ditautkan pada jumlah penerima serta mutu layanan. Badan Gizi Nasional (BGN) menyesuaikan skema Program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk menekan biaya operasional dapur dan mengoptimalkan insentif mitra. Juru Bicara BGN Tysa Novenny menjelaskan kebijakan itu di Jakarta pada Rabu, 4 November 2026, dengan sasaran penggunaan anggaran yang efisien, akuntabel, dan tetap dalam pagu APBN. Perubahan tersebut dituangkan dalam Keputusan Kepala BGN Nomor 63551 Tahun 2026, yang mengubah petunjuk teknis pembiayaan bahan baku pangan dan operasional SPPG aglomerasi. Arah kebijakannya masuk akal: belanja publik harus bisa diperkirakan. Namun, keberhasilan efisiensi tidak cukup diukur dari batas anggaran; layanan dan kualitas makanan bagi penerima manfaat harus tetap terjaga.
Sebelumnya, biaya operasional dihitung dengan mekanisme at cost, yakni berdasarkan pengeluaran aktual tanpa plafon. BGN menilai cara itu berisiko membuat pengeluaran melampaui alokasi negara. Kini, biaya operasional MBG dibatasi maksimal Rp3.000 per penerima manfaat, dihitung dari jumlah riil orang yang dilayani tiap SPPG. Pagu penyediaan makanan ditetapkan Rp13.000 untuk porsi kecil dan Rp15.000 untuk porsi besar. Dengan angka yang ditentukan, perencanaan semestinya lebih terukur. Tantangannya adalah memastikan plafon tersebut cukup menghadapi perbedaan harga kebutuhan dan keadaan operasional di lapangan, tanpa mendorong pengurangan mutu.
Kendaraan distribusi menjadi kewajiban mitra
Perubahan yang paling terasa bagi mitra adalah kendaraan distribusi MBG tidak lagi dihitung dalam biaya operasional yang dibiayai melalui skema tersebut. BGN menyatakan kendaraan distribusi, bangunan dapur, peralatan memasak, dan peralatan makan merupakan kewajiban yang harus disediakan mitra sejak awal program. Artinya, penyesuaian ini bukan sekadar merapikan pembukuan: mitra harus menanggung kebutuhan kendaraan untuk mengantarkan makanan. Bagi dapur SPPG, kelancaran distribusi menentukan apakah makanan tiba tepat waktu dan tetap layak dikonsumsi. Karena itu, efisiensi anggaran publik perlu disertai pengawasan atas kesiapan mitra, terutama agar beban baru tidak mengganggu jangkauan dan mutu layanan.
Petunjuk teknis yang diubah juga mengakui perlunya menyesuaikan pembiayaan dengan perbedaan geografis, tingkat kemahalan wilayah, aksesibilitas, dan kapasitas penyelenggaraan MBG, sekaligus memperkuat pengendalian risiko. Pengakuan ini penting, sebab kebutuhan kendaraan dan biaya distribusi tidak seragam di setiap lokasi. Batas biaya yang sama tanpa perhatian pada kondisi lapangan berisiko membebani mitra secara tidak proporsional. Maka, akuntabilitas tidak boleh berhenti pada pencatatan siapa yang membayar kendaraan; BGN juga perlu memastikan layanan tetap berjalan di wilayah dengan akses yang lebih sulit.
Insentif SPPG bergeser ke mutu layanan
Skema insentif SPPG ikut berubah. Jika sebelumnya mitra menerima tarif tetap Rp6.000.000 per hari, kini pemerintah menetapkan insentif fasilitas SPPG sebesar Rp2.000 per penerima manfaat. Pemberiannya memperhitungkan ketersediaan dan mutu layanan, sehingga pembayaran lebih terkait dengan layanan yang benar-benar diberikan ketimbang tarif harian tetap. Pergeseran ini dapat membuat alokasi lebih terukur, tetapi syarat penilaian mutu harus jelas dan konsisten. Tanpa ukuran yang terbuka, mitra bisa sulit memperkirakan insentif, sementara pengawasan berisiko menjadi tidak seragam.
Aturan menetapkan bahwa biaya operasional, bahan baku, serta insentif ketersediaan dan mutu layanan dihitung dan dibebankan berdasarkan periode satu bulan penuh. Keputusan Kepala BGN Nomor 63551 Tahun 2026 berlaku sejak 2 November 2026; keputusan itu juga membuka perbaikan apabila kelak ditemukan kekeliruan. Ketentuan koreksi tersebut memberi ruang untuk menyesuaikan pelaksanaan, tetapi evaluasi seharusnya bertumpu pada bukti: kecukupan biaya, kelancaran distribusi, dan kualitas makanan. Tujuan penghematan baru tercapai jika anggaran terkendali tanpa mengurangi manfaat yang diterima masyarakat.
Efisiensi harus dibuktikan di lapangan
Perubahan ini memperjelas pembagian tanggung jawab: pemerintah membatasi pembiayaan operasional dan mengaitkan insentif dengan penerima serta mutu layanan, sedangkan mitra menyediakan kendaraan distribusi dan sejumlah fasilitas. Langkah itu dapat memperkuat kendali anggaran, terutama setelah skema tanpa plafon dinilai berisiko melampaui pagu. Namun, ukurannya bukan semata-mata pengeluaran yang berhasil ditekan. BGN perlu memastikan mitra sanggup menjalankan kewajibannya dan penerima tetap memperoleh makanan tepat waktu dengan kualitas gizi yang dijanjikan. Keputusan yang berlaku sejak 2 November 2026 sebaiknya menjadi awal pemantauan terbuka, bukan akhir pembenahan. Efisiensi layak dipertahankan hanya bila disiplin anggaran berjalan seiring dengan layanan yang andal.






