Normalisasi adalah langkah pembersihan dan pemulihan alur air
Normalisasi sungai adalah pekerjaan memulihkan kapasitas aliran air dengan menangani sedimentasi dan hambatan lain agar sungai tidak mudah meluap saat hujan. Di Sumatra, langkah ini mendesak karena banjir berulang telah mengganggu pemulihan sekaligus merusak kembali infrastruktur yang sudah diperbaiki. Pada 9 November 2026, Presiden Prabowo Subianto memerintahkan percepatan normalisasi 137 sungai terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Skala perintah ini menunjukkan bahwa masalahnya bukan sekadar membersihkan lumpur setelah banjir: kapasitas aliran dan perlindungan wilayah harus dipulihkan sebelum hujan berikutnya memperbesar kerusakan. Normalisasi sungai Sumatra semestinya diperlakukan sebagai bagian inti dari pemulihan, bukan pekerjaan tambahan yang bisa terus ditunda.
Banjir berulang membuat pemulihan rentan terulang
Alasan utama percepatan ini terlihat dari frekuensi bencana susulan. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyebut sedikitnya 41 kejadian banjir susulan tercatat di tiga provinsi tersebut dari April hingga Oktober 2026. Sedimentasi yang tinggi dapat mengurangi ruang aliran; ketika hujan datang, air berisiko meluap dan kembali menggenangi kawasan terdampak. Akibatnya terasa langsung bagi warga: jalan dan jembatan yang sudah diperbaiki kembali rusak, sementara kawasan yang telah dibersihkan dari lumpur bisa terdampak lagi. Siklus ini menghambat akses, memperlambat pemulihan layanan, dan membuat pekerjaan yang telah dilakukan kehilangan daya tahan. Karena itu, banjir susulan Sumatra bukan hanya keadaan darurat berulang, melainkan tanda bahwa pemulihan fisik perlu disertai pengurangan risiko di hulu dan sepanjang aliran.
Cakupan besar, pekerjaan masih belum merata
Dari 137 sungai Sumatra yang terdampak, 31 berada di Aceh, 48 di Sumatera Utara, dan 58 di Sumatera Barat. Sebaran tersebut menuntut pengerjaan yang terkoordinasi, tetapi juga peka terhadap kebutuhan tiap daerah. Kementerian Pekerjaan Umum menjadi pelaksana utama, dengan dukungan pemerintah daerah, TNI, Polri, serta pihak terkait. Unsur Zeni TNI-Polri juga ditugaskan membantu membersihkan sedimentasi dan membangun tanggul. Perintah itu tidak berhenti di sungai. Normalisasi muara mencakup 38 lokasi: tujuh sudah selesai, 11 masih dikerjakan, dan 20 belum tertangani. Angka tersebut memperlihatkan bahwa pekerjaan di bagian hilir masih tertinggal. Tanpa perhatian pada muara, upaya memperlancar sungai berisiko tidak cukup untuk memastikan air mengalir keluar dengan baik. Kemajuan perlu diukur dari penyelesaian seluruh jaringan, bukan hanya jumlah pekerjaan yang dimulai.
Pekerjaan fisik perlu ditopang kesiapan menghadapi hujan
Pemerintah juga menyiapkan operasi modifikasi cuaca untuk mengurangi potensi hujan ekstrem di kawasan pemulihan. Pemerintah daerah diminta menggunakan anggaran yang telah dialokasikan untuk mempercepat normalisasi dan memperkuat tanggul. Presiden memastikan dukungan anggaran bagi persiapan, termasuk lelang dini, agar pekerjaan fisik dapat dimulai pada awal tahun. Kombinasi pekerjaan sungai, muara, tanggul, dan pengelolaan risiko hujan masuk akal karena satu tindakan saja tidak akan mengakhiri ancaman banjir. Namun, pengumuman prioritas perlu diikuti jadwal, koordinasi lapangan, dan kemajuan yang terbuka agar pekerjaan tidak berhenti pada instruksi. Jika bencana susulan berdampak luas, pemerintah daerah juga dapat kembali menetapkan status tanggap darurat untuk mempercepat penanganan dan penggunaan anggaran bagi warga.
Kesimpulannya, normalisasi 137 sungai dan 38 muara adalah kebutuhan mendesak, bukan sekadar proyek pascabanjir. Setelah 41 kejadian susulan dan kerusakan berulang, ukuran keberhasilan seharusnya berupa berkurangnya luapan serta pemulihan yang tidak kembali terhapus oleh hujan berikutnya.
