Angka pertumbuhan belum menjawab soal kesejahteraan
Pertumbuhan ekonomi daerah adalah kenaikan kegiatan produksi dan usaha yang baru berarti bagi warga ketika turut menciptakan pekerjaan, menaikkan pendapatan, dan memperluas kesejahteraan. Karena itu, capaian ekonomi Jawa Timur yang tinggi patut diapresiasi, tetapi tidak bisa diperlakukan sebagai bukti bahwa persoalan sosial telah selesai. Dalam diskusi kelompok terarah bertajuk Refleksi Jawa Timur 81 Tahun dan Outlook Ekonomi Jatim 2026, yang digelar Jurnalis Ekonomi-Bisnis Surabaya di Surabaya pada 27 Oktober, para pemangku kepentingan membahas pertumbuhan sekaligus pengangguran, investasi manufaktur, rokok ilegal, dan energi. Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Jawa Timur Adik Dwi Putranto menyebut ekonomi tumbuh 5,33 persen sepanjang 2025, lalu 5,96 persen pada triwulan pertama 2026 dan 5,72 persen pada triwulan kedua. Angka itu mengesankan, tetapi keberhasilan tak boleh diukur dari laju produk domestik saja.
Kemiskinan dan pengangguran menguji kualitas pertumbuhan
Kontrasnya terlihat pada indikator sosial: kemiskinan Jawa Timur tercatat 9,06 persen pada Maret 2026, sementara tingkat pengangguran terbuka mencapai 3,42 persen pada Mei. Persentase ini bukan sekadar angka pelengkap. Di baliknya ada rumah tangga yang belum merasakan manfaat ekspansi ekonomi dan pencari kerja yang belum memperoleh kesempatan sesuai kemampuan mereka. Adik menilai pertumbuhan perlu menghasilkan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan, bukan hanya aktivitas bisnis dan investasi. Itu tolok ukur yang lebih dekat dengan kehidupan warga daripada klaim bahwa ekonomi sedang tumbuh. Pengangguran Jawa Timur juga memiliki dimensi terdidik: lulusan perguruan tinggi dan sekolah vokasi dinilai belum selalu memiliki kompetensi yang selaras dengan kebutuhan perusahaan. Tanpa pembenahan hubungan antara pendidikan dan pekerjaan, pertumbuhan dapat berjalan beriringan dengan sulitnya lulusan masuk ke pasar kerja.
Investasi manufaktur harus memberi dampak luas
Menarik investasi manufaktur tetap penting, tetapi ukuran keberhasilannya tidak boleh berhenti pada masuknya modal atau berdirinya pabrik. Industri besar semestinya membangun rantai pasok yang membuat perusahaan menengah dan kecil ikut tumbuh. Dalam pembahasan ekonomi daerah, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga Rudi Purwono menekankan perlunya mengevaluasi kawasan ekonomi khusus yang telah beroperasi lebih dari satu dekade, termasuk sumbangannya pada pekerjaan dan nilai tambah industri. Pemerintah, perguruan tinggi, dan pelaku usaha perlu menyelaraskan kurikulum dengan kebutuhan perusahaan serta membawa hasil riset kampus menjadi produk dan teknologi yang berguna bagi industri. Kerja sama semacam ini bukan jaminan otomatis terciptanya pekerjaan, tetapi lebih masuk akal daripada mengandalkan pertumbuhan investasi tanpa memastikan siapa yang memperoleh kesempatan. Jika keterkaitan antarperusahaan lokal lemah, manfaat investasi berisiko terkonsentrasi pada segelintir pelaku.
Rokok ilegal dan energi menambah pekerjaan rumah
Pembahasan JEBS turut menyoroti tekanan terhadap industri hasil tembakau, termasuk persoalan rokok ilegal, serta keandalan energi untuk menopang industri. Dua isu ini berbeda, tetapi sama-sama menuntut kebijakan yang konsisten. Peredaran rokok ilegal menekan pelaku yang beroperasi secara sah, sedangkan pasokan energi yang tidak andal dapat menghambat kegiatan produksi. Namun, respons tidak seharusnya hanya melindungi perusahaan: kepentingan pekerja dan masyarakat yang bergantung pada rantai industri juga harus diperhitungkan. Tantangan-tantangan tersebut memperlihatkan bahwa pertumbuhan 5,72 persen pada triwulan kedua bukan akhir evaluasi, melainkan alasan untuk menguji arah pembangunan lebih ketat. Pemerataan, penciptaan kerja, investasi manufaktur, penindakan rokok ilegal, dan pasokan energi perlu dipandang sebagai satu agenda ekonomi yang saling terkait, bukan daftar masalah terpisah.
Kesimpulannya, ekonomi Jawa Timur memang tumbuh, tetapi ukurannya belum lengkap selama kemiskinan dan pengangguran tetap membayangi. Pemerintah dan dunia usaha perlu memastikan investasi memperluas pekerjaan yang layak, sementara pendidikan menyiapkan lulusan sesuai kebutuhan industri. Pertumbuhan yang paling bernilai bukan sekadar angka tinggi, melainkan kemajuan yang dirasakan lebih luas oleh warga.
