Kesetaraan perlu terasa dalam kehidupan sehari-hari
Pembangunan responsif gender adalah pendekatan yang memasukkan kebutuhan perempuan dan kelompok masyarakat lain ke dalam perencanaan, anggaran, pelaksanaan, serta evaluasi kebijakan agar manfaat pembangunan dapat diakses secara adil. Di Banyuwangi, pendekatan ini diuji bukan hanya lewat dokumen, melainkan melalui bantuan ekonomi dan layanan yang menjangkau warga. Pemerintah Kabupaten Banyuwangi menyalurkan bantuan alat usaha produktif kepada 6.398 perempuan kepala keluarga melalui program Kanggo Riko sejak 2021, dengan anggaran total Rp11,41 miliar. Capaian itu dipaparkan Bupati Ipuk Fiestiandani dalam verifikasi lapangan evaluasi Pengarusutamaan Gender periode 2024–2025 oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada 30 Oktober 2026. Verifikasi daring dari Pendopo Sabha Swagatha Blambangan merupakan bagian dari penilaian Penghargaan Parahita Ekapraya 2026. Nilai kebijakannya terletak pada sasaran yang jelas: perempuan penopang keluarga mendapat dukungan untuk memperkuat penghidupan, bukan sekadar pengakuan simbolis.
Bantuan usaha harus membuka jalan, bukan berhenti pada alat
Bantuan usaha perempuan akan lebih berarti bila disertai dukungan yang membuat usaha bertahan. Program Kanggo Riko menjadi salah satu bentuk pemberdayaan perempuan: selain alat usaha produktif, pemerintah daerah menyebut bantuan premi BPJS dan pelatihan usaha bagi perempuan kepala keluarga. Ribuan aparatur sipil negara juga didorong berbelanja di pasar tradisional setiap bulan untuk membantu mendongkrak pendapatan pedagang. Rangkaian ini lebih menjanjikan daripada bantuan satu kali tanpa pendampingan, tetapi angka penyaluran saja belum cukup untuk membuktikan dampak jangka panjang. Ukuran yang lebih kuat ialah apakah usaha penerima tetap berjalan, pendapatan keluarga membaik, dan akses perlindungan sosial terjaga. Karena itu, pembangunan responsif gender perlu menghubungkan bantuan awal dengan pelatihan, perlindungan, serta pemantauan hasil. Tanpa tindak lanjut yang terukur, bantuan berisiko menjadi capaian administratif alih-alih perubahan ekonomi.
Layanan inklusif menentukan siapa yang bisa mengakses hak
Kesetaraan gender Banyuwangi juga bergantung pada apakah warga dapat menjangkau layanan dasar tanpa hambatan yang tidak perlu. Bunga Desa, atau Bupati Ngantor di Desa, dan Camping Embun, atau Camping Pelayanan Masyarakat Kebun, membawa layanan administrasi kependudukan lebih dekat kepada warga. Pemerintah daerah juga mengupayakan penerbitan identitas kependudukan bagi warga miskin yang terdata melalui UGD Kemiskinan. Dokumen identitas bukan urusan pinggiran: akses terhadapnya menentukan kemampuan warga mengurus berbagai kebutuhan administratif. Upaya menghimpun aspirasi lewat rembug perempuan, anak, lansia, penyandang disabilitas, dan santri memperluas ruang bagi kelompok yang kerap tidak terdengar. Namun, forum baru bernilai jika masukan warga benar-benar memengaruhi keputusan dan perbaikan layanan. Inklusivitas harus diukur dari kemudahan akses dan respons pemerintah, bukan dari banyaknya program yang diumumkan.
Kategori Utama membawa tanggung jawab lanjutan
Banyuwangi masuk kategori Utama dalam evaluasi administrasi Penghargaan Parahita Ekapraya 2026, naik dua tingkat dari kategori Madya pada 2021. Hasil ini memberi pengakuan atas arah kebijakan, tetapi bukan alasan untuk menganggap pekerjaan telah selesai. Data pemerintah menunjukkan perempuan mengisi sekitar 12 persen jabatan eselon II, 17,5 persen eselon III, dan 38 persen eselon IV. Angka tersebut memperlihatkan adanya perempuan di birokrasi sekaligus ruang untuk memperluas keterwakilan, terutama pada jabatan paling senior. Verifikasi lapangan menjadi tahap pendalaman atas hasil evaluasi administrasi, sementara prinsip PUG semestinya terus diterapkan dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan kebijakan, dan pemantauan. Kesimpulannya, pengakuan kategori Utama baru bermakna jika bantuan usaha menghasilkan penguatan ekonomi dan layanan publik semakin mudah diakses. Tantangan berikutnya adalah membuktikan bahwa kesetaraan hadir dalam hasil, bukan hanya dalam rancangan kebijakan.
