Skema seragam berisiko menghambat layanan
Biaya MBG 3T adalah pembiayaan program Makan Bergizi Gratis di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar yang disesuaikan dengan ongkos operasional, kondisi distribusi, serta ketersediaan pangan setempat. Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono mengatakan lembaganya sedang menyiapkan aturan khusus untuk pelaksanaan program di wilayah tersebut, disampaikan dalam agenda refleksi kepemimpinan BGN di Jakarta pada Kamis, 29 Oktober 2026. Langkah ini tepat: menyamakan tarif dengan kawasan perkotaan berisiko membuat dapur di wilayah terpencil tak sanggup beroperasi, sehingga sasaran program justru paling sulit dijangkau. Keadilan anggaran bukan berarti setiap daerah menerima nominal yang sama, melainkan memperoleh dukungan yang sepadan dengan hambatan yang dihadapi. Karena itu, perbedaan biaya harus diperlakukan sebagai kebutuhan operasional yang nyata, bukan pengecualian yang mengganggu keseragaman.
Perbedaan skala layanan turut memperjelas masalahnya. Satu dapur di wilayah 3T mungkin hanya melayani 300–400 penerima manfaat, jauh lebih sedikit daripada dapur di kawasan padat. Jika pembiayaan hanya bergantung pada jumlah porsi, biaya membangun dan menjalankan dapur kecil berpotensi tidak tertutup. Sudaryono menyebut pembayaran Rp2.000 per ompreng tidak akan cukup untuk melunasi pembangunan dapur. Angka itu bukan alasan untuk mengendurkan pengawasan; justru skema khusus perlu menerangkan komponen biaya, dasar perhitungan, dan tanggung jawab penyedia layanan. Tanpa aturan yang transparan, penyesuaian anggaran MBG dapat menimbulkan pertanyaan tentang kewajaran. Dengan standar yang jelas, dana tambahan dapat dikaitkan langsung dengan kebutuhan nyata, bukan diberikan tanpa ukuran.
Distribusi pangan menentukan besaran biaya
Hambatan utama bukan semata jarak, melainkan ketidakpastian pasokan dan ongkos membawa bahan ke lokasi. Bahan mentah seperti ayam belum tentu tersedia dalam jumlah yang dibutuhkan, sementara keterbatasan transportasi membuat pengiriman ke daerah terpencil sulit dilakukan. Maka, biaya logistik yang lebih tinggi dan kondisi geografis yang berbeda memang menuntut pembiayaan yang mengikuti tingkat kesulitan tiap wilayah, bukan patokan tunggal seperti di Jakarta. Sudaryono menyatakan Rp15.000 merupakan acuan untuk wilayah aglomerasi normal, sedangkan wilayah 3T memerlukan penyesuaian. Bagi penerima manfaat, keputusan ini akan terasa melalui keberlanjutan layanan dan kemampuan dapur menyediakan makanan. Anggaran yang realistis dapat membantu menjaga pasokan, tetapi keberhasilan tetap bergantung pada perencanaan distribusi pangan yang aman dan terukur.
BGN juga mengkaji penggunaan bahan setengah jadi atau yang telah melalui pengolahan awal, seperti telur rebus dalam kemasan maupun bahan yang sudah dibumbui, agar layanan tidak terhenti saat bahan segar sulit diperoleh. Pilihan ini masuk akal sebagai bagian dari solusi logistik, bukan jalan pintas untuk menurunkan mutu. Keamanan pangan harus tetap menjadi syarat: BGN menyatakan produk olahan dapat digunakan selama memenuhi ketentuan, termasuk persyaratan sertifikasi yang berlaku. Pengawasan perlu mencakup asal bahan, proses pengolahan, penyimpanan, dan cara pengiriman. Tanpa pemeriksaan itu, kemudahan distribusi berisiko dibayar dengan ketidakjelasan mutu. Aturan khusus sebaiknya menjelaskan standar tersebut bersamaan dengan ketentuan biaya, supaya dapur memiliki pilihan pasokan tanpa mengorbankan keselamatan penerima.
Aturan perlu terukur dan segera ditindaklanjuti
BGN sedang menyinkronkan rancangan peraturan badan dengan Kementerian Keuangan. Opsi yang dikaji mencakup pembayaran dengan besaran tetap selama jangka waktu tertentu, disertai perhitungan tingkat kemahalan dan perbedaan biaya di tiap wilayah. Rancangan seperti ini dapat memberi kepastian bagi operasional dapur, tetapi harus menjelaskan bagaimana wilayah dikelompokkan, kapan biaya ditinjau ulang, dan bukti apa yang menjadi dasar penyesuaian. Jika kategorinya terlalu umum, daerah dengan hambatan paling berat bisa tetap kekurangan dukungan; jika parameternya kabur, pengawasan menjadi sulit. Karena itu, ketepatan desain lebih penting daripada sekadar mengumumkan adanya anggaran khusus. Aturan perlu cukup luwes mengikuti kondisi lapangan sekaligus cukup terbuka agar publik dapat menilai penggunaannya.
BGN menyatakan pelaksanaan MBG dipercepat di wilayah yang membutuhkan, termasuk Papua, Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, serta daerah sekitar perbatasan Kalimantan. Perluasan ini membuat penyelesaian aturan pembiayaan semakin mendesak: layanan tak semestinya dibuka dengan skema yang sejak awal tak sesuai dengan kebutuhan distribusi dan kapasitas dapur. Pemerintah perlu menautkan besaran dukungan pada bukti biaya lokal, kondisi pasokan, jumlah penerima, dan mutu pangan. Dengan cara itu, anggaran MBG tidak hanya membiayai pengiriman, tetapi juga menjaga agar makanan aman dan layanan berjalan konsisten. Kesimpulannya, perlakuan khusus bagi wilayah 3T bukan keistimewaan, melainkan syarat agar program nasional benar-benar menjangkau warga dengan kondisi paling sulit.
