Komitmen infrastruktur harus berujung pada manfaat nyata
Infrastruktur Banten adalah jaringan jalan, jembatan, sumber daya air, irigasi, dan fasilitas publik yang menopang kegiatan ekonomi serta kebutuhan sehari-hari warga. Karena itu, janji percepatan pembangunan baru berarti jika proyeknya menjawab hambatan nyata, bukan sekadar menambah daftar rencana. Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo menyatakan dukungan kepada Pemerintah Provinsi Banten untuk mempercepat pembangunan infrastruktur, termasuk jalan dan jembatan, pengendalian banjir, irigasi, serta fasilitas pendidikan melalui program Sekolah Rakyat. Dody menyebut potensi industri, pertanian, dan pariwisata Banten perlu ditopang infrastruktur memadai. Arah tersebut masuk akal: konektivitas yang lebih baik dapat mendukung kegiatan ekonomi, sementara layanan air dan fasilitas publik menentukan apakah pertumbuhan juga terasa dalam kehidupan warga. Namun, ukuran keberhasilan semestinya bukan luasnya agenda, melainkan ketepatan prioritas dan pelaksanaan.
Kesepakatan jalan perlu menetapkan prioritas dengan jelas
Untuk konektivitas jalan, Kementerian PU dan Pemerintah Provinsi Banten berencana menandatangani nota kesepahaman pada pekan depan terkait penanganan jalan. MoU itu diharapkan menjadi dasar koordinasi dalam menentukan ruas prioritas, dengan peningkatan kualitas jalan dilakukan bertahap sesuai kebutuhan dan kewenangan masing-masing pihak. Ini langkah yang berguna, tetapi kesepakatan saja tidak menjamin perjalanan warga membaik. Pemerintah perlu memastikan ruas yang dipilih memang mengatasi titik tersendat, akses yang buruk, atau hubungan antarkawasan yang menghambat mobilitas. Pembagian tanggung jawab pusat dan daerah juga mesti cukup jelas agar pekerjaan tidak terhenti di batas kewenangan. Dengan begitu, konektivitas jalan menjadi hasil yang dapat dirasakan pengguna, bukan hanya istilah dalam dokumen pembangunan. Transparansi mengenai prioritas dan kemajuan pekerjaan akan membantu warga menilai apakah komitmen percepatan benar-benar berjalan.
Banjir Tangerang menuntut penanganan lintas wilayah
Perhatian pada banjir Tangerang menjadi bagian penting dari agenda, bukan pelengkap pembangunan jalan. Pada Jumat, 30 Oktober 2026, Dody bersama Gubernur Banten Andra Soni meninjau Kali Angke dengan perahu karet untuk memeriksa alur sungai dan mengidentifikasi hambatan aliran menjelang musim hujan. Dody meminta Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, khususnya BBWS Ciliwung Cisadane, memasukkan penanganan penyempitan sungai ke rencana pekerjaan untuk melengkapi normalisasi yang ditargetkan selesai pada Desember 2026. Ia juga menegaskan titik rawan perlu dipetakan dan ditangani melalui langkah jangka pendek maupun permanen agar warga tidak terus menghadapi masalah yang sama setiap tahun. Kali Angke berdampak pada Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, dan wilayah Jakarta, sehingga koordinasi lintas administrasi menjadi syarat praktis, bukan pilihan.
Pekerjaan sungai harus menjaga akses warga
Peninjauan juga mencakup Bendung Polor, bangunan lama yang dahulu mengalirkan irigasi ke persawahan, tetapi kini berada di kawasan permukiman. Ada indikasi struktur di bawah jembatan berpotensi menghambat aliran air; Kementerian PU akan mengkaji kondisi dan fungsinya sebelum menentukan penanganan, termasuk kemungkinan pembongkaran. Dody menginstruksikan agar jembatan Bailey disiapkan sebagai akses sementara sebelum jembatan lama dibongkar, sehingga mobilitas warga tidak terganggu. Pendekatan bertahap ini patut didukung karena pengendalian banjir tidak boleh menciptakan masalah akses baru bagi masyarakat. Namun, langkah tersebut perlu disertai koordinasi antara pemerintah kota terkait dan penjelasan yang mudah dipahami warga mengenai jadwal serta dampak pekerjaan. Komitmen percepatan akan dinilai dari hasilnya: jalan yang lebih fungsional, aliran sungai yang tidak tersumbat, dan aktivitas sehari-hari yang tetap berjalan.
