Listrik Pulau Terluar: Soal Keadilan, Bukan Sekadar Rasio
Listrik pulau terluar adalah upaya menghadirkan akses energi yang andal dan berkelanjutan bagi desa terpencil, pulau kecil, dan wilayah perbatasan, dengan memadukan jaringan konvensional dan PLTS wilayah 3T untuk mengurangi kesenjangan layanan, memperkuat ekonomi lokal, serta memastikan pemerataan energi Indonesia sebagai hak dasar, bukan fasilitas tambahan. Pertanyaannya bukan lagi apakah listrik sudah masuk, tetapi seberapa adil kualitas layanan yang diterima penduduk di pulau-pulau jauh. Pemerataan energi Indonesia akan macet bila kebijakan hanya puas pada angka rasio elektrifikasi yang tinggi di atas kertas, sementara masyarakat masih menikmati listrik enam atau 12 jam sehari dan kerap mengalami pemadaman berkepanjangan. Listrik saat ini terhubung langsung dengan pendidikan, kesehatan, telekomunikasi, dan kegiatan ekonomi rumah tangga maupun nelayan pesisir. Artinya, setiap jam tanpa listrik di pulau terluar adalah jam hilang bagi pembangunan manusia.
Talaud: Sinergi PLN–Pemkab sebagai Model Wilayah 3T
Di Talaud, kita melihat contoh konkret bagaimana listrik pulau terluar mulai diperlakukan sebagai agenda strategis, bukan proyek sampingan. PT PLN UP3 Tahuna dan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud kembali memperkuat koordinasi untuk meningkatkan layanan kelistrikan di wilayah kepulauan dan perbatasan 3T. Pertemuan antara Manajer PLN UP3 Tahuna, Eko Yuwono, dan Wakil Bupati Kepulauan Talaud, Anisya Gretsya Bambungan, pada 30 September 2026 membahas pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) yang disesuaikan dengan karakteristik kepulauan dan perbatasan. Pilihan PLTS wilayah 3T ini tepat secara logika: distribusi bahan bakar fosil mahal dan rumit, sementara potensi matahari melimpah. Dukungan kelistrikan untuk program Kampung Nelayan menegaskan bahwa listrik memang harus menopang aktivitas pesisir dan perekonomian lokal, bukan sekadar penerangan rumah tangga. General Manager PLN UID Suluttenggo, Usman Bangun, menyebut penguatan infrastruktur di perbatasan sebagai bagian dari upaya menghadirkan layanan energi yang lebih merata. Ini arah yang benar—asal konsisten dijalankan di pulau terluar lain, bukan hanya di Talaud.
Maluku: Data Terukur Menentukan Arah Infrastruktur Kelistrikan
Kontras dengan sinergi yang mulai menguat di Talaud, Maluku masih bergelut dengan persoalan mendasar: ketiadaan data rinci tentang akses listrik desa terpencil. Anggota Komisi II DPRD Provinsi Maluku, Anos Yeremias, menegaskan bahwa persoalan kelistrikan di Maluku tidak boleh hanya dilihat dari rasio elektrifikasi, tetapi dari kualitas dan durasi pelayanan yang benar-benar dirasakan masyarakat. Pernyataannya sangat penting: angka persentase tidak akan menyalakan lampu selama 24 jam. Ia meminta data terbuka tentang berapa desa yang belum berlistrik, yang baru menikmati listrik enam jam, 12 jam, dan yang sudah 24 jam. Tanpa peta ketenagalistrikan seluruh 11 kabupaten/kota sampai desa, termasuk kondisi jaringan, kebutuhan pembangkit, dan lokasi PLTS yang direncanakan, perencanaan infrastruktur kelistrikan Maluku hanya akan menjadi slogan. "DPRD membutuhkan data yang jelas agar fungsi pengawasan bisa dilakukan… jangan hanya disampaikan bahwa program akan dilaksanakan" adalah kalimat yang layak dikutip karena menyentil kebiasaan program tanpa detail waktu dan lokasi.
PLTS sebagai Solusi, Bukan Simbol Proyek Sesaat
Dorongan menjadikan PLTS solusi utama bagi akses listrik desa terpencil sejalan dengan kebijakan yang menargetkan seluruh desa dan dusun memperoleh listrik hingga 2029. Namun, membangun PLTS wilayah 3T tanpa skema pemeliharaan yang jelas hanya akan menambah daftar monumen proyek mangkrak. Anos Yeremias mengingatkan bahwa harus dipastikan siapa yang memelihara, bagaimana ketersediaan baterai dan suku cadang, serta sistem operasionalnya agar PLTS tidak berhenti berfungsi setelah dua atau tiga tahun. Persoalan ini tidak teoritis. Untuk fasilitas ekonomi strategis seperti cold storage berdaya sekitar 105 kVA, pemadaman berulang bisa merusak ikan beku dan merugikan nelayan. Listrik pulau terluar yang tidak stabil akan menghambat seluruh mata rantai ekonomi pesisir, dari penangkapan hingga penyimpanan hasil produksi. Di sini jelas bahwa PLTS bukan sekadar simbol energi bersih; ia harus dirancang sebagai tulang punggung keandalan listrik, dengan jaringan cadangan, evaluasi feeder dan trafo, serta keberlanjutan operasi yang konkret.
Dari Miangas ke Tanimbar: Menjadikan Pemerataan Energi Prioritas Utama
Langkah PLN dan Pemkab Talaud memperluas manfaat kerja sama hingga Miangas, salah satu kepulauan terluar, melalui rencana pasar murah akhir 2026 menunjukkan bahwa agenda listrik tidak terpisah dari kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat. Di sisi lain, Anos meminta perhatian khusus bagi Kabupaten Maluku Barat Daya dan Kepulauan Tanimbar yang masih mengalami keterbatasan pelayanan listrik. Untuk wilayah kepulauan, ia mengusulkan target peningkatan bertahap dari enam jam menjadi 12 jam hingga 24 jam, agar desa dan pulau terluar tidak terus menunggu tanpa kepastian. Fokus pada pemerataan layanan listrik sebagai prioritas pembangunan infrastruktur regional adalah satu-satunya cara menutup kesenjangan antardaerah. Ia menegaskan bahwa masyarakat di pulau-pulau seperti Kisar, Wetar, Luang, Aru, Seram, Buru dan banyak nama lain berhak atas pelayanan energi yang layak, sama seperti penduduk di kota besar. Jika sinergi model Talaud dikawinkan dengan disiplin data ala tuntutan DPRD Maluku, maka pemerataan energi Indonesia di wilayah 3T tidak lagi menjadi wacana, melainkan proses yang bisa diawasi dan diukur.
