Obligasi belum disetujui, pembangunan tak boleh menunggu
Obligasi daerah adalah surat utang yang diterbitkan pemerintah daerah untuk menghimpun dana pembangunan, dengan kewajiban pembayaran kembali sesuai ketentuan penerbitannya. Bagi Jakarta, rencana obligasi senilai Rp5,6 triliun belum mendapat persetujuan pemerintah pusat. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyampaikan hal itu pada Selasa, 3 November 2026, saat meninjau pembangunan prasarana dan sarana Kali Angke di segmen Permata Buana, Jakarta Barat.
Keputusan untuk tidak menunggu kepastian tanpa batas waktu masuk akal: proyek dan kebutuhan warga tidak dapat bergantung pada satu instrumen pendanaan. Namun, perubahan skema bukan alasan untuk menganggap persoalan selesai. Obligasi daerah Jakarta masih belum memperoleh persetujuan, dan Pemprov DKI menyatakan akan mengikuti arahan pemerintah pusat, termasuk keputusan kementerian terkait. Tantangan berikutnya ialah memastikan pengganti obligasi dapat mendukung pembangunan tanpa menimbulkan beban yang tak sepadan.

DBH dan pinjaman PT SMI menjadi pilihan pengganti
Pemprov DKI dan DPRD menyepakati dua sumber alternatif untuk pendanaan pembangunan Jakarta: Dana Bagi Hasil (DBH) kurang bayar dan pinjaman dari PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI). Susunan ini memberi pemerintah daerah jalan untuk menjaga proyek tetap berjalan sambil menunggu kepastian atas rencana obligasi. Pramono mengatakan ia berharap pinjaman SMI dapat diperoleh dengan bunga rendah, tetapi nilai pinjaman belum ditentukan.
Besaran pinjaman akan menunggu kejelasan alokasi DBH bagi Jakarta. Artinya, angka kebutuhan yang harus ditutup melalui SMI belum final dan belum bisa dinilai terpisah dari dana bagi hasil yang tersedia. Ini pendekatan yang lebih bertanggung jawab daripada menetapkan pinjaman sebelum mengetahui kekurangan pembiayaan, tetapi publik tetap memerlukan kejelasan mengenai jumlah, tujuan penggunaan, serta konsekuensi pembayarannya.
Menjaga proyek sekaligus ruang fiskal
Pramono menegaskan perubahan skema pendanaan tidak akan mengubah kelanjutan pembangunan di Jakarta. DPRD juga mendukung pencarian alternatif agar kebutuhan dan aspirasi masyarakat tidak terhenti akibat persoalan pembiayaan. Bagi warga, ukuran keberhasilan bukan sekadar proyek tetap tercantum dalam rencana, melainkan layanan dan infrastruktur yang dibutuhkan benar-benar berlanjut.
Meski demikian, pinjaman bukan pengganti gratis bagi obligasi. Pemerintah daerah perlu menghitung kewajiban pembayaran, biaya bunga, dan dampaknya terhadap ruang fiskal untuk belanja lain. Klaim bahwa pembangunan tidak berubah harus disertai keterbukaan mengenai prioritas proyek dan kemampuan anggaran memenuhi kewajiban tersebut. Tanpa perhitungan itu, kesinambungan hari ini berisiko membatasi pilihan pembangunan pada masa berikutnya.
Keputusan pendanaan perlu disertai keterbukaan
Peralihan ke DBH dan pinjaman PT SMI adalah langkah pragmatis ketika obligasi daerah belum disetujui pusat. Langkah ini menjaga pembangunan agar tidak tersandera ketidakpastian satu instrumen, tetapi keberlanjutan proyek saja belum cukup menjadi tolok ukur kebijakan yang baik.
Pemprov DKI perlu menjelaskan alokasi DBH yang diterima, nilai pinjaman setelah ditetapkan, serta cara kewajiban pembayaran diperhitungkan dalam anggaran. Dengan informasi itu, warga dapat menilai apakah skema alternatif benar-benar menopang pembangunan tanpa menggerus kemampuan fiskal daerah. Kesimpulannya, pembangunan memang tidak perlu berhenti, tetapi pendanaannya harus berjalan bersama disiplin fiskal dan akuntabilitas.






