Kabut Asap Berulang dan Pertanyaan Besar soal Banpres Karhutla
Kabut asap Palembang adalah kondisi udara tercemar asap kebakaran hutan dan lahan yang berulang hampir setiap musim kering, menurunkan jarak pandang, mengganggu aktivitas ekonomi dan sosial, serta mengancam kesehatan warga melalui paparan partikel berbahaya yang mendorong peningkatan kasus gangguan pernapasan dan menempatkan kota dalam status darurat kualitas udara. Di tengah situasi ini, muncul pertanyaan tajam: ke mana lari efektivitas Banpres karhutla Rp100 miliar yang dikucurkan pemerintah pusat untuk Sumsel? Jika anggaran penanggulangan kebakaran sebesar itu benar-benar digunakan secara strategis, mengapa kabut asap pekat masih menyelimuti Palembang dan kualitas udara Kalimantan, khususnya Palangkaraya, tetap memburuk? Fakta di lapangan menunjukkan bahwa uang sudah turun, tetapi asap tetap naik. Itu bukan sekadar anomali, melainkan indikasi masalah sistemik dalam efektivitas program pemerintah.
Palembang Terkurung Asap: Landmark Menghilang, Aktivitas Terganggu
Pada Kamis pagi, 15 Oktober 2026, kabut asap pekat menyelimuti Palembang hingga ikon kota seperti Jembatan Ampera dan Stasiun LRT di kawasan Masjid Agung hilang dari pandangan. Pantauan CCTV menunjukkan bangunan dan ruas jalan seolah lenyap, menandakan betapa parah penurunan visibilitas di ibu kota Sumsel. Dampaknya bukan kosmetik; penerbangan di Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II ditunda karena jarak pandang terbatas, mengganggu mobilitas warga dan berpotensi menekan perekonomian daerah. Ketua HMI MPO Cabang Palembang Darussalam, Wisnu Bhirawa Yudhoyono, menegaskan, "Kabut asap yang berulang setiap tahun telah mengganggu aktivitas masyarakat dan berpotensi berdampak pada perekonomian daerah." Ketika kota besar tersandera asap, wajar publik mempertanyakan keseriusan pemerintah daerah dalam mengelola anggaran penanggulangan kebakaran dan melindungi warganya.
Kualitas Udara Berbahaya: Bukti Kegagalan Mitigasi Karhutla
Data kualitas udara tidak bisa dimanipulasi oleh pernyataan politis. IQAir mencatat indeks kualitas udara di kawasan GP PLM mencapai 1.477 pada pukul 05.00 WIB dan masuk kategori berbahaya. Angka setinggi itu adalah alarm keras bahwa strategi mitigasi karhutla gagal melindungi warga. Di Palangkaraya, kabut asap akibat karhutla disebut semakin mengkhawatirkan, memperburuk kualitas udara Kalimantan dan mengganggu aktivitas masyarakat selama berbulan-bulan. Lebih dari 10.000 kasus ISPA dilaporkan, menunjukkan dampak langsung pada kesehatan publik. Ketika indeks udara melesat ke zona berbahaya dan rumah sakit dibanjiri pasien, klaim keberhasilan program pemerintah terdengar hampa. Banpres karhutla Rp100 miliar seharusnya diterjemahkan menjadi penurunan drastis angka-angka ini, bukan sekadar laporan kegiatan dan konferensi pers.
Palangkaraya: Jarak Pandang 100 Meter dan Api yang Tak Pernah Benar-Benar Padam
Di Palangkaraya, situasi di jalur Trans Kalimantan memperlihatkan sisi lain dari krisis: jarak pandang di Jalan Mahir Mahar turun hingga kurang dari 100 meter, memaksa pengemudi menyalakan lampu kendaraan bahkan di siang hari. Asap tebal membuat suasana kekuningan dan meningkatkan risiko kecelakaan, terutama bagi kendaraan besar yang membutuhkan ruang pengereman panjang. Di balik kabut, ada problem teknis yang selama ini tidak dijawab tuntas oleh kebijakan: kebakaran di lahan gambut yang bara apinya merambat di bawah permukaan tanah, terus menghasilkan asap meski permukaan tampak padam. Tim gabungan TNI, Polri, dan pemerintah daerah bekerja di lapangan, tetapi tanpa strategi jangka panjang yang menyentuh akar—pengelolaan gambut, penegakan hukum terhadap pembakar lahan, dan tata ruang—upaya pemadaman akan selalu seperti memadamkan gejala, bukan penyakit.
Anggaran Besar, Transparansi Kecil: Saatnya Mengubah Cara Kita Menghadapi Karhutla
HMI MPO secara terbuka mempertanyakan efektivitas penggunaan Banpres karhutla Rp100 miliar untuk Sumsel, sekaligus menuntut langkah konkret dari Pemkot Palembang dan Pemprov Sumsel. Kritik ini tidak berlebihan; kabut asap berulang, kualitas udara berbahaya, penerbangan terganggu, dan landmark kota menghilang dari pandangan adalah bukti bahwa anggaran penanggulangan kebakaran belum menjelma menjadi perlindungan nyata bagi warga. Masalahnya bukan sekadar kurang uang, melainkan cara uang itu direncanakan, diawasi, dan dievaluasi. Tanpa transparansi penggunaan Banpres, indikator kinerja yang jelas, serta keterlibatan publik dalam mengawasi efektivitas program pemerintah, siklus karhutla dan kabut asap akan terus berulang. Kesimpulannya tegas: selama anggaran tidak dipakai untuk memutus akar karhutla—dari tata kelola lahan hingga penegakan hukum—Palembang dan Palangkaraya akan tetap hidup dalam bayang-bayang asap, tahun demi tahun.
