Normalisasi sebagai langkah pencegahan
Normalisasi sungai adalah upaya menangani aliran yang terganggu sedimentasi agar kapasitas sungai dan muara dalam menyalurkan air dapat dipulihkan. Presiden Prabowo Subianto memerintahkan percepatan normalisasi 137 sungai di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat dalam rapat terbatas di Istana Merdeka, Jakarta, pada 9 November 2026. Perintah ini tepat sebagai langkah pencegahan, bukan sekadar pekerjaan pemulihan setelah banjir: bila endapan dibiarkan menumpuk, hujan dapat mendorong air meluap dan merusak kawasan yang belum sempat pulih. Namun, pengumuman target besar belum cukup untuk memberi rasa aman. Warga membutuhkan pekerjaan yang benar-benar menurunkan risiko, bukan hanya daftar lokasi yang panjang. Karena itu, pelaksanaan normalisasi sungai Sumatra harus dinilai dari pengurangan ancaman banjir dan perlindungan infrastruktur, bukan dari jumlah sungai yang tercantum semata.
Banjir berulang menunjukkan pemulihan belum aman
Alasan percepatan ini nyata: Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyebut sedikitnya 41 kejadian banjir susulan tercatat di tiga provinsi tersebut selama April hingga Oktober 2026. Dampaknya tidak berhenti pada genangan. Jalan dan jembatan yang telah diperbaiki kembali terdampak, sementara kawasan yang sebelumnya dibersihkan dari lumpur kembali menghadapi kerusakan. Artinya, tanpa pencegahan banjir susulan yang efektif, biaya sosial pemulihan terus dibayar warga melalui akses yang terganggu dan pekerjaan yang harus diulang. Sebaran sungai terdampak juga luas: 31 berada di Aceh, 48 di Sumatra Utara, dan 58 di Sumatra Barat. Skala ini membuat banjir Aceh Sumut bagian dari persoalan lintas wilayah, bukan kasus terpisah. Pemerintah perlu memastikan pengerjaan mengikuti tingkat risiko tiap daerah, agar kawasan dengan ancaman berulang tidak kembali menunggu setelah kerusakan terjadi.
Muara dan tanggul juga menentukan
Pekerjaan tidak boleh berhenti di badan sungai. Pemerintah juga menangani normalisasi 38 muara di tiga provinsi; tujuh telah selesai, 11 masih dikerjakan, dan 20 belum tertangani. Kesenjangan itu penting: jika aliran tetap terhambat di muara, pengerukan sungai saja belum tentu cukup untuk mengurangi risiko banjir. Kementerian Pekerjaan Umum akan memimpin pekerjaan dengan dukungan pemerintah daerah, TNI, dan Polri. Unsur Zeni ditugaskan membantu membersihkan sedimentasi dan membangun tanggul, sementara pemerintah daerah didorong memperkuat tanggul di wilayah masing-masing. Pemerintah juga menyiapkan modifikasi cuaca untuk mengurangi potensi hujan ekstrem. Kombinasi ini masuk akal, tetapi koordinasi dan prioritas lapangan akan menentukan hasil. Pengerjaan muara yang belum tertangani dan penguatan tanggul harus berjalan seiring, bukan menjadi agenda yang saling menunggu.
Ukur hasil dari ketahanan warga
Dukungan anggaran dan persiapan melalui lelang dini disebut disiapkan agar pekerjaan fisik dapat dimulai pada awal tahun. Pemerintah daerah juga dapat kembali menetapkan status tanggap darurat bila bencana berdampak luas, sehingga penggunaan anggaran dan penanganan kebutuhan warga bisa dipercepat. Langkah-langkah ini memberi kerangka, tetapi warga tetap memerlukan kejelasan tentang jadwal, pelaksana di tiap lokasi, dan dampak pekerjaan terhadap kegiatan sehari-hari. Informasi seperti itu penting agar masyarakat tahu kapan pekerjaan dimulai, akses mana yang mungkin terganggu, dan bagaimana kemajuan akan dilaporkan. Tanpa keterbukaan tersebut, sulit bagi warga menilai apakah normalisasi benar-benar mengurangi risiko atau hanya berlangsung sebagai proyek fisik. Kesimpulannya, perintah menangani 137 sungai dan 38 muara adalah respons yang diperlukan setelah banjir berulang, tetapi keberhasilannya harus dibuktikan dengan berkurangnya kerusakan dan meningkatnya rasa aman bagi masyarakat.
