Temukan minat Anda, bersama

Promo pilihan, ulasan jujur, dan cerita belanja dari mereka yang seminat dengan Anda — setiap hari di Kuybeli.

Temukan minat Anda, bersamaPromo pilihan, ulasan jujur, dan cerita belanja dari mereka yang seminat dengan Anda — setiap hari di Kuybeli.

Pengadaan Ikan Rp72 Miliar Disorot, Sebaran Paket Dipertanyakan

Pengadaan Ikan Rp72 Miliar Disorot, Sebaran Paket Dipertanyakan
Minat|Asia Tenggara

Nilai besar menuntut alasan yang terbuka

Pengadaan ikan Aceh adalah belanja pemerintah untuk menyediakan ikan dan produk olahannya bagi masyarakat, yang pembagian paket dan penerimanya semestinya ditentukan berdasarkan kebutuhan terukur. Namun, pengadaan ikan Rp72 miliar di Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh kini disorot karena jumlah paket antarwilayah tampak sangat timpang. Kepala Program LBH Banda Aceh, Hafidh, menyatakan penelusurannya menemukan 392 paket dengan total pagu sekitar Rp72 miliar pada portal pengadaan Pemerintah Aceh. PUSAKA, melalui Direktur Eksekutif Handika Rizmajar, mendesak DKP menjelaskan dasar pembagian paket tahun anggaran 2026. Persoalannya bukan semata besar anggaran DKP Aceh, melainkan apakah belanja itu menjawab kebutuhan warga dan bisa dipertanggungjawabkan. Tanpa data penerima, ukuran manfaat, dan alasan penentuan lokasi, publik tidak punya dasar untuk menilai apakah program gizi ini tepat sasaran.

Catatan LBH menyebut Pidie Jaya memperoleh 103 paket, sementara Subulussalam hanya dua. Perbedaan itu terlalu mencolok untuk dijawab dengan klaim umum tentang pemerataan. Menurut Hafidh, pagu paket ikan Pidie Jaya mencapai sekitar Rp16,2 miliar; angka tersebut membuat penjelasan mengenai jumlah penerima, volume bantuan, dan frekuensi distribusi semakin penting. Pemerintah perlu membuka dasar alokasi, bukan sekadar meminta masyarakat percaya bahwa pembagiannya adil.

Ketimpangan perlu diuji dengan kebutuhan, bukan asumsi

Sebaran paket belum otomatis membuktikan penyimpangan, tetapi jelas menuntut pembuktian yang lebih baik. Hafidh mencatat Aceh Utara memperoleh 42 paket, Aceh Besar 38, dan Bireuen 37; Aceh Tengah serta Bener Meriah masing-masing empat, sementara Sabang mendapat tiga. Jumlah paket sendiri tidak menjelaskan berapa banyak warga yang dilayani atau seberapa besar bantuan yang diterima. Karena itu, DKP semestinya menyandingkan peta alokasi dengan data kebutuhan gizi, akses pangan, jumlah penerima, dan volume ikan. Tanpa perbandingan tersebut, angka 103 berbanding dua menjadi tanda tanya yang sah, bukan kesimpulan akhir tentang ketidakadilan.

Data konsumsi memberi konteks, tetapi bukan jawaban tunggal. Konsumsi ikan Aceh pada 2024 tercatat 68,02 kilogram per kapita per tahun, lebih tinggi daripada angka nasional 58,76 kilogram. Data DKP Aceh untuk 2022 yang dikutip dalam pemberitaan juga mencatat konsumsi Pidie Jaya 84,23 kilogram per kapita per tahun, sementara Aceh Tengah 47,72 kilogram. Angka-angka itu layak menjadi bahan evaluasi prioritas, bukan alasan otomatis untuk menyimpulkan suatu daerah tidak membutuhkan bantuan. Program yang bertujuan memperbaiki gizi generasi muda harus menunjukkan siapa yang menerima manfaat dan apakah bantuan berulang atau hanya sekali.

Proses pemaketan harus diperiksa menyeluruh

Sorotan juga menyangkut cara pengadaan dibagi dan penyedianya dipilih. Hafidh mengatakan banyak paket bernilai di bawah Rp200 juta menggunakan pengadaan langsung. Ia mencatat 115 perusahaan, termasuk perusahaan dengan alamat sama; pada beberapa alamat yang ditelusurinya, 16 hingga 24 paket tercatat atas empat hingga enam perusahaan. Catatan itu belum dengan sendirinya membuktikan pelanggaran, tetapi cukup untuk meminta pemeriksaan atas penyusunan paket, penetapan harga, dan hubungan antarpenyedia. Aturan pengadaan yang disebut dalam laporan melarang pemecahan paket dengan maksud menghindari tender atau seleksi. Maka, keterbukaan dokumen dan pemeriksaan independen lebih berguna daripada saling melempar dugaan.

Perhatian terhadap skala belanja ini juga punya latar: pada 18 Oktober 2026, TTI meminta BPK mengaudit pengadaan protein ikan DKP Aceh setelah mencatat 313 paket dengan pagu Rp56,77 miliar. Catatan tersebut berbeda dari penelusuran Hafidh yang kemudian menemukan 392 paket dan pagu sekitar Rp72 miliar. Perbedaan angka itu memperkuat kebutuhan untuk menjelaskan cakupan dan perkembangan data, terutama karena sebagian paket masih berproses ketika Hafidh mengumpulkan informasi. Yang diperlukan ialah pemeriksaan atas keseluruhan proses, bukan hanya melihat angka total atau alamat penyedia secara terpisah.

Pengadaan Ikan Rp72 Miliar Disorot, Sebaran Paket Dipertanyakan

Audit dan koreksi harus berujung pada manfaat warga

PUSAKA meminta BPK Perwakilan Aceh memeriksa kewajaran harga, pelaksanaan kontrak, dan bukti penyaluran. Handika juga mendesak Gubernur Aceh memerintahkan Inspektorat mengevaluasi dasar penentuan lokasi serta menindaklanjuti temuan. Langkah ini tepat, tetapi hasilnya harus dapat dibaca publik: rincian paket per daerah, harga satuan, volume ikan, nama penyedia, kriteria penerima, dan jadwal distribusi perlu dibuka. Jika evaluasi menunjukkan alokasi tidak sesuai kebutuhan, Pemerintah Aceh harus mengoreksinya. Pengawasan yang berhenti pada laporan tanpa perubahan pembagian hanya akan membuat pertanyaan warga tetap menggantung.

Pada akhirnya, ukuran keberhasilan bukan banyaknya paket yang tercatat, melainkan manfaat nyata bagi keluarga yang membutuhkan. Warga Subulussalam berhak atas perhatian setara, sementara warga Pidie Jaya juga patut menerima bantuan jika data kebutuhan membenarkannya. DKP harus menjelaskan perbedaan itu dengan bukti dan memastikan ikan benar-benar sampai kepada penerima. Anggaran publik sebesar ini layak mendapat pengawasan serius; keadilan alokasi hanya bisa dipercaya ketika dasar keputusan, proses pengadaan, dan hasil distribusi sama-sama terbuka.

Kuybeli memperoleh komisi saat Anda berbelanja melalui tautan kami, tanpa biaya tambahan untuk Anda.

You May Also Like

Comments
Tulis sesuatu...
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berbagi pendapat!