Data adalah bagian dari kedaulatan
Kedaulatan data adalah kemampuan negara mengatur, melindungi, dan menggunakan data serta infrastruktur digitalnya sesuai hukum, sambil menjaga hak warga dan kendali atas kepentingan strategis. Gagasan ini kini layak dipandang sebagai prasyarat ketahanan nasional, bukan urusan teknis semata. Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menyebut penguasaan dan perlindungan data penting untuk menjaga kedaulatan Indonesia di tengah perkembangan teknologi digital. Pada 29 Oktober 2026, Presiden Prabowo Subianto menerima Tim Gabungan Perumus UU Satu Data Indonesia di Istana Kepresidenan; pertemuan itu menegaskan kaitan kedaulatan data dengan keutuhan bangsa di tengah digitalisasi yang makin cepat. Pesannya jelas: negara yang tak mampu menjaga data dan infrastruktur digitalnya berisiko kehilangan kendali atas kepentingan sendiri. Karena itu, agenda ini menyentuh ketahanan ekonomi, pertahanan, dan keamanan nasional sekaligus.
Integrasi harus memberi manfaat dan batas yang jelas
Integrasi data penting karena keputusan publik hanya sebaik informasi yang menjadi dasarnya. Data kependudukan yang akurat, pengakuan terhadap masyarakat adat beserta hak kolektifnya, pertukaran informasi yang aman, dan penelusuran aset berdasarkan kewenangan hukum yang sah merupakan kebutuhan nyata yang disebut Dasco. Bagi warga, manfaat yang diharapkan terasa dalam pelayanan publik yang lebih tepat dan kebijakan yang sesuai kebutuhan. Namun, menyatukan data bukan berarti membuka seluruh informasi bagi siapa pun. Akses harus dibatasi menurut tujuan penggunaan, kewenangan, keamanan, dan perlindungan hak warga. Tanpa pagar tersebut, integrasi yang dirancang untuk memperbaiki pelayanan dapat berubah menjadi risiko privasi atau penyalahgunaan. Kedaulatan data berarti pemerintah mampu menghubungkan informasi yang diperlukan, sekaligus membuktikan bahwa setiap penggunaan memiliki dasar dan dapat dipertanggungjawabkan.
UU Satu Data harus menyatukan standar, bukan memusatkan kuasa
DPR menyetujui RUU Satu Data Indonesia menjadi undang-undang dalam Rapat Paripurna Ke-9 pada 6 Oktober, dalam Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026–2027. Perumusan UU Satu Data diarahkan untuk membangun tata kelola data nasional yang terpadu, aman, dan akuntabel. Arah ini tepat, tetapi keberhasilannya bergantung pada pelaksanaan: standar bersama dan pertukaran data yang aman harus berjalan bersama pembagian tanggung jawab yang terang. Dasco mengingatkan bahwa kebijakan Satu Data tidak berarti seluruh keputusan harus dipusatkan di pemerintah pusat. Pemerintah provinsi, kabupaten, kota, desa, dan kelurahan tetap perlu ruang menjalankan kewenangannya. Seperti ia tegaskan, “Yang kita satukan adalah standar, keterhubungan, dan tanggung jawab atas data, bukan mematikan keragaman dan prakarsa daerah”. Prinsip itu penting agar integrasi memperkuat kerja sama tanpa menghapus keragaman.
Keutuhan bangsa dibangun lewat tata kelola yang dipercaya
Satu sistem data dapat membantu pemerintah melihat kebutuhan lintas wilayah dengan lebih utuh dan menyusun kebijakan yang lebih akurat, tanpa menghilangkan keragaman serta inisiatif daerah. Di situlah hubungan antara regulasi, integrasi, dan keutuhan bangsa: standar bersama memudahkan koordinasi, sementara batas akses dan perlindungan hak menjaga kepercayaan masyarakat. Seruan Dasco, “Satu Nusa, Satu Bangsa, Satu Bahasa, Satu Data Indonesia”, dimaksudkan sebagai pengingat tanggung jawab masa kini, bukan perubahan terhadap ikrar Sumpah Pemuda. Tahap berikutnya bukan sekadar menghubungkan basis data, melainkan memastikan aturan diterapkan secara konsisten, pertukaran informasi terlindungi, dan kewenangan pusat-daerah dihormati. UU Satu Data akan menjadi fondasi ketahanan nasional bila menghasilkan data yang dapat dipercaya dan dipakai secara sah. Menyatukan informasi seharusnya membuat negara lebih tanggap, bukan membuat kuasa atas data tanpa batas.
