Pertumbuhan 5,20%: Bukan Sekadar Angka, Tapi Pesan Ekonomi
Pertumbuhan ekonomi Sumatra Selatan sebesar 5,20 persen pada triwulan II mencerminkan kombinasi konsumsi rumah tangga yang menguat, investasi yang ekspansif, dan kebijakan fiskal regional yang agresif, sehingga menjadikan daerah ini salah satu contoh bagaimana perekonomian lokal dapat tetap tumbuh di tengah ketidakpastian global melalui sinergi antara UMKM, pemerintah, dan pelaku usaha. Pertumbuhan tahunan 5,20 persen memang sedikit di bawah rata-rata nasional 5,29 persen, tetapi secara kuartalan ekonomi Sumatra Selatan tumbuh 4,51 persen, menunjukkan momentum yang sedang mengencang alih-alih melemah. Ini bukan sekadar kabar baik; ini sinyal bahwa pondasi ekonomi daerah mulai lebih tahan terhadap guncangan eksternal. Namun, pertumbuhan tanpa arah jelas bisa cepat habis. Karena itu, angka ini perlu dibaca sebagai mandat: memperdalam daya saing struktural, bukan puas dengan laju jangka pendek.
Pendapatan APBN Daerah Meledak: Investasi Fiskal Regional Mengubah Peta
Lonjakan pendapatan APBN daerah menjadi Rp10,82 triliun hingga akhir Agustus, naik 17,14 persen year-on-year, adalah titik balik investasi fiskal regional di Sumatra Selatan. Angka ini mencerminkan kapasitas fiskal yang jauh lebih besar untuk menopang pembangunan, dari infrastruktur hingga program sosial. Dalam siaran pers resmi 29 September, Agung Heru Pranyoto memaparkan bahwa capaian ini sudah setara 61,63 persen dari target tahunan, dengan pajak sebagai tulang punggung penerimaan. Secara terpisah, kajian fiskal regional mencatat pendapatan negara triwulan II sebesar Rp7,95 triliun atau 40,19 persen dari target dan tumbuh 17,87 persen, terutama ditopang kenaikan penerimaan pajak dan PNBP. Kutipan yang pantas digarisbawahi: “Pendapatan APBN Sumsel s.d. Agustus 2026 melonjak Rp10,82 T (17,14%), ekonomi tumbuh 5,20% dan kemiskinan anjlok.” Artinya, ruang fiskal tidak lagi sekadar angka kas, tapi alat intervensi aktif.
UMKM Mesin Pertumbuhan: Kuat di Tenaga Kerja, Lemah di Skala Usaha
Jika ada satu mesin baru yang menggerakkan pertumbuhan ekonomi Sumatra Selatan, itu adalah UMKM. Sebanyak 651.364 UMKM disebut menyerap sekitar 67 persen total tenaga kerja dan menyumbang 57,3 persen terhadap PDRB, menjadikannya “mesin raksasa” ekonomi daerah. Fakta ini menegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi Sumatra Selatan tidak ditopang konglomerasi besar, melainkan usaha kecil yang tersebar hingga desa. Namun, ada ironi besar: 99,6 persen UMKM tersebut masih berskala mikro, sehingga rapuh terhadap fluktuasi permintaan, perubahan harga, dan akses pembiayaan. Di sinilah kebijakan fiskal harus lebih tajam. Penyaluran KUR Rp5,35 triliun dan Pembiayaan Ultra Mikro Rp342,39 miliar, plus insentif PPh final 0,5 persen, adalah langkah awal yang penting. Tetapi tanpa program naik kelas yang sistematis—formalitas usaha, digitalisasi, dan hilirisasi produk—UMKM berisiko menjadi mesin pertumbuhan yang berputar di tempat.
Konsumsi, Investasi, dan Penurunan Kemiskinan: Bukti Dampak Nyata
Pertumbuhan ekonomi Sumatra Selatan bukan hanya cerita makro; dampaknya sudah terasa di dapur rumah tangga. Konsumsi rumah tangga tumbuh 4,82 persen, investasi (PMTB) naik 5,97 persen, dan konsumsi pemerintah melonjak 13,20 persen, menjadikan konsumsi dan investasi sebagai pilar utama pertahanan ekonomi daerah. Di sisi kesejahteraan, tingkat kemiskinan turun menjadi 9,50 persen pada Maret dan Gini Ratio menyentuh 0,285, titik ketimpangan terendah dalam satu dekade. Peningkatan IPM ke 74,76 dan penguatan Nilai Tukar Petani hingga 149,39 menunjukkan bahwa petani mulai menikmati harga jual yang lebih berpihak. Program makan bergizi gratis yang melibatkan 801 SPPG dan lebih dari dua juta penerima manfaat per hari juga menggerakkan ekonomi lokal melalui pesanan kepada UMKM dan petani. Ini bukti bahwa kebijakan fiskal regional, bila diarahkan ke kelompok rentan, mampu mengurangi kemiskinan bukan hanya di statistik, tapi di keseharian.
Menjaga Momentum: Dari Fiskal Ekspansif ke Transformasi Struktural
Meski indikator terlihat cerah, sinyal peringatan tetap ada. Belanja negara mengalami kontraksi 3,58 persen secara tahunan, terutama karena penurunan Transfer ke Daerah 18,33 persen, meski belanja pemerintah pusat masih tumbuh kuat. Tanpa penyesuaian, ini bisa menekan kapasitas daerah menjaga layanan publik dan proyek jangka panjang. Karena itu, rekomendasi ke depan jelas: percepatan hilirisasi dan diversifikasi ekonomi agar sektor primer tidak berhenti di bahan mentah. Kanwil perbendaharaan juga mendorong pengendalian inflasi lewat sistem peringatan dini spasial, kerja sama antardaerah, dan penyediaan cold storage, sekaligus mempercepat belanja modal dan penyaluran TKD. Dalam konteks pertumbuhan ekonomi Sumatra Selatan yang 5,20 persen, pilihan kebijakannya sederhana: menjadikan UMKM mesin pertumbuhan yang naik kelas, dan menggunakan pendapatan APBN daerah yang menguat untuk transformasi struktural, bukan sekadar tambal sulam fiskal.
