Infrastruktur harus menjawab kebutuhan warga
Infrastruktur Banten adalah jaringan jalan, jembatan, dan prasarana air yang menopang mobilitas warga, kegiatan ekonomi, serta perlindungan wilayah dari banjir. Karena itu, dukungan pemerintah pusat untuk mempercepat pembangunannya layak dinilai dari manfaat nyata yang dirasakan masyarakat, bukan hanya dari daftar proyek. Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo menyatakan komitmen mendukung percepatan pembangunan infrastruktur di Banten, mencakup konektivitas jalan dan jembatan, pengelolaan sumber daya air, pengendalian banjir, irigasi, hingga fasilitas pendidikan melalui program Sekolah Rakyat. Banten memiliki potensi industri, pertanian, dan pariwisata yang membutuhkan prasarana memadai. Namun, potensi itu tidak otomatis menjadi kesejahteraan: jalan yang sulit dilalui dan banjir berulang dapat menghambat aktivitas harian sekaligus menekan peluang usaha. Pemerintah pusat dan provinsi kini perlu memastikan prioritas pembangunan mencerminkan persoalan yang paling dirasakan warga.
Jalan Tangerang perlu rencana yang jelas
Kementerian PU dan Pemerintah Provinsi Banten berencana menandatangani nota kesepahaman penanganan jalan pada pekan depan. Kesepakatan itu diharapkan menjadi dasar untuk menyusun ruas prioritas, termasuk mengoptimalkan program Instruksi Presiden Jalan Daerah, dengan pekerjaan bertahap sesuai kebutuhan dan kewenangan masing-masing pihak. Bagi pengguna jalan Tangerang dan wilayah lain di Banten, yang penting bukan sekadar adanya MoU, melainkan kejelasan ruas mana yang ditangani, kapan pekerjaan dimulai, dan bagaimana akses tetap dijaga selama pengerjaan. Perencanaan terbuka dapat mencegah proyek tersebar tanpa fokus dan membantu warga memahami perubahan yang akan terjadi. Pemerintah pusat membawa dukungan dan kapasitas teknis; pemerintah daerah lebih dekat dengan kebutuhan setempat. Kerja sama akan bernilai jika kedua pihak menyepakati prioritas yang terukur, lalu memberi kabar perkembangan secara konsisten.
Pengendalian banjir di Tangerang tak bisa ditunda
Penguatan jalan harus berjalan seiring dengan pengendalian banjir, terutama di Tangerang dan sekitarnya yang menjadi fokus peninjauan. Pada Jumat, 30 Oktober 2026, Dody bersama Gubernur Banten Andra Soni menyusuri Kali Angke dengan perahu karet untuk memeriksa alur sungai dan mencari titik yang berpotensi menghambat arus menjelang musim hujan. Dody meminta Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, khususnya BBWS Ciliwung Cisadane, memasukkan penanganan penyempitan sungai ke dalam rencana kerja. Langkah itu melengkapi normalisasi Kali Angke yang sedang berlangsung dan ditargetkan selesai pada Desember 2026. Tenggat tersebut memberi ukuran yang bisa dipantau publik, tetapi normalisasi saja belum cukup bila hambatan aliran lain dibiarkan. Pemetaan titik rawan dan tindak lanjut bersama pemerintah daerah perlu menghasilkan penanganan jangka pendek sekaligus solusi permanen.
Keselamatan dan akses warga harus tetap dijaga
Peninjauan juga mencakup Bendung Polor, bangunan lama yang dahulu mengalirkan air untuk persawahan, sementara kawasan sekitarnya kini berkembang menjadi permukiman. Ada indikasi struktur di bawah jembatan berpotensi menghambat aliran air. Kementerian PU akan mengkaji kondisi dan fungsi struktur itu sebelum memutuskan penanganan, termasuk kemungkinan pembongkaran. Dody meminta jembatan Bailey disiapkan sebagai akses sementara sebelum jembatan eksisting dibongkar, agar mobilitas masyarakat tetap terjaga. Urutan ini penting: memperbaiki aliran air tidak seharusnya memutus akses warga tanpa persiapan. Kesimpulannya, dukungan pusat untuk konektivitas dan pengendalian banjir baru akan terasa bila koordinasi menghasilkan pekerjaan yang tepat sasaran, jadwal yang dapat diawasi, dan perlindungan terhadap kegiatan sehari-hari. Tangerang menjadi ujian penting bagi pendekatan terpadu tersebut.
