Pertumbuhan 5,29% yang Tidak Menghapus Rasa Susah
Pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,29% year-on-year pada kuartal II 2026 adalah peningkatan aktivitas produksi dan konsumsi yang tercermin dalam kenaikan produk domestik bruto, tetapi angka ini tidak otomatis berarti seluruh lapisan masyarakat mengalami kenaikan pendapatan, pengurangan kemiskinan, atau perbaikan daya beli yang berkelanjutan. Ekonomi memang tumbuh lebih tinggi dibanding 5,12% pada kuartal II 2025, namun pertanyaan di warung, pasar, dan gang sempit tetap sama: kenapa hidup masih terasa berat? Di balik narasi sukses tentang pertumbuhan ekonomi Indonesia, realitas kemiskinan di Indonesia membongkar sisi gelap: banyak rumah tangga belum merasakan perubahan berarti pada isi dompet dan kualitas hidupnya. Ketika angka PDB dirayakan, sebagian besar warga hanya melihat biaya hidup yang terus naik tanpa diikuti penguatan daya beli masyarakat yang memadai. Kesenjangan ini bukan salah paham statistik, melainkan masalah struktural.
Konsumsi Rumah Tangga: Tumbuh Berkat Stimulus, Bukan Pendapatan
Penopang utama pertumbuhan ekonomi Indonesia saat ini adalah konsumsi rumah tangga yang tumbuh 5,06% dan menyumbang sekitar 2,67 poin persentase dari total pertumbuhan 5,29% YoY. Di permukaan, ini seolah menunjukkan daya beli masyarakat kuat. Namun, sumber pendorongnya membuat gambaran berbeda. Institute for Development of Economics and Finance menilai konsumsi tersebut masih ditopang stimulus fiskal, bukan kenaikan pendapatan permanen rumah tangga. Belanja pemerintah meningkat hampir 16%, lewat bantuan sosial, Tunjangan Hari Raya, dan program Makan Bergizi Gratis yang langsung memompa belanja masyarakat. "Artinya, pertumbuhan konsumsi belum sepenuhnya mencerminkan penguatan daya beli yang berasal dari kenaikan pendapatan permanen masyarakat". Tanpa stimulus, banyak keluarga kemungkinan kembali menahan belanja. Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang bergantung pada insentif fiskal menunjukkan betapa rapuh daya beli masyarakat dan betapa belum nyatanya hasil pertumbuhan di kantong rakyat kecil.
Upah Rendah dan Jurang dengan Kebutuhan Hidup Layak
Indikator yang paling terasa di dapur rumah tangga adalah upah. Rata-rata upah buruh sekitar Rp3,39 juta per bulan, masih di bawah estimasi kebutuhan hidup layak Rp4,3 juta. Selisih sekitar Rp910.000 bukan sekadar angka; itu adalah jarak antara teori pertumbuhan dan kenyataan di meja makan. Memang ada kenaikan nominal dari sekitar Rp3,09 juta menjadi Rp3,29 juta dalam periode Februari 2025 ke Februari 2026, tetapi kalau dihitung inflasi, upah riil hanya naik sekitar 4%, lebih rendah dari pertumbuhan PDB 5,29%. Di sini terlihat jelas: ekonomi berlari lebih cepat daripada gaji pekerja. Ketika upah tertinggal, daya beli masyarakat akan tergerus, sekalipun grafik pertumbuhan ekonomi Indonesia tampak mengesankan. Akibatnya, kemiskinan di Indonesia tetap sulit ditekan karena penghasilan buruh tak pernah benar-benar mengejar biaya hidup. Pertumbuhan yang tidak diterjemahkan menjadi upah layak adalah pertumbuhan yang menyingkirkan pekerja.
Mayoritas Pekerja Terjebak di Sektor Informal Rentan
Masalah lain yang jarang muncul di konferensi pers adalah dominasi pekerja informal Indonesia. Data menunjukkan sekitar 59,30% pekerja berada di sektor informal, sementara yang formal hanya sekitar 40,70%. Jumlah pekerja informal bahkan naik dari 87,74 juta menjadi 87,88 juta orang dalam beberapa bulan. Mereka adalah pedagang kecil, pengemudi ojek daring, pekerja harian, hingga pelaku usaha mikro yang hidup dari pendapatan tak menentu. Karakter pekerjaan ini: mudah terpengaruh guncangan ekonomi, pendapatan fluktuatif, dan minim perlindungan sosial seperti jaminan kesehatan, pensiun, atau pesangon. Ketika pertumbuhan bergantung pada sektor yang tak memberikan keamanan kerja, kemiskinan di Indonesia akan "subur" meski angka PDB naik. Pekerja informal Indonesia menjadi penyangga ekonomi sehari-hari, tetapi tak pernah menjadi penerima utama manfaat pertumbuhan. Di sinilah ketimpangan ekonomi berakar: mereka menanggung risiko, sementara keuntungan lebih banyak mengalir ke pemilik modal.
Ketimpangan Manfaat Pertumbuhan dan PR Kebijakan
Pertanyaannya kini bergeser dari "seberapa besar pertumbuhan" menjadi "siapa yang menikmati pertumbuhan". Pertanyaan mengenai siapa penerima manfaat terbesar dari pertumbuhan 5,29% sangat relevan ketika ketimpangan ekonomi terasa di berbagai sudut kota. Ekonom menyoroti bahwa pemilik modal, terutama di sektor pertambangan, komoditas, dan sektor yang terkait belanja pemerintah, berpotensi menikmati porsi keuntungan lebih besar. Sementara itu, indikator kesejahteraan seperti upah riil, kualitas lapangan kerja, tingkat kemiskinan, produktivitas pekerja, dan akses perlindungan sosial belum menunjukkan perbaikan secepat PDB. "Persoalannya bukan apakah pertumbuhan 5,29% angka yang bagus. Angka tersebut memang positif, persoalannya adalah apakah pertumbuhan tersebut cukup inklusif". Pekerjaan rumah berikutnya jelas: pertumbuhan harus menghasilkan lebih banyak pekerjaan formal, upah lebih tinggi, daya beli lebih kuat, dan distribusi manfaat yang lebih merata. Tanpa arah kebijakan yang fokus pada lapisan terbawah, pertumbuhan hanya akan menjadi angka di laporan, bukan perubahan di kehidupan nyata.
