Swakelola sebagai Kunci Percepatan Pembangunan Perbatasan
Strategi swakelola hemat biaya Maruli Simanjuntak adalah pendekatan pembangunan perbatasan dan daerah terpencil yang mengandalkan gotong royong antara aparat TNI dan masyarakat lokal untuk mempercepat pembangunan infrastruktur sekaligus menekan biaya hingga jauh di bawah pola anggaran konvensional, dengan tujuan utama meningkatkan ekonomi daerah perbatasan tanpa menambah beban anggaran negara secara berlebihan. Dilantik sebagai Wakil Panglima TNI sekaligus Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan dan Daerah Terpencil (BNPPDT), Maruli langsung memosisikan swakelola sebagai instrumen utama kebijakan. Ini bukan sekadar pilihan teknis, melainkan pernyataan politik: pembangunan perbatasan tidak boleh lagi tersandera oleh prosedur mahal dan lambat. Dengan memanfaatkan organisasi badan pengelola perbatasan yang sudah ada, ia ingin membuktikan bahwa efisiensi dan keberpihakan pada warga di daerah terpencil bisa berjalan beriringan.
Mandat Ganda: Wakil Panglima TNI dan Kepala BNPPDT
Pelantikan Maruli sebagai Wakil Panglima TNI yang merangkap Kepala BNPPDT mengubah cara kita melihat pembangunan perbatasan: keamanan dan ekonomi dipaksa duduk satu meja. Badan pengelola perbatasan sebenarnya sudah lama ada dan selama ini dipimpin ad interim oleh Menteri Dalam Negeri, namun fungsinya kini diperluas untuk mengelola daerah terpencil. Di sini terlihat ambisi politik: menjadikan ekonomi daerah perbatasan sebagai prioritas, bukan efek samping dari pengamanan garis batas. Maruli menegaskan bahwa BNPPDT bukan badan militer, melainkan lembaga tersendiri yang bekerja melalui koordinasi dengan kementerian terkait untuk meningkatkan kesejahteraan warga di wilayah perbatasan dan daerah terpencil. Mandat ganda ini memberi keunggulan: akses komando ke prajurit di lapangan, sekaligus ruang koordinasi kebijakan lintas sektor.
Sistem Swakelola: Mengurangi Biaya, Menambah Rasa Memiliki
Pilihan Maruli terhadap sistem swakelola bukan eksperimen kosong; ia sudah mengujinya lewat pembangunan jembatan perintis dalam Program Jembatan Garuda yang dikerjakan TNI AD bersama masyarakat. Pendekatan ini mengandalkan personel TNI AD yang bergotong royong dengan warga setempat untuk membuka akses ke daerah terpencil, sekaligus mempercepat pembangunan infrastruktur. Dampaknya signifikan: menurut Maruli, metode swakelola berpotensi menekan biaya pembangunan hingga di bawah 50 persen dibandingkan rencana anggaran biaya konvensional. "Nilainya sangat rendah. Mungkin pemangkasan biayanya di bawah 50 persen," ujarnya. Di balik angka itu ada logika politik yang jelas: ketika warga dilibatkan, proyek bukan lagi sekadar paket fisik, melainkan proses pemberdayaan yang menumbuhkan rasa memiliki dan mengurangi ketergantungan pada anggaran badan pusat.
Fokus Prabowo: Ekonomi Warga di Garis Terluar
Arahan Presiden Prabowo menjadi konteks penting mengapa strategi ini dimajukan sekarang. Menurut Maruli, Presiden ingin pemerintah lebih berfokus pada peningkatan kesejahteraan masyarakat yang tinggal di perbatasan dan daerah terpencil. Artinya, pembangunan perbatasan tidak lagi dipahami hanya sebagai urusan batas teritorial, tetapi sebagai agenda ekonomi daerah perbatasan yang terintegrasi dengan kebijakan nasional. Maruli menyebut penambahan fokus pada daerah terpencil sebagai hasil diskusi dengan Presiden, sekaligus jawaban atas pertanyaan lama: mengapa badan pengelola perbatasan tidak diefektifkan untuk memperkuat ekonomi warga yang selama ini sulit dijangkau. Di sini, swakelola menjadi alat untuk menerjemahkan visi politik Prabowo ke lapangan: lebih banyak proyek yang langsung menyentuh kehidupan masyarakat, dengan biaya yang lebih efisien dan koordinasi lintas kementerian yang lebih terarah.
Tantangan ke Depan: Dari Efisiensi ke Transformasi Ekonomi
Maruli menyatakan bahwa pola swakelola yang sedang dicoba bersama Presiden dalam dua tahun terakhir akan terus di-upgrade di daerah-daerah tersebut. Rencana melibatkan prajurit dari tiga matra TNI—Yonif teritorial, Angkatan Udara di wilayah pesisir, dan Angkatan Laut—menunjukkan bahwa BNPPDT akan memanfaatkan kehadiran aparat di lapangan sebagai simpul koordinasi pembangunan. Namun tantangannya jelas: efisiensi biaya tidak otomatis berujung pada transformasi ekonomi daerah perbatasan. Tanpa desain program yang menghubungkan infrastruktur, akses pasar, dan layanan dasar, swakelola bisa berhenti pada proyek fisik jangka pendek. Di sinilah BNPPDT harus membuktikan diri sebagai badan yang efektif, bukan sekadar penambahan struktur. Jika koordinasi dengan kementerian desa dan lembaga lain berjalan serius, pembangunan perbatasan berpotensi bergeser dari pendekatan simbolik menjadi strategi nyata mengurangi kesenjangan bagi warga di daerah terpencil.
