Efisiensi besar, tetapi klaim perlu dibaca cermat
MBG 2.0 adalah pembenahan tata kelola program Makan Bergizi Gratis yang diarahkan untuk menekan penyimpangan, memperkuat pengawasan, dan memastikan makanan sampai kepada penerima dengan aman serta tepat sasaran. Setelah 100 hari kepemimpinan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono, lembaga itu menyatakan pembenahan menghasilkan efisiensi dan pengembalian uang negara sebesar Rp44 triliun. Angka tersebut patut diperhatikan, tetapi belum dengan sendirinya membuktikan bahwa seluruh penghematan telah terwujud sebagai hasil yang terverifikasi secara independen. BGN merinci Rp38 triliun sebagai efisiensi anggarannya, Rp2,5 triliun dari insentif yayasan, Rp3 triliun dari operasional dapur, dan sekitar Rp500 miliar dari saldo rekening virtual fiktif. Rincian ini menjelaskan asal-usul klaim menurut BGN; untuk menilai dampak nyata, publik tetap membutuhkan metode penghitungan dan bukti penelusuran dana yang jelas.
Dalam laporan 100 hari kerja, BGN juga menyebut lebih dari 58 juta penerima manfaat telah diverifikasi. Dari 27.485 dapur yang tercatat, 26.723 telah melalui proses verifikasi. Cakupan ini memberi gambaran skala pekerjaan, namun angka verifikasi tidak sama dengan bukti bahwa setiap dapur telah memenuhi standar secara konsisten. Karena itu, efisiensi anggaran MBG sebaiknya dinilai bersama keterbukaan mekanisme penghematan dan hasil pemeriksaan, bukan hanya besarnya angka yang diumumkan.
Menertibkan yayasan perantara tanpa mengorbankan akuntabilitas
Penertiban yayasan MBG menjadi salah satu sasaran utama transformasi karena BGN menyatakan menemukan yayasan yang diduga tidak menanamkan modal maupun mengelola dapur, tetapi meminta potongan dari setiap porsi makanan. Sudaryono menyebut potongan yang dilaporkan berkisar Rp500 hingga Rp1.500 per ompreng. Jika praktik seperti itu terjadi, dampaknya tidak berhenti pada pembagian dana: pemotongan dapat mengurangi sumber daya yang tersedia bagi dapur dan, menurut Sudaryono, berisiko menurunkan standar menu yang diterima masyarakat. Namun, dugaan dan temuan yang disampaikan lembaga tetap perlu ditindaklanjuti melalui pemeriksaan yang transparan serta proses yang adil, agar penertiban tidak berubah menjadi tuduhan tanpa pembuktian.
Sudaryono mengatakan catatan kejaksaan mengindikasikan sekitar 560, atau kira-kira 600, dapur terafiliasi dengan dapur fiktif. Ia juga menyatakan BGN akan menindak yayasan yang tidak memiliki peran nyata, menghentikan pengadaan bermasalah, dan memperbarui perjanjian kerja sama seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi. Sikap tegas terhadap perantara memang penting, tetapi ukuran keberhasilannya bukan sekadar banyaknya pihak yang dicoret. BGN perlu menjelaskan kriteria peran nyata, dasar keputusan, dan mekanisme keberatan, supaya dana yang diselamatkan benar-benar kembali mendukung layanan.
Pengawasan dapur harus terlihat dalam hasil
Pengawasan dapur MBG mencakup keamanan pangan dari pengadaan bahan baku hingga makanan diterima penerima manfaat. Langkah yang disebut BGN meliputi kewajiban Sertifikat Laik Higiene Sanitasi, penggunaan juru masak berpengalaman, inspeksi mendadak, apel harian, dan pelaporan penggunaan dana. BGN juga menyatakan pencairan bagi dapur yang tidak melaporkan penggunaan dana harian akan dihentikan. Rangkaian ini masuk akal: tata kelola keuangan dan keamanan makanan harus diawasi bersamaan, sebab anak-anak menanggung akibat langsung jika bahan, proses memasak, penyimpanan, atau distribusi tidak memenuhi standar.
BGN merencanakan CCTV yang terhubung ke pusat dan penggunaan kecerdasan buatan untuk membantu mendeteksi potensi pelanggaran. Rencana tersebut belum sama dengan hasil pengawasan yang sudah terbukti: informasi yang tersedia menjelaskan langkah dan teknologi yang direncanakan, bukan jumlah pelanggaran yang ditemukan atau tindak lanjutnya. Agar kamera dan sistem digital tidak hanya menjadi simbol modernisasi, BGN perlu menyampaikan cakupan penerapan, hasil inspeksi, serta tindakan korektif secara berkala. Transparansi semacam itu akan membantu masyarakat menilai apakah pengawasan benar-benar menjaga mutu makanan, bukan hanya memperketat administrasi.
Ukuran keberhasilan adalah layanan yang membaik
Arah MBG 2.0—pemberantasan korupsi, penguatan tata kelola dan pengawasan, serta transparansi dan kolaborasi—menjawab persoalan yang tidak bisa diselesaikan dengan menambah aturan saja. BGN menyatakan alur kerja akan dipantau secara digital, data penerima manfaat dan pelaksana diverifikasi, serta kerja sama melibatkan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Itu langkah yang menjanjikan, tetapi kredibilitasnya bergantung pada data yang dapat diperiksa publik dan tindak lanjut yang konsisten, termasuk terhadap dapur maupun yayasan yang terbukti melanggar.
Kesimpulannya, klaim efisiensi Rp44 triliun memberi alasan untuk meneliti pembenahan, bukan alasan untuk menganggap seluruh masalah selesai. Penertiban yayasan perantara dan pengawasan dapur adalah fokus yang tepat karena keduanya bersentuhan langsung dengan penggunaan uang publik dan mutu makanan. Namun, BGN masih perlu membedakan dengan tegas angka efisiensi yang diklaim, mekanisme penghematannya, dan hasil pengawasan yang telah dicapai. Keberhasilan program pada akhirnya harus tampak pada dapur yang patuh, pengadaan yang bersih, dan makanan bergizi yang konsisten diterima masyarakat.
