Perintah percepatan di tengah ancaman banjir
Normalisasi sungai adalah upaya membersihkan dan memperbaiki aliran sungai, termasuk mengangkat endapan yang menghambat kapasitasnya, agar air lebih terkendali saat hujan dan risiko luapan berkurang. Presiden Prabowo Subianto memprioritaskan percepatan normalisasi 137 sungai di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat setelah banjir berulang merusak kawasan terdampak. Perintah itu disampaikan seusai rapat di Istana Kepresidenan pada 9 November 2026. Langkah ini tepat, tetapi keberhasilannya tidak diukur dari jumlah proyek yang diumumkan: yang menentukan ialah seberapa cepat pekerjaan menjangkau sungai dan muara yang masih tertinggal. Selama aliran tersumbat dan tanggul rentan, warga menghadapi ancaman banjir susulan Sumatra, sementara jalan, jembatan, dan kawasan yang baru dibersihkan bisa kembali rusak. Karena itu, normalisasi sungai Sumatra harus menjadi pekerjaan lapangan yang terukur, bukan sebatas instruksi.
39 sungai belum tertangani
Dari 137 sungai yang masuk daftar penanganan, 39 belum tersentuh normalisasi. Rinciannya menunjukkan kemajuan yang timpang: di Aceh, 15 dari 31 sungai telah selesai, enam masih dikerjakan, dan 10 belum ditangani. Di Sumatra Utara, 28 dari 48 selesai, enam dalam pengerjaan, dan 14 belum tersentuh. Sumatra Barat mencatat 12 dari 58 selesai, 31 dikerjakan, dan 15 belum ditangani. Angka itu menempatkan Sumatra Barat sebagai titik dengan beban pekerjaan berjalan terbesar, sementara 39 sungai yang belum mulai menuntut penjadwalan dan pengerahan sumber daya yang jelas. Pekerjaan di muara juga tertinggal: dari 38 muara, tujuh selesai, 11 sedang ditangani, dan 20 belum dikerjakan. Tanpa kemajuan serentak di hulu, alur sungai, dan muara, hasil pengerukan di satu titik berisiko tidak cukup menahan luapan.
Sedimentasi membuat pemulihan rentan berulang
Urgensi percepatan bukan dugaan. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyebut banjir susulan terjadi 41 kali di tiga provinsi itu sejak April hingga Oktober 2026. Lumpur, pasir, dan material banjir mendangkalkan sungai, sehingga hujan dapat mendorong air melampaui tanggul. Akibatnya, pekerjaan pemulihan bisa berputar di tempat: banjir kembali merendam permukiman dan merusak jalan, jembatan, serta kawasan yang sebelumnya dibersihkan. Beban paling nyata jatuh pada warga yang harus menghadapi gangguan akses dan kerusakan berulang. Karena itu, pemulihan pascabencana Sumatra tidak cukup berhenti pada perbaikan infrastruktur setelah bencana; pengurangan risiko harus berjalan bersamaan. Normalisasi perlu disertai pemeriksaan tanggul dan pemeliharaan aliran, dengan prioritas pada lokasi yang berulang kali terdampak. Jika tidak, setiap hujan lebat berpotensi menghapus kemajuan yang sudah dibayar dengan waktu dan tenaga.
Kecepatan harus disertai pengawasan
Kementerian Pekerjaan Umum ditetapkan sebagai pelaksana utama, dengan dukungan pemerintah daerah, TNI, dan Polri. Personel TNI dan Polri, terutama unsur Zeni, ditugaskan membantu membersihkan sedimentasi serta membangun tanggul. Pemerintah juga menyiapkan operasi modifikasi cuaca untuk menekan potensi hujan ekstrem selama pemulihan. Di sisi lain, Kementerian Pekerjaan Umum menyiapkan 106 sabo dam untuk menahan pasir, batu, dan endapan agar tidak terbawa ke hilir; baru enam yang terbangun. Pemerintah daerah juga didorong bekerja sama dengan pihak ketiga untuk memanfaatkan pasir dan batu yang menumpuk, tetapi normalisasi harus tetap menjadi tujuan utama, bukan alasan mengambil material lalu meninggalkan sungai. Percepatan memang mendesak, namun tanpa pengawasan mutu, izin yang tertib, dan pembagian tanggung jawab yang terang, pekerjaan cepat dapat berubah menjadi masalah baru.
Ukur hasil dari risiko yang benar-benar turun
Perintah untuk menangani 137 sungai Sumatra baru akan berarti jika mengubah kondisi di lapangan sebelum hujan kembali datang. Pemerintah perlu menunjukkan kemajuan secara terbuka: sungai mana yang sudah selesai, mana yang masih dikerjakan, dan apa hambatan pada 39 sungai yang belum tertangani. Perhatian pada 20 muara yang belum dikerjakan dan pembangunan sabo dam yang masih jauh dari target juga tidak boleh tersisih. Tujuan akhirnya bukan sekadar menuntaskan pengerukan, melainkan mengurangi ancaman banjir susulan Sumatra dan melindungi hasil pemulihan warga. Dengan koordinasi pusat-daerah, dukungan personel, serta pengawasan pemanfaatan material sungai, pekerjaan bisa dipercepat tanpa mengorbankan akuntabilitas. Kesimpulannya, normalisasi sungai harus dinilai dari berkurangnya risiko dan pulihnya kehidupan masyarakat—bukan dari banyaknya perintah atau proyek yang tercatat.
