Kontrak publikasi yang perlu diuji
Kontrak jasa influencer pemerintah adalah pengadaan berbayar untuk mempromosikan pesan atau program publik melalui akun media sosial, konten digital, maupun kehadiran figur publik. Dalam kasus ini, ICW mengungkap delapan paket pengadaan yang diterima PT Rans Animasi Indonesia dari dua kementerian sepanjang 2024–2026, dengan nilai total Rp14.696.955.002 atau sekitar Rp14,7 miliar. Temuan tersebut merujuk pada data realisasi pengadaan di portal INAPROC milik LKPP. Nilai itu bukan perkara kecil, terlebih ketika pemerintah menyerukan efisiensi anggaran. Perdebatan semestinya tidak berhenti pada popularitas figur yang terlibat: pemerintah perlu menjelaskan tujuan setiap paket, alasan memilih penyedia, serta ukuran keberhasilan publikasinya. Tanpa keterbukaan semacam itu, masyarakat sulit menilai apakah belanja publikasi pemerintah menghasilkan manfaat yang sepadan dengan dana negara.
Penerima kontrak yang tercatat bukan RANS Entertainment secara langsung, melainkan PT Rans Animasi Indonesia. Perusahaan ini berada dalam ekosistem bisnis RANS dan terkait dengan Raffi Ahmad, yang menjabat sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni. Hubungan antara kepentingan usaha dan jabatan publik membuat potensi konflik kepentingan patut diperiksa secara terbuka—tanpa menganggap temuan kontrak sebagai bukti pelanggaran. Pertanyaan kuncinya ialah apakah proses pengadaan, penilaian penyedia, dan pengawasan kontrak dijalankan dengan standar yang dapat diuji.
Dari paket media sosial hingga kehadiran acara
Menurut rincian yang dilaporkan ICW, lima paket pada 2024 berasal dari Kementerian Koperasi, dengan nilai gabungan sekitar Rp3,88 miliar. Layanannya mencakup penayangan video YouTube RANS Entertainment sebesar Rp452.698.902, Instagram Reels Rp205.893.300, Instagram Story Rp575.655.000, dan TikTok Rp144.423.600. Paket terbesar adalah kehadiran dalam acara, senilai Rp2.521.329.200. Susunan ini menunjukkan bahwa anggaran jasa influencer tidak hanya membayar konten yang tayang di platform digital, tetapi juga penampilan figur dalam kegiatan. Rincian per paket penting karena publik perlu dapat membandingkan biaya dengan keluaran yang dijanjikan. Angka saja belum menjawab apakah belanja tersebut efektif; keterbukaan tentang jangkauan, sasaran audiens, dan hasil kampanye juga diperlukan.
Besarnya biaya untuk kehadiran acara dibandingkan paket konten lain membuat penjelasan tentang lingkup layanan semakin penting. Apakah biaya itu mencakup produksi, distribusi, atau komponen lain? Sumber yang tersedia tidak merinci hal tersebut, sehingga jawabannya tidak boleh diasumsikan. Pemerintah perlu menyajikan spesifikasi kerja dan bukti keluaran secara memadai agar pengeluaran dapat dinilai berdasarkan kinerja, bukan semata-mata nama besar penyedia atau figur yang tampil.
Kontrak Kementerian KKP dan pertanyaan efisiensi
Porsi terbesar datang dari kontrak Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP): tiga paket pada 2025–2026 dengan total hampir Rp10,8 miliar. Rinciannya mencakup influencer engagement pada Setditjen Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut senilai Rp3.596.955.000 pada 2025; influencer engagement untuk pembangunan BINS di Setditjen Perikanan Budidaya senilai Rp3.600.000.000 pada 2025; serta jasa publikasi influencer untuk Kampung Nelayan Merah Putih Cemaga Utara, Natuna, senilai Rp3.600.000.000 pada 2026. Nilai kontrak Kementerian KKP yang berulang di kisaran Rp3,6 miliar per paket menuntut uraian jelas tentang sasaran dan hasil tiap pekerjaan. Tanpa indikator yang terbuka, sulit membedakan promosi yang memang dibutuhkan dari belanja yang kurang efisien.
ICW menyoroti inkonsistensi prioritas belanja negara ketika anggaran besar dialokasikan untuk promosi melalui media sosial dan figur publik, sementara pemerintah menyerukan efisiensi. Kritik itu layak ditanggapi dengan data, bukan sekadar pembelaan bahwa publikasi diperlukan. Pemerintah semestinya menjelaskan dasar pemilihan kanal dan penyedia, ukuran keberhasilan, serta cara memastikan harga dan keluaran wajar. Dengan begitu, sorotan atas kontrak perusahaan Raffi dapat dijawab lewat akuntabilitas pengadaan, bukan spekulasi tentang hubungan personal.
Transparansi harus menjadi ukuran utama
Temuan ini tidak dengan sendirinya membuktikan adanya penyimpangan. Namun, keterkaitan penerima kontrak dengan seorang pejabat publik dan besarnya nilai pengadaan membuat pemeriksaan publik semakin penting. Belanja publikasi pemerintah dapat membantu menyampaikan program, tetapi manfaatnya harus sebanding dengan biaya dan tujuan yang terukur. Kontrak delapan paket senilai sekitar Rp14,7 miliar seharusnya disertai informasi yang memungkinkan publik menilai proses pemilihan, ruang lingkup kerja, dan hasilnya.
Kesimpulannya, persoalan utamanya bukan semata-mata siapa yang menerima kontrak, melainkan apakah uang negara dibelanjakan melalui proses yang transparan dan menghasilkan manfaat yang dapat dibuktikan. Kementerian terkait perlu membuka dasar pengadaan dan evaluasi hasil agar sorotan ICW tentang konflik kepentingan serta efisiensi dapat dijawab secara substantif. Tanpa ukuran kinerja dan keterbukaan yang memadai, kontrak jasa influencer akan terus mengundang keraguan yang sebenarnya bisa dikurangi dengan akuntabilitas.
