Serapan rendah menguji kesiapan Jakarta
Pengendalian banjir perkotaan adalah rangkaian upaya untuk mengurangi risiko genangan dan dampak banjir melalui infrastruktur, pengelolaan aliran air, serta kesiapan menghadapi bencana. Di Jakarta, jarak antara alokasi dan realisasi anggaran kini menjadi ukuran penting apakah upaya itu bergerak cukup cepat.
Hingga triwulan III-2026, anggaran ketahanan bencana Jakarta sebesar Rp 4,84 triliun baru terserap Rp 1,26 triliun, atau sekitar 26 persen. Rendahnya realisasi ini patut menjadi alarm: perlindungan warga tidak cukup dijanjikan lewat besarnya pagu, tetapi harus terlihat dalam pekerjaan yang selesai dan berfungsi. Salah satu hambatan yang disebut pemerintah daerah ialah pembebasan lahan untuk proyek tanggul pengaman pantai yang belum rampung.
Proyek tanggul tersebut memakai skema tahun jamak 2025–2027, sementara total tanggul yang telah terbangun mencapai 12,44 kilometer. Namun, keterangan tentang kendalanya tidak sepenuhnya selaras: pejabat keuangan daerah menyebut pembebasan lahan, sedangkan Dinas Sumber Daya Air menyatakan trase berada di perairan sehingga pihaknya tidak melakukan pembebasan lahan. Perbedaan ini perlu dijelaskan terbuka agar hambatan dan penanggung jawabnya terang, bukan menjadi alasan keterlambatan yang berlarut.
Balikpapan menautkan tampungan hulu dan saluran kota
Balikpapan memberi pembanding yang berguna, bukan karena banjirnya selesai, melainkan karena dua proyeknya memperlihatkan pekerjaan fisik dengan sasaran yang jelas. Bendali Hulu Sungai Ampal merupakan bagian dari rencana induk pengendalian banjir Balikpapan. Dibangun di lahan 9,8 hektare di belakang Pasar Segar, bendali ini dirancang menampung dan mengatur debit dari hulu sebelum air mencapai kawasan hilir.
Per 27 Oktober 2026, pembangunan Bendali Sungai Ampal senilai Rp 46,56 miliar mencapai progres 62 persen dan ditargetkan selesai pada 21 Desember 2026. Proyek ini diproyeksikan mengurangi banjir 15,70 persen di sekitar 40 hektare wilayah hilir. Target itu penting bagi permukiman dan kegiatan ekonomi, tetapi manfaatnya tetap bergantung pada mutu pelaksanaan serta keterhubungan bendali dengan infrastruktur lain.
Kondisi Balikpapan yang berbukit membuat pengaturan aliran dari hulu ke hilir sangat menentukan, sementara sejumlah saluran memiliki kapasitas terbatas. Karena itu, bendali tidak bisa berdiri sendiri: rencana terpadu juga mencakup tanggul, pompa, peningkatan kapasitas saluran, dan penanganan muara. Ukuran keberhasilannya bukan sekadar persentase progres, melainkan berkurangnya risiko banjir bagi warga.
Pekerjaan D.I. Panjaitan menunjukkan manfaat yang dekat
Di Jalan D.I. Panjaitan, pengendalian banjir digabung dengan peningkatan badan jalan. Hingga 26 Oktober 2026, progresnya mencapai 77,91 persen, melampaui target sebesar 1,71 persen, dan proyek ditargetkan rampung paling lambat 25 Desember. Setelah serah terima kepada pemerintah daerah, pekerjaan akan memasuki masa pemeliharaan enam bulan.
Fokus utamanya adalah memperbaiki drainase: saluran dan gorong-gorong menuju Sumber Rejo dibenahi, outlet baru dibuat, dan badan jalan ditinggikan. Langkah-langkah ini menjawab persoalan yang dirasakan pengguna jalan dan warga, terutama di sekitar depan Maxi hingga Kimia Farma, yang kerap tergenang akibat aliran pembuangan air yang belum optimal. Proyek sempat menghadapi kendala jaringan utilitas bawah tanah yang padat, sehingga capaian di atas target patut dicatat tanpa mengabaikan pengawasan kualitas.
Perbandingan kedua kota tidak berarti proyek Balikpapan lebih mudah atau seluruh risikonya telah teratasi. Namun, progres Ampal dan D.I. Panjaitan memberi gambaran yang lebih konkret tentang target, tahapan, dan manfaat langsung. Jakarta perlu memperjelas kendala tanggul serta mempercepat realisasi program lain, bukan sekadar berharap serapan melonjak menjelang akhir tahun.
Kecepatan harus berujung pada perlindungan
Angka serapan Jakarta dan progres Balikpapan menyoroti dua sisi tanggung jawab pemerintah: memastikan anggaran bergerak dan memastikan pekerjaan mengurangi risiko nyata. Jakarta masih memiliki waktu untuk mendorong realisasi pada triwulan IV, tetapi proyek tanggul yang melintasi tahun anggaran 2025–2027 membutuhkan penyelesaian hambatan dan penjelasan yang konsisten.
Balikpapan pun harus menjaga agar target Desember tidak mengorbankan mutu, lalu membuktikan bahwa tampungan Ampal dan drainase D.I. Panjaitan benar-benar mengurangi genangan. Kesimpulannya, kecepatan pembangunan baru bernilai ketika warga merasakan perlindungan yang lebih baik. Jakarta perlu mengejar pelaksanaan, sementara Balikpapan perlu menuntaskan pekerjaan dan mengukur hasilnya di lapangan.
