Perlindungan dimulai dari informasi dan akses
Imunisasi adalah upaya pemberian vaksin untuk membantu melindungi seseorang dari penyakit tertentu, sementara vaksinasi HPV dapat mencegah infeksi yang berkaitan dengan kanker serviks. Keduanya membutuhkan informasi yang tepercaya dan layanan yang mudah dijangkau agar perlindungan tidak berhenti sebagai imbauan.
Ketua TP-PKK Kabupaten Indragiri Hilir, Hj. Katerina Susanti, mengajak masyarakat mendukung imunisasi anak dan vaksinasi HPV. Ajakan itu disampaikan dalam Podcast 1000 Parit GGTV di Tembilahan pada 26 Oktober 2026, bersama Ketua IDI Inhil dan Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana setempat. Pesannya tepat: keluarga perlu memahami manfaat vaksin, bukan hanya mendengar bahwa program tersedia. Kader PKK menyebarkan informasi dari tingkat kabupaten hingga desa, sementara tenaga kesehatan dapat menjawab keraguan dan memastikan warga merujuk pada sumber tepercaya.
Buku Kesehatan Ibu dan Anak juga berperan praktis sebagai catatan riwayat imunisasi, pertumbuhan, dan perkembangan anak. Orang tua yang rutin menggunakannya lebih mudah memeriksa tahapan layanan yang sudah diterima dan yang masih perlu ditindaklanjuti. Pendekatan edukasi ini penting, tetapi tidak cukup bila akses terhadap vaksin tetap menjadi hambatan.
Edukasi harus berujung pada layanan terjangkau
Inhil menunjukkan bahwa penyuluhan dapat disertai langkah untuk memperluas akses. Dalam sosialisasi, biaya vaksin HPV yang dilakukan secara mandiri disebut dapat mencapai Rp1,4 juta per dosis, sedangkan melalui program yang disiapkan di kabupaten itu biayanya menjadi Rp290.000 per dosis setelah negosiasi. Perbedaan ini penting bagi keluarga yang mempertimbangkan vaksin HPV perempuan, sebab informasi tentang manfaat perlu diikuti pilihan layanan yang lebih terjangkau.
Sasaran program sekolah mendapat vaksinasi gratis sesuai ketentuan. Warga yang ingin mengetahui pendaftaran dapat mengakses https://bit.ly/PendaftaranSejutaVaksinHPV atau menghubungi fasilitas pelayanan kesehatan yang ditunjuk di Inhil. Kabupaten itu juga melaporkan penjangkauan anak zero-dose sekitar 90 persen dan menerima penghargaan Imunisasi Zero Dose dari Menteri Kesehatan pada 2026. Capaian tersebut layak diapresiasi, tetapi ukuran keberhasilan berikutnya adalah memastikan anak yang belum terjangkau benar-benar memperoleh layanan.
Pencanangan vaksinasi HPV di Inhil dijadwalkan pada 6 November 2026 di Gedung Daerah Engku Kelana, Tembilahan. Jadwal yang jelas membantu warga bersiap, sementara jalur pendaftaran dan informasi biaya membuat ajakan lebih mungkin berubah menjadi tindakan.
Tempat kerja bisa menjadi pintu masuk vaksinasi
Balikpapan memilih jalur berbeda: memperkuat vaksinasi HPV di lingkungan kerja. Program Pemkot menyasar ASN perempuan beserta keluarga dan menjadi bagian dari rangkaian HUT ke-55 Korpri pada 2026, melalui kolaborasi pemerintah kota, Korpri, Bio Farma, dan tenaga kesehatan. Sebanyak 419 peserta telah mendapatkan vaksinasi, termasuk peserta yang menuntaskan tiga dosis; 75 peserta baru juga mengikuti program tersebut.
Penyediaan layanan di lingkungan kerja memudahkan sasaran menerima informasi tentang persyaratan dan jadwal. Kepala perangkat daerah diminta ikut menyosialisasikan program kepada ASN perempuan di unit masing-masing. Namun, akses di kantor tidak otomatis menjangkau seluruh perempuan. Karena itu, pendekatan ini sebaiknya berjalan bersama edukasi berbasis komunitas seperti yang dilakukan kader PKK di Inhil.
Balikpapan juga memberikan vaksinasi melalui program imunisasi sekolah bagi siswa kelas V dan VI SD serta kelas IX. Perhatian terhadap anak dan perempuan dewasa menunjukkan bahwa pencegahan lebih efektif bila layanan hadir pada berbagai tahap kehidupan, bukan hanya saat seseorang datang sendiri ke fasilitas kesehatan.
Vaksinasi bukan pengganti skrining
Dorongan vaksinasi perlu disertai pemahaman bahwa vaksin dan skrining memiliki fungsi berbeda. Dinas Kesehatan Balikpapan juga menjalankan pemeriksaan HPV DNA untuk mendeteksi keberadaan HPV berisiko tinggi. Vaksin membantu mencegah infeksi HPV tertentu, sedangkan pemeriksaan dapat menemukan virus berisiko tinggi yang berkaitan dengan kanker serviks. Menggabungkan pencegahan dan deteksi memberi perlindungan yang lebih menyeluruh daripada mengandalkan satu langkah.
Besarnya ancaman penyakit ini memperkuat alasan untuk bertindak. Data WHO yang disampaikan dalam program Balikpapan mencatat sekitar 660 ribu kasus kanker serviks dan 350 ribu kematian di dunia pada 2022; di Indonesia pada periode yang sama diperkirakan ada 36 ribu kasus baru dan 21 ribu kematian. Angka itu bukan alasan untuk menimbulkan ketakutan, melainkan pengingat bahwa pencegahan dan pemeriksaan perlu menjadi bagian dari layanan kesehatan yang mudah diakses.
Kesimpulannya, edukasi masyarakat dan penyediaan vaksin di tempat kerja bukan pilihan yang saling meniadakan. Kader dapat membangun pemahaman keluarga, sementara program institusi mendekatkan layanan kepada sasaran; keduanya perlu disertai tindak lanjut dosis dan skrining sesuai rekomendasi tenaga kesehatan. Imunisasi anak dan vaksinasi HPV akan lebih berdampak ketika ajakan disertai akses yang jelas, terjangkau, dan berkelanjutan.
