Normalisasi sungai adalah kebutuhan mendesak
Normalisasi sungai adalah upaya memulihkan kapasitas aliran sungai dengan menangani sedimentasi dan kondisi saluran agar air hujan tidak mudah meluap ke wilayah sekitarnya. Instruksi Prabowo untuk mempercepat pekerjaan ini di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat patut dibaca sebagai respons darurat sekaligus ujian kesiapan pemerintah mencegah bencana berulang. Dalam rapat terbatas di Istana Merdeka pada Senin, 9 November 2026, Presiden menetapkan normalisasi sebagai salah satu prioritas utama penanganan pascabencana setelah banjir susulan masih terjadi di wilayah terdampak. Skala persoalannya besar: sejak April hingga Oktober 2026 tercatat sedikitnya 41 kejadian banjir susulan di tiga provinsi. Karena itu, normalisasi sungai Sumatera tak boleh berhenti sebagai instruksi administratif; hasilnya perlu dirasakan warga melalui berkurangnya ancaman banjir dan kerusakan berulang.
Sedimentasi dan pekerjaan yang belum tuntas
Sebanyak 137 sungai terdampak menjadi sasaran penanganan: 31 berada di Aceh, 48 di Sumatera Utara, dan 58 di Sumatera Barat. Data Kementerian Pekerjaan Umum per 8 November menyebut 40 persen telah ditangani, sedangkan 43 sungai masih dinormalisasi dan 39 belum dikerjakan. Angka tersebut menunjukkan bahwa pekerjaan masih jauh dari selesai, terutama saat pemerintah mengejar waktu menjelang puncak musim hujan. Mendagri Tito Karnavian menjelaskan alasan teknis prioritas ini: “Kalau sedimennya tinggi, ada hujan, kemudian dia akan keluar dari tanggul, banjir lagi.” Normalisasi sungai Aceh dan wilayah lain karenanya harus dinilai dari pengurangan risiko nyata, bukan sekadar jumlah proyek yang dimulai. Pemerintah juga menangani 38 muara: tujuh selesai, 11 sedang dikerjakan, dan 20 belum ditangani.
Dampaknya tidak berhenti pada rumah atau lahan yang terendam. Banjir susulan Sumatera telah kembali merusak jalan dan jembatan yang diperbaiki, serta kawasan yang sebelumnya dibersihkan dari lumpur. Bagi warga, itu berarti akses dan pemulihan kehidupan sehari-hari dapat kembali terganggu. Normalisasi yang lamban berisiko membuat belanja pemulihan dan tenaga di lapangan kehilangan hasil karena kerusakan berulang. Karena itu, percepatan perlu disertai penentuan lokasi rawan yang jelas, pengawasan pekerjaan, dan koordinasi antarpihak—agar pengerukan atau perbaikan sungai benar-benar memperbaiki aliran, bukan menjadi pekerjaan yang selesai di atas kertas.
Kejar waktu, ukur hasilnya
Kementerian Pekerjaan Umum akan menjadi ujung tombak, dengan dukungan pemerintah daerah, TNI, Polri, dan unsur lainnya untuk mempercepat normalisasi serta memperkuat tanggul. Pemerintah juga merencanakan operasi modifikasi cuaca sebagai langkah tambahan untuk mengurangi potensi hujan ekstrem selama pemulihan. Namun, rekayasa cuaca tidak menggantikan pekerjaan sungai dan muara; keduanya harus berjalan beriringan dengan kesiapan layanan darurat. BMKG memperkirakan sebagian besar wilayah Indonesia memasuki puncak musim hujan pada Desember 2026 hingga Februari 2027. Jendela persiapan makin sempit, sehingga instruksi Prabowo perlu diterjemahkan menjadi jadwal kerja dan kemajuan yang bisa diperiksa publik. Presiden juga memastikan dukungan anggaran tersedia agar kementerian dan lembaga dapat menyiapkan pekerjaan serta melakukan lelang dini untuk memulai pekerjaan pada awal tahun.
Pemerintah daerah dapat kembali menetapkan status tanggap darurat jika dampak bencana susulan meluas, sehingga penggunaan anggaran dan penanganan kebutuhan warga bisa dipercepat. Langkah itu penting, tetapi tidak semestinya mengaburkan prioritas pencegahan. Keberhasilan normalisasi sungai Sumatera akan terlihat ketika aliran dan muara yang rentan ditangani sebelum hujan puncak, infrastruktur tidak terus rusak, dan warga mendapat respons cepat saat bahaya muncul. Kesimpulannya, percepatan normalisasi merupakan langkah yang tepat, tetapi instruksi saja tidak cukup: pemerintah harus memastikan pekerjaan selesai tepat waktu dan benar-benar menekan risiko banjir susulan.
