Pengakuan dunia tak menghapus masalah di jalan
Infrastruktur dasar adalah jaringan jalan, penerangan, dan sarana publik yang menopang keselamatan warga serta kelancaran kegiatan sehari-hari. Karena itu, kerusakannya tak bisa ditutupi oleh penghargaan pariwisata. Bali dinobatkan sebagai destinasi wisata terbaik dunia 2026 versi TripAdvisor, tetapi sejumlah anggota DPRD mengingatkan bahwa pengalaman di lapangan belum sejalan dengan reputasi tersebut. Dalam Rapat Paripurna ke-55 DPRD Bali pada Senin, 26 Oktober 2026, fraksi-fraksi menyampaikan pandangan terhadap rancangan APBD 2027 dan menyoroti kebersihan, jalan berlubang dan gelap, serta kemacetan.
Anggota Fraksi Demokrat-Nasdem I Komang Wirawan menilai pemerintah tak cukup mengandalkan predikat wisata; kondisi nyata perlu dibenahi agar Bali tetap mampu bersaing. Kritik itu tepat: jalan rusak Bali bukan sekadar gangguan bagi wisatawan, melainkan masalah keselamatan dan akses bagi warga. Popularitas hanya akan menjadi modal jika dibarengi layanan publik yang layak.
Jalan rusak dan kemacetan terasa dalam keseharian
Wirawan mencontohkan kerusakan jalan di Karangasem yang telah berlangsung selama beberapa tahun, termasuk akses menuju destinasi Pantai Tulamben dan Pantai Amed. Ia juga menyoroti minimnya penerangan pada jalur Singaraja–Denpasar melalui shortcut dan jalan dari bypass menuju Karangasem. Jalan berlubang dan gelap memperbesar risiko perjalanan, sementara akses yang buruk dapat menghambat warga maupun kegiatan ekonomi setempat.
Kemacetan Bali pun bukan keluhan abstrak. Wirawan menyebut jalur Renon menuju Sanur di Denpasar macet setiap hari, meski berada di pusat kota dan pemerintahan. Persoalan ini menuntut solusi lalu lintas yang nyata, bukan sekadar imbauan agar pengguna jalan bersabar. Pemeliharaan, penerangan, dan penanganan titik macet semestinya dinilai sebagai satu kebutuhan layanan dasar, bukan pelengkap setelah proyek besar selesai.
Anggaran jalan dipertanyakan saat proyek strategis berlanjut
Dalam pembahasan RAPBD 2027, Fraksi Gerindra-PSI mempertanyakan kecukupan anggaran belanja modal untuk jalan, jaringan, dan irigasi sebesar Rp79,62 miliar. Ketua fraksi Gede Harja Astawa menyatakan jumlah itu lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya. Fraksi meminta pemerintah menjelaskan apakah alokasi tersebut memperhitungkan tingkat kerusakan jalan provinsi, kebutuhan pemeliharaan irigasi, dan keselamatan masyarakat.
Pada saat yang sama, Fraksi Golkar menyoroti alokasi Rp337 miliar untuk sektor infrastruktur strategis dan transformasi ekonomi, termasuk kelanjutan pembangunan Kawasan Suci Besakih dan Pusat Kebudayaan Bali. Proyek-proyek itu dapat memberi manfaat budaya dan pariwisata, tetapi skala investasi tidak otomatis membenarkan berkurangnya ruang bagi perawatan rutin. Golkar memperingatkan bahwa proyek monumental berpotensi menekan pembiayaan jalan rusak, irigasi subak, dan kebutuhan dasar di wilayah lain.
Ukur proyek dari manfaat dan pemerataan
Perdebatan anggaran jalan Bali pada akhirnya menyangkut pilihan prioritas: membangun proyek yang terlihat besar atau menjaga jaringan yang dipakai masyarakat setiap hari. Keduanya tidak harus dipertentangkan, tetapi pemerintah perlu menunjukkan dasar penentuan alokasi, kebutuhan paling mendesak, serta manfaat dan keberlanjutan proyek strategis. Gerindra-PSI juga meminta kejelasan progres, realisasi anggaran, target penyelesaian, manfaat, dan biaya operasional proyek Besakih, Turyapada Tower, serta Pusat Kebudayaan Bali.
Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur berkaitan langsung dengan keselamatan warga dan kelancaran kegiatan ekonomi. Karena itu, penghematan pada perawatan jalan dapat berubah menjadi beban sosial dan ekonomi yang lebih besar di kemudian hari, seperti diperingatkan Gerindra-PSI. Pemerintah daerah perlu menjawab kritik fraksi dengan penjelasan anggaran yang terbuka dan pemerataan belanja. Predikat destinasi terbaik baru bermakna ketika jalan terang, akses aman, dan perjalanan warga tidak tersandera kemacetan.
