Ketimpangan yang menuntut penjelasan
Pengadaan ikan pemerintah adalah belanja publik untuk menyediakan ikan dan produk olahannya kepada warga, sehingga pembagian paket semestinya didasarkan pada kebutuhan yang terukur dan dapat diperiksa. Dalam pengadaan ikan Aceh tahun anggaran 2026, Pidie Jaya tercatat memperoleh 103 paket, sedangkan Subulussalam hanya dua—perbedaan yang layak dijelaskan secara terbuka, bukan dibiarkan sebagai angka tanpa konteks. Kepala Program LBH Banda Aceh, Hafidh, mengungkapkan catatan itu setelah menelusuri portal pengadaan. Direktur Eksekutif PUSAKA, Handika Rizmajar, kemudian mendesak DKP Aceh memaparkan dasar pembagian pada 19 November 2026. Selisih tersebut belum dengan sendirinya membuktikan bahwa alokasi keliru. Namun, tanpa data penerima, kebutuhan gizi, volume bantuan, dan frekuensi penyaluran, publik tak dapat menilai apakah perbedaan itu mencerminkan kebutuhan atau keputusan yang perlu dikoreksi.
Besarnya alokasi Pidie Jaya menambah urgensi pertanyaan itu: 103 paket di kabupaten tersebut memiliki pagu sekitar Rp16,2 miliar. Sementara itu, catatan yang sama menyebut Aceh Utara menerima 42 paket, Aceh Besar 38, dan Bireuen 37. Angka-angka ini memperlihatkan bahwa konsentrasi paket bukan sekadar perbandingan dua daerah, melainkan soal bagaimana pemerintah menentukan prioritas di seluruh wilayah. Handika menegaskan bahwa warga Subulussalam berhak mendapat perhatian setara dan meminta pembagian didasarkan pada kebutuhan terukur. Prinsip itu penting: pemerataan bukan berarti setiap daerah harus mendapat jumlah identik, melainkan setiap perbedaan harus punya alasan yang bisa diuji. Tanpa penjelasan tersebut, kepercayaan terhadap kebijakan bantuan mudah terkikis.

Nilai besar, pertanyaan lebih luas
LBH Banda Aceh mencatat 392 paket pengadaan ikan dan produk olahannya dengan total pagu sekitar Rp72 miliar di portal Pemerintah Aceh. Skala pengadaan ikan Rp72 miliar itu membuat keterbukaan bukan pelengkap administratif, melainkan syarat agar publik bisa menilai penggunaan anggaran. Hafidh mempertanyakan alasan paket dibagi hingga ratusan serta dasar penentuan daerah penerima. Ia juga mencatat 115 perusahaan, termasuk penyedia berbeda yang disebut memakai alamat sama, dan meminta pemeriksa menelusuri pemaketan serta proses pemilihan penyedia. Catatan tersebut merupakan sorotan yang patut diperiksa, bukan bukti bahwa telah terjadi pelanggaran. Justru karena itu, DKP Aceh perlu membuka rincian paket per daerah, harga satuan, volume ikan, nama penyedia, kriteria penerima, dan jadwal distribusi agar penilaian bertumpu pada dokumen.
Isu pemaketan juga perlu ditangani dengan ketelitian hukum. Hafidh menyebut banyak paket bernilai di bawah Rp200 juta dan menggunakan pengadaan langsung; aturan yang dirujuk dalam laporan membatasi metode tersebut untuk barang hingga Rp200 juta serta melarang pemecahan paket untuk menghindari tender atau seleksi. Batas itu tidak otomatis membuktikan bahwa paket-paket ini dipecah dengan maksud menghindari tender. Pemeriksaan harus menilai alasan setiap paket, kebutuhan operasional, penetapan harga, dan hubungan antarpenyedia berdasarkan bukti. PUSAKA meminta BPK Perwakilan Aceh memeriksa kewajaran harga, pelaksanaan kontrak, serta bukti penyaluran, sementara Handika mendesak Gubernur memerintahkan Inspektorat mengevaluasi dasar penentuan lokasi. Pemeriksaan menyeluruh lebih berguna daripada tuduhan dini: hasilnya dapat membedakan alokasi yang memang beralasan dari keputusan yang perlu diperbaiki atau ditindaklanjuti.
Ukuran keberhasilan harus sampai ke warga
Perdebatan tidak berhenti pada jumlah paket. Data yang dikutip dalam penelusuran menunjukkan konsumsi ikan Aceh pada 2024 mencapai 68,02 kilogram per kapita per tahun, lebih tinggi daripada angka nasional 58,76 kilogram. Data DKP Aceh untuk 2022 yang diberitakan saat itu juga mencatat konsumsi Pidie Jaya sebesar 84,23 kilogram per kapita, sedangkan Aceh Tengah 47,72 kilogram. Angka tersebut membuka pertanyaan masuk akal tentang apakah wilayah dengan konsumsi lebih rendah memerlukan prioritas lebih besar, tetapi data konsumsi saja belum cukup untuk menetapkan penerima atau mengukur kebutuhan saat ini. Pemerintah perlu menjelaskan bagaimana indikator itu dipadukan dengan kondisi gizi, akses pangan, jumlah keluarga yang membutuhkan, dan cakupan bantuan. Tanpa ukuran keberhasilan yang jelas, pengadaan berisiko dinilai dari banyaknya paket, bukan manfaat nyata bagi warga.
Sorotan ini bukan kali pertama: pada 18 Oktober 2026, permintaan agar BPK mengaudit pengadaan protein ikan telah diberitakan setelah TTI mencatat 313 paket dengan pagu Rp56,77 miliar; Hafidh juga mengingatkan belanja benih ikan DKP Aceh pernah menjadi sorotan pada 2019. Riwayat perhatian publik itu semestinya mendorong pemeriksaan dan pembelajaran, bukan sekadar memperpanjang kecurigaan. PUSAKA juga meminta Pemerintah Aceh mengoreksi alokasi jika evaluasi menemukan pembagian tak sesuai kebutuhan, serta memastikan wilayah yang kurang terlayani ikut mendapat manfaat. Kesimpulannya tegas: 103 paket ikan Pidie Jaya dibandingkan dua paket Subulussalam bukan bukti otomatis adanya penyimpangan, tetapi selisih sebesar itu wajib dijawab dengan data. DKP Aceh perlu membuka dasar pembagian, sementara auditor menelusuri harga, penyedia, kontrak, dan penyaluran; setelah itu, anggaran harus diarahkan pada kebutuhan warga yang terbukti.






