Cakupan rendah menuntut tindakan, bukan sekadar imbauan
Imunisasi anak adalah pemberian vaksin untuk membangun kekebalan terhadap penyakit yang dapat dicegah, sekaligus melindungi anak dan orang di sekitarnya dari risiko penularan. Karena itu, imunisasi dasar lengkap bukan urusan administratif belaka: ketertinggalan jadwal meninggalkan celah perlindungan yang perlu ditutup dengan layanan dan pendampingan nyata. Di Payakumbuh, capaian imunisasi dasar lengkap bayi baru 18,9 persen hingga September 2026, jauh di bawah target 56,8 persen. Angka tersebut mendorong pemerintah kota menggelar Bulan Imunisasi Kejar selama sebulan, dengan edukasi massal dan pelayanan serentak yang dipusatkan di Puskesmas Payolansek pada 23 Oktober. Kegiatan itu melibatkan delapan puskesmas. Sebanyak 80 orang tua mendapat edukasi tentang manfaat imunisasi, disertai pelayanan vaksinasi. Langkah ini tepat, tetapi kesenjangan sebesar itu juga menunjukkan bahwa layanan rutin belum cukup menjangkau semua keluarga. Imunisasi kejar harus menjadi jembatan untuk anak yang tertinggal, bukan pengganti sistem yang konsisten.
Edukasi orang tua harus menjawab keraguan
Di Kepulauan Riau, Ketua Tim Pembina Posyandu Provinsi Dewi Kumalasari Ansar meminta pemerintah dan tenaga kesehatan memperkuat edukasi selama Bulan Imunisasi Kejar 2026. Ia menyoroti kesalahpahaman dan kekhawatiran sebagian orang tua mengenai dampak imunisasi. Mengajak keluarga melengkapi dosis sesuai jadwal tidak akan cukup bila informasi yang beredar dibiarkan membingungkan. Edukasi perlu disampaikan dengan bahasa sederhana, santun, dan akurat, serta memberi ruang bagi orang tua untuk bertanya. Dewi juga mendorong petugas memetakan sasaran, kader Posyandu mengingatkan dan mendampingi keluarga, serta layanan dibuat aman dan mudah dijangkau. Posyandu penting dalam upaya ini karena bukan hanya tempat memantau tumbuh kembang, tetapi juga pintu masuk layanan kesehatan dasar. Menghadapi hoaks dengan teguran saja kurang efektif. Petugas dan kader perlu membangun kepercayaan melalui percakapan yang jelas dan berulang, lalu menghubungkan penjelasan itu dengan kesempatan nyata untuk mendapat vaksin.
Layanan dari rumah menghapus hambatan akses
Batang menunjukkan mengapa layanan jemput bola perlu menjadi bagian dari strategi, bukan langkah darurat sesekali. Dinas Kesehatan setempat mencatat cakupan imunisasi dasar lengkap bayi sebesar 80 persen dan imunisasi lengkap anak bawah dua tahun sebesar 73 persen, sementara targetnya 100 persen. Petugas juga menemukan balita yang belum lengkap, bahkan belum pernah diimunisasi. Kepala Dinas Kesehatan Batang Ida Susilaksmi bersama bidan desa mengoptimalkan kunjungan ke rumah. Salah satu keluarga menerima imunisasi bagi anak bawah dua tahun yang sebelumnya belum mendapat vaksin. Ibunya bercerita bahwa jadwal Posyandu pernah terlewat karena anak sedang tidur; kunjungan petugas membuat layanan bisa diterima di rumah tanpa perjalanan jauh. Contoh itu memperlihatkan bahwa ketidakhadiran tidak selalu berarti penolakan. Jadwal, jarak, dan keadaan keluarga dapat menjadi penghalang. Mendatangi rumah membantu mengubah sasaran yang tercatat di daftar menjadi anak yang benar-benar menerima layanan.
Kejar ketertinggalan, lalu jaga kesinambungan
Ketiga pendekatan tersebut saling melengkapi: data membantu menemukan anak yang tertinggal, edukasi menumbuhkan kepercayaan, dan jemput bola mengatasi hambatan akses. Imunisasi memberi perlindungan terhadap penyakit yang dapat dicegah, termasuk difteri, tetanus, TBC, dan campak. Namun, keberhasilan tidak seharusnya dinilai hanya dari kegiatan yang ramai atau dosis yang diberikan dalam satu bulan. Di Payakumbuh, program berlangsung intensif selama sebulan dan menyasar bayi usia 0–11 bulan serta anak usia 12–23 bulan, dengan dosis disesuaikan pada riwayat vaksinasi masing-masing. Di Batang, capaian imunisasi kejar direncanakan dievaluasi pada akhir Oktober 2026; bila target belum terpenuhi, Dinkes berencana menggelar PENARI menjelang puncak Hari Kesehatan Nasional pada November. Kesimpulannya, menaikkan cakupan imunisasi memerlukan tindak lanjut setelah kampanye berakhir. Pemerintah perlu memastikan setiap anak yang terdata mendapat jadwal susulan, sementara keluarga memperoleh informasi yang dapat dipercaya dan akses yang sesuai keadaan mereka.
