Dari Lembaga Konseptor ke Mesin Eksekusi Ekonomi Perbatasan
Ekonomi perbatasan Indonesia adalah rangkaian kebijakan, program, dan aktivitas usaha yang dirancang khusus untuk menggerakkan perekonomian masyarakat di kawasan batas negara dan daerah terpencil, sekaligus memperkuat zona buffer negara melalui pembangunan infrastruktur, layanan dasar, dan pengelolaan perbatasan nasional yang terpadu lintas lembaga. Fokus utama Kepala BNPPDT Maruli bukan sekadar merapikan struktur lembaga, melainkan mengubah budaya kerja: dari lembaga yang nyaman menyusun rencana induk menjadi organisasi yang diukur dari seberapa cepat program menyentuh warga di garis batas. Pelantikan Jenderal TNI Maruli Simanjuntak sebagai Wakil Panglima TNI sekaligus Kepala BNPPDT menandai babak baru, ketika pengelolaan perbatasan dan daerah terpencil ditempatkan sebagai prioritas strategis, bukan pelengkap agenda pembangunan pusat.
Pelantikan Maruli dan Mandat Baru BNPPDT
Presiden Prabowo Subianto melantik Jenderal TNI Maruli Simanjuntak sebagai Wakil Panglima TNI sekaligus Kepala BNPPDT di Istana Negara pada 15 Oktober 2026. Momentum ini bukan sekadar rotasi jabatan, tetapi penegasan bahwa pengelolaan perbatasan nasional dan daerah terpencil pembangunan kini dipandang sebagai urusan keamanan sekaligus kesejahteraan. BNPPDT sendiri merupakan pengembangan dari lembaga sebelumnya yang hanya mengurus perbatasan; kini mandatnya meluas, mencakup peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah terpencil melalui penguatan ekonomi dan layanan dasar. Perubahan nama dan cakupan lembaga adalah sinyal politik yang jelas: kawasan perbatasan tidak boleh lagi diperlakukan sebagai halaman belakang, melainkan beranda depan negara yang harus hidup secara ekonomi dan terlindungi secara pertahanan. Maruli membaca mandat ini sebagai dorongan untuk memperbesar perhatian pada ekonomi perbatasan Indonesia dan menjadikannya agenda utama, bukan catatan kaki kebijakan.
Instruksi Tegas: Program Ekonomi Perbatasan Harus Dieksekusi
Dalam forum koordinasi internal perdana bersama Sekretaris, para Deputi, dan Asisten Deputi BNPPDT di Jakarta pada 20 Oktober 2026, Kepala BNPPDT Maruli meminta jajarannya memprioritaskan program pengembangan ekonomi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat di wilayah perbatasan dan daerah terpencil. Pesan utamanya tajam: program ekonomi perbatasan tidak boleh berhenti sebagai konsep di dokumen. Ia menekankan agar setiap rancangan segera direalisasikan dan memberi manfaat nyata bagi warga. Kutipan kuncinya layak dicatat: “Kalau misalnya ada satu konsep untuk meningkatkan perekonomian masyarakat yang kelihatannya tidak terlalu mahal atau mudah mengeksekusinya, kita cobakan, kita selesaikan”. Sikap ini menunjukkan preferensi pada program yang terjangkau dan praktis, sebagai pintu masuk untuk membuktikan bahwa BNPPDT mampu mengubah teori menjadi hasil di lapangan. Ini sekaligus kritik halus terhadap tradisi birokrasi yang gemar menyusun konsep tanpa komitmen eksekusi.
BNPPDT: Dari Pengelolaan Batas ke Pendorong Kesejahteraan
BNPPDT kini memikul tugas yang jauh lebih kompleks dibanding pendahulunya. Lembaga ini menetapkan kebijakan program pembangunan perbatasan, menyusun rencana kebutuhan anggaran, mengoordinasikan pelaksanaan, serta melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan serta daerah terpencil. Fungsi BNPPDT mencakup penyusunan rencana induk dan rencana aksi, pengelolaan dan fasilitasi penegasan, pemeliharaan, dan pengamanan batas, hingga inventarisasi potensi sumber daya untuk menetapkan zona pengembangan ekonomi, pertahanan, sosial budaya, lingkungan hidup, dan zona lainnya di kawasan perbatasan serta wilayah terpencil. Di sini terlihat pergeseran penting: pengelolaan perbatasan nasional tidak lagi semata urusan garis di peta, tetapi juga soal bagaimana zona buffer negara menjadi ruang hidup yang produktif. Pembangunan sarana dan prasarana perhubungan dan sarana lainnya di kawasan perbatasan serta wilayah terpencil menjadi tulang punggung agar ekonomi lokal bisa bergerak, bukan hanya bertahan.
Dampak ke Warga dan Tantangan Implementasi ke Depan
Bagi warga di garis batas dan daerah terpencil, arah baru BNPPDT berpotensi mengubah keseharian: dari akses infrastruktur dasar hingga peluang usaha yang lebih terhubung dengan pasar. Lembaga ini tidak hanya berfokus pada pengelolaan kawasan perbatasan, tetapi juga mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah terpencil. Maruli menjelaskan, pengembangan BNPP dilakukan agar perhatian terhadap kesejahteraan masyarakat di wilayah tersebut semakin besar, terutama dalam hal peningkatan ekonomi dan kesejahteraan. Untuk memastikan program tidak berhenti di wacana, ia meminta Kelompok Ahli BNPPDT membentuk tim khusus guna mengidentifikasi dan mengkaji potensi masing-masing wilayah, dengan koordinator yang melibatkan akademisi, mahasiswa, dan tenaga ahli sesuai bidang yang dibutuhkan. Langkah ini tepat, tetapi akan diuji oleh tiga hal: kecepatan birokrasi, konsistensi anggaran, dan kemampuan menyelaraskan program lintas kementerian serta pemerintah daerah. Jika BNPPDT gagal mengatasi hambatan ini, ekonomi perbatasan Indonesia akan kembali terjebak dalam siklus rencana tanpa hasil.
