Pemulihan sungai adalah perlindungan dari banjir berikutnya
Pemulihan sungai pascabanjir adalah rangkaian penanganan sedimentasi, pendangkalan, dan kerusakan tanggul agar aliran air kembali berfungsi serta permukiman di sekitarnya lebih terlindungi dari banjir susulan. Kebutuhan itu mendesak di Aceh: Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) mencatat 137 sungai di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat terdampak sedimentasi. Pidie Jaya menjadi prioritas karena hujan berulang telah merusak infrastruktur yang sebelumnya diperbaiki dan kembali memenuhi permukiman dengan lumpur. Mendagri sekaligus Ketua Satgas PRR Muhammad Tito Karnavian meninjau tanggul terdampak banjir susulan di Pidie Jaya pada Selasa, 3 November 2026. Angka 137 itu bukan sekadar daftar pekerjaan teknis: setiap sungai yang dangkal berpotensi memperbesar risiko bagi warga saat hujan lebat. Karena itu, pemulihan seharusnya dinilai dari berkurangnya ancaman, bukan hanya dari selesainya pekerjaan.
Tanggul Pidie Jaya tak bisa menunggu
Peninjauan Tito mencakup tanggul Sungai Krueng Meureudu di Desa Dayah Usen dan tanggul Sungai Alue Keutapang yang terdampak banjir susulan. Di Krueng Meureudu, tanggul jebol sepanjang sekitar 150 meter. Tito mendorong pembangunan tanggul dipercepat untuk mencegah air kembali memasuki permukiman. Dorongan itu tepat, tetapi hasilnya bergantung pada pelaksanaan yang cepat dan sesuai kondisi lapangan. Selama bagian tanggul yang rusak belum dibangun kembali, warga tetap menanggung risiko setiap kali hujan deras. Banjir susulan juga menunjukkan bahwa perbaikan jalan dan jembatan saja tidak cukup: perlindungan kawasan sungai harus berjalan seiring dengan pemulihan infrastruktur lain. Bagi masyarakat, tanggul yang berfungsi bukan proyek pelengkap, melainkan batas antara pemulihan yang bertahan dan kerusakan yang terulang.
Pengerukan harus menjadi bagian dari pemulihan
Membangun kembali tanggul tanpa menangani sungai yang dangkal berisiko membuat perlindungan tidak tuntas. Sedimentasi sungai Aceh dan wilayah terdampak lain terjadi setelah bencana Sumatera pada November 2025; pengerukan sungai diperlukan untuk membantu mengatasi endapan sekaligus mengurangi risiko banjir berulang. Satgas menyebut pengerjaan dapat melibatkan Kementerian Pekerjaan Umum, TNI, dan pihak ketiga melalui kerja sama resmi. Pelibatan pihak ketiga dapat menambah kapasitas, tetapi tujuan utamanya harus tetap jelas: normalisasi aliran, bukan pengambilan material pasir dan batu. Pengawasan dan keterbukaan karena itu penting agar pengerukan benar-benar menyasar lokasi rawan dan memberi manfaat bagi warga. Langkah ini bukan pengganti pembangunan tanggul, melainkan pasangannya. Tanpa kombinasi keduanya, sungai yang tetap dangkal dapat mengurangi daya guna tanggul ketika hujan lebat kembali datang.
Ukur pemulihan dari rasa aman dan kehidupan warga
Banjir susulan telah memperlambat pemulihan: rumah yang dibersihkan kembali berlumpur, sementara jalan dan jembatan yang telah diperbaiki ikut terdampak. Dampaknya melampaui kerusakan fisik. Warga perlu dapat kembali bertani, menjalankan kegiatan ekonomi, dan tinggal di kawasan yang lebih aman. Di Pidie Jaya, lahan sawah yang rusak berat juga menjadi bagian dari gambaran pemulihan yang lebih luas. Rencana induk rehabilitasi dan rekonstruksi menempatkan pemulihan pascabanjir dalam kerangka tiga tahun, yaitu 2026–2028, dengan perbaikan sawah dan irigasi serta dukungan benih dan sarana produksi. Pemerintah juga menyatakan daerah terdampak banjir susulan dapat menetapkan kembali status tanggap darurat sesuai keadaan di lapangan. Ukuran keberhasilan akhirnya bukan banyaknya inspeksi, melainkan tanggul yang kembali melindungi, sungai yang lebih siap menampung aliran, dan warga yang tidak terus dipaksa mengulang pemulihan.
