Efisiensi harus dibuktikan lewat layanan
Efisiensi anggaran MBG adalah upaya menata belanja Program Makan Bergizi Gratis agar dana publik lebih banyak mendukung pemenuhan gizi, bukan terserap oleh biaya operasional yang tidak efektif. Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Sudaryono, menyatakan pembenahan tata kelola MBG selama 100 hari menghasilkan efisiensi Rp44 triliun. Ia menyampaikan klaim tersebut dalam kegiatan Transformasi MBG 2.0 di Jakarta pada 29 Oktober 2026. Angka ini besar dan layak diperhatikan, tetapi belum dengan sendirinya membuktikan bahwa mutu makanan atau jangkauan layanan membaik. BGN menyebut penataan penggunaan anggaran, evaluasi biaya operasional dapur, serta penguatan pengawasan keuangan sebagai jalur efisiensi. Itu memberi gambaran tentang cara kerja pembenahan, bukan rincian lengkap tentang sumber angka, metode perhitungan, atau pos yang berubah. Tanpa penjelasan tersebut, publik belum dapat membedakan penghematan nyata dari penundaan belanja maupun perubahan pencatatan.
Penyisiran dan batas biaya operasional
Penyisiran anggaran merupakan bagian penting dari upaya memastikan dana program digunakan sesuai tujuan, terutama setelah pemeriksaan menemukan hal yang perlu ditindaklanjuti. Sudaryono mengatakan BGN masih menelusuri penggunaan anggaran dan menindaklanjuti temuan Badan Pemeriksa Keuangan serta rekomendasi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. BGN juga menyebut telah mengembalikan sekitar Rp160 miliar ke kas negara sebagai tindak lanjut pemeriksaan. Langkah ini menunjukkan adanya koreksi, tetapi keterbukaan tidak semestinya berhenti pada jumlah pengembalian. Publik perlu mengetahui pos apa yang diperiksa, berapa bagian dari Rp44 triliun yang sudah terealisasi, dan bagaimana angka efisiensi dihitung. Dalam aturan baru yang disampaikan Sudaryono, biaya operasional dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi dibatasi maksimal Rp3.000 per porsi; kebijakan itu diproyeksikan memberi tambahan penghematan sekitar Rp3 triliun hingga akhir tahun. Proyeksi tersebut perlu dibedakan dari penghematan yang sudah tercapai.
Disiplin laporan jangan sampai menghambat makanan
Pengendalian biaya hanya dapat disebut keberhasilan bila anak penerima tetap memperoleh makanan bergizi secara rutin dan layak. BGN menyatakan dari 26.385 dapur yang menjadi perhatian, 6.100 belum menyampaikan laporan penggunaan dana harian. Pengelola wajib merinci belanja sebelum memperoleh tambahan dana operasional, sehingga ketidakpatuhan administrasi dapat memengaruhi kelancaran kerja dapur. Sudaryono juga menegaskan bahwa kabar sejumlah dapur berhenti beroperasi tidak serta-merta berarti pemerintah kehabisan anggaran; kendala, antara lain, berkaitan dengan pelaporan yang belum benar. Penjelasan itu penting, tetapi bagi keluarga, ukuran utamanya tetap apakah makanan datang tepat waktu dan memenuhi kebutuhan gizi. BGN perlu menjelaskan bagaimana dapur yang tertahan pelaporannya tetap diawasi dan bagaimana layanan penerima dijaga. Efisiensi tidak boleh berubah menjadi pemangkasan porsi, mutu bahan, atau cakupan tanpa penjelasan terbuka.
Angka besar perlu disertai ukuran hasil
Klaim penghematan anggaran MBG akan lebih meyakinkan jika BGN menerbitkan rincian sebelum dan sesudah pembenahan, termasuk metode penghitungan Rp44 triliun, pos belanja yang dikurangi, dan status realisasi. Perlu pula ukuran yang menghubungkan pengendalian biaya dengan hasil program makan bergizi: jumlah penerima yang terlayani, kesinambungan distribusi, serta kecukupan dan mutu sajian. Tanpa data itu, angka efisiensi hanya menjelaskan sisi belanja, bukan apakah tujuan gizi tercapai lebih baik. BGN mengatakan penyisiran akan berlanjut dan temuan pengawas akan ditindaklanjuti; pengelola dapur juga harus melaporkan penggunaan dana sebelum mendapat tambahan operasional. Kesimpulannya, pembenahan tata kelola MBG patut didukung, tetapi Rp44 triliun bukan bukti akhir keberhasilan. Keberhasilan baru tampak ketika setiap rupiah yang dihemat dapat dipertanggungjawabkan dan tidak mengurangi makanan bergizi yang sampai kepada penerima.
