Pertumbuhan belum terasa di setiap rumah
Pertumbuhan ekonomi yang inklusif adalah kenaikan produksi dan pendapatan yang manfaatnya menjangkau rumah tangga luas melalui pekerjaan layak, upah memadai, serta akses terhadap peluang usaha. Di Aceh, Bank Indonesia memproyeksikan ekonomi tumbuh 4,6–5,1 persen sepanjang 2026; Kepala Perwakilan BI Aceh Agus Chusaini menyampaikan proyeksi itu dalam Aceh Economic Forum di Banda Aceh pada 22 Oktober 2026. BPS mencatat pertumbuhan ekonomi Aceh mencapai 4,86 persen secara tahunan pada triwulan II 2026, lebih tinggi daripada 4,09 persen pada triwulan I. Namun, pada Maret 2026, jumlah penduduk miskin mencapai 713,78 ribu jiwa atau 12,34 persen dari penduduk. Angka kemiskinan itu naik dari 703.330 orang pada September 2025, bertambah 10.450 orang dalam enam bulan. Inilah kemiskinan meningkat paradoks: ekonomi membesar, tetapi manfaatnya belum cukup sampai ke banyak keluarga.
Investasi perlu mengakar di ekonomi lokal
Mengandalkan angka pertumbuhan saja menutupi pertanyaan yang lebih penting: siapa yang memperoleh pekerjaan dan pendapatan dari kegiatan ekonomi baru? Pemerintah Aceh menargetkan investasi Rp9,8 triliun pada 2026, sementara realisasi hingga semester I sekitar Rp3 triliun atau 31 persen dari target. Investasi swasta Aceh dapat menjadi penggerak, tetapi besarnya modal bukan ukuran cukup bagi pemerataan. Pemerintah daerah juga menekankan perlunya mengolah hasil pertanian dan perkebunan menjadi barang setengah jadi atau barang jadi, agar nilai tambah tidak berhenti di luar daerah. Infrastruktur, kepastian kebijakan, dan keterampilan pekerja lokal menentukan apakah investasi membuka pekerjaan bagi masyarakat sekitar serta membawa transfer pengetahuan. Jika proyek hanya padat modal dan menyerap sedikit tenaga kerja, pertumbuhan akan terkonsentrasi. Arah yang lebih masuk akal ialah menghubungkan modal dengan usaha lokal, pengolahan hasil, dan pekerjaan berpenghasilan layak.
Pemulihan pascabencana harus memulihkan penghasilan
Pemulihan pascabencana dan investasi swasta memang diharapkan menopang ekonomi Aceh, tetapi keduanya tidak otomatis merata ke semua lapisan masyarakat.
