Pengendalian banjir baru serius saat darurat, dan itu masalah
Pengendalian banjir adalah serangkaian upaya teknis dan nonteknis untuk mengurangi risiko genangan dan banjir melalui normalisasi sungai, pembangunan tanggul, peningkatan drainase kota modern, serta penataan ruang dan perilaku masyarakat secara terpadu dan berkelanjutan. Saat curah hujan tinggi dan ramalan cuaca mengancam, pemerintah daerah dan pusat mempercepat normalisasi sungai Indonesia, membangun tanggul, dan memperbaiki drainase. Ini kabar baik, tapi sekaligus menunjukkan pola lama: infrastruktur banjir baru dikebut ketika bahaya sudah di depan mata. Normalisasi, pengerukan sedimen, dan tanggul memang penting, namun tanpa perubahan cara mengelola ruang kota dan DAS, upaya fisik ini hanya akan menjadi tambal sulam yang diulang setiap musim hujan.
Sibolga: normalisasi sungai dikebut, tapi penertiban bangunan jadi ujian
Di Sibolga, wali kota Akhmad Syukri Nazry Penarik dan wakilnya meninjau pengerukan dan normalisasi Sungai Aek Sihopo-hopo di sekitar Rusunawa sebagai respons terhadap pendangkalan akibat sedimentasi pasir dari hulu. Normalisasi ini krusial karena pendangkalan menghambat aliran air dan meningkatkan risiko genangan hingga banjir saat curah hujan tinggi. Untuk mempercepat kerja, Pemko mengerahkan dua ekskavator dan satu wheel loader yang dibeli dari dana pengembalian TKD melalui APBD. Kebijakan pengadaan alat berat mandiri ini langkah berani: lebih mahal di depan, tapi bisa mengurangi ketergantungan pada sewa dan mempercepat respons. Namun, ancaman banjir tidak berhenti di sungai. Wali kota menginstruksikan normalisasi parit dan drainase serta menertibkan bangunan yang berdiri di atas saluran. Di sinilah tantangan: berani tidak pemerintah menertibkan pelanggaran yang sudah telanjur mengunci saluran air?
Menurut penjelasan pemerintah, normalisasi rutin dilakukan di sungai-sungai rawan pendangkalan seperti Aek Sihopo-hopo, Aek Doras, Aek Bayan, dan Aek Korsik. Ini menunjukkan pengendalian banjir daerah di Sibolga mulai bergeser dari pola reaktif ke lebih terencana. Di level pusat, Kementerian PU juga menyiapkan pembangunan tanggul dan sabodam di Sungai Aek Doras, dengan kontraktor yang sudah memobilisasi alat di Pantai Ujung Sibolga. Di atas kertas, kombinasi normalisasi sungai Indonesia, sabodam, dan tanggul akan menahan debit air dan sedimen sebelum menghantam wilayah hilir. Tapi lagi-lagi, kunci keberhasilan ada pada disiplin tata ruang dan perilaku: kalau hulu tetap gundul dan sungai tetap jadi tempat sampah, alat berat sekencang apa pun tidak akan pernah cukup.
Bandung dan drainase kota modern: dikebut sebelum hujan lebat, cukupkah?
Pemerintah Kota Bandung mempercepat pengerjaan drainase dan trotoar di berbagai titik menjelang periode hujan berintensitas tinggi. Hingga akhir September, 79 paket pekerjaan dengan total 15,4 km sudah dikerjakan, mencakup pembangunan dan rehabilitasi drainase serta trotoar. Namun rehabilitasi drainase baru mencapai 7,2 km dari target 14 km sehingga masih harus dikebut. Ini menunjukkan bagaimana drainase kota modern sering kalah cepat dibanding laju pembangunan permukiman dan jalan. Pemerintah menargetkan percepatan agar fungsi drainase segera dirasakan warga, terutama untuk mengurangi potensi genangan dan banjir saat hujan deras. BMKG memprakirakan hujan sedang hingga tinggi disertai petir dan angin kencang secara lokal di wilayah seperti Bandung, Bogor, Bekasi, Karawang, dan kota lain di Jawa Barat, sehingga keterlambatan sehari saja bisa punya konsekuensi nyata di lapangan.
Dinas terkait menggarap dua proyek drainase berskala besar, termasuk crossing drainase di Jalan Ibrahim Adjie yang sempat menimbulkan kemacetan karena kendala alat berat, serta proyek di kawasan Cisaranten dengan progres sekitar 60 persen. Di Jalan Turangga, crossing drainase sudah mencapai 93 persen dan ditargetkan selesai pada 9 Oktober. Pengerjaan di tengah lalu lintas padat dan cuaca yang cepat berubah menjadi kendala nyata, tapi ini harga yang harus dibayar jika perencanaan jangka panjang lemah. “Rata-rata targetnya sebelum musim hujan, Oktober awal, Oktober akhir minimal, menjelang hujan lebat sudah selesai semuanya,” kata Kiki Rosani Rifqi. Pernyataan ini patut diapresiasi sekaligus dikritisi: pengendalian banjir daerah tidak boleh bergantung pada lomba kejar tayang setiap kali musim hujan datang. Drainase kota modern idealnya dibangun dengan standar kapasitas, operasi, dan pemeliharaan yang konsisten sepanjang tahun, bukan proyek musiman.
Sungai Cikeas: tanggul 200 meter dan mimpi sistem terpadu DAS Bekasi
Di wilayah Sungai Cikeas, Kementerian Pekerjaan Umum membangun tanggul sepanjang 200 meter dengan pondasi secant pile sedalam 18 meter serta parapet beton 200 meter sebagai bagian dari kegiatan pengendalian banjir. Plt. Direktur Sungai dan Pantai, Faliansyah, menargetkan seluruh pekerjaan ini rampung pada Desember 2026. Ini bukan sekadar pembangunan tanggul banjir, melainkan bagian dari sistem pengendalian banjir terpadu di Sungai Cikeas, Cileungsi, hingga Kali Bekasi. Sungai Cikeas dan Cileungsi yang berdekatan bertemu di Kali Bekasi sepanjang 22 km, sehingga pendekatan parsial di satu titik tidak lagi memadai. Direncanakan akan dilakukan normalisasi sungai dan pembangunan delapan kolam retensi dengan target penyelesaian hingga 2033. Jika konsisten, ini bisa menjadi contoh bagaimana normalisasi sungai Indonesia seharusnya ditempatkan dalam kerangka DAS, bukan per proyek.
Plt. Kepala BBWS Ciliwung-Cisadane, Ahmad Viktor Samodra, menegaskan bahwa dukungan Komisi V DPR dan pemerintah kabupaten sangat vital, terutama dalam pengadaan lahan yang membutuhkan biaya besar. Ketua rombongan Komisi V, Roberth Rouw, mendorong pemerintah daerah agar lebih aktif mendukung penyiapan lahan dan menegaskan bahwa penanganan banjir Sungai Cikeas akan memberi manfaat nyata bagi masyarakat sekitar. Di sini terlihat dengan jelas, keberhasilan pembangunan tanggul banjir dan kolam retensi bukan hanya soal desain teknis, tapi juga keberanian politik untuk mengosongkan lahan, memindahkan bangunan, dan mengatur ulang fungsi ruang. Jika proyek ini rampung sesuai jadwal dan pengendalian banjir terpadu dijalankan konsisten, perlindungan bagi warga Bogor, Bekasi, dan sekitarnya dari risiko banjir akan meningkat signifikan.
Dari hulu ke hilir: proyek fisik saja tidak cukup
Rangkaian proyek dari Sibolga, Bandung, hingga Sungai Cikeas menunjukkan satu pola: negara akhirnya menempatkan pengendalian banjir sebagai prioritas nyata. Normalisasi sungai, pengerukan sedimen, pembangunan tanggul, dan peningkatan drainase kota modern sedang dikebut untuk melindungi permukiman warga dari genangan dan banjir. Namun pola pengerjaan yang dikejar menit terakhir, ketergantungan pada alat berat, dan konflik lahan menunjukkan bahwa kita masih terjebak di level infrastruktur, belum menyentuh akar masalah di tata ruang, penegakan hukum, dan perubahan perilaku.
Pengendalian banjir daerah seharusnya berangkat dari tiga prinsip. Pertama, pencegahan di hulu melalui rehabilitasi lahan dan larangan pembangunan di kawasan rawan. Kedua, kapasitas sungai dan drainase yang dirancang berdasarkan data hidrologi terbaru, bukan standar lama. Ketiga, disiplin warga dan pemerintah: tidak membuang sampah ke sungai dan berani menertibkan bangunan di atas saluran. Proyek fisik yang kini dipercepat hingga 2026 dan seterusnya adalah langkah penting, tapi akan menjadi investasi setengah matang jika tidak diiringi reformasi tata ruang dan budaya kota. Kesimpulannya sederhana: beton bisa menahan air, tetapi hanya kebijakan yang konsisten yang bisa menahan banjir berulang.
