Dari verifikasi menuju perubahan nyata
Pengarusutamaan gender adalah strategi untuk memasukkan kebutuhan dan pengalaman perempuan serta laki-laki ke dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan agar manfaatnya terbagi secara adil. Karena itu, evaluasi kesetaraan gender seharusnya menguji perubahan kebijakan dan layanan, bukan sekadar kelengkapan berkas atau kesiapan mengejar penghargaan. Paser menjalani verifikasi lapangan evaluasi penyelenggaraan PUG 2024–2025 oleh pemerintah pusat pada 27 Oktober 2026. Kabupaten ini menjadi satu dari tiga daerah di Kalimantan Timur yang dievaluasi langsung, dari total 10 kabupaten/kota. Verifikasi yang diselenggarakan DPPKBP3A Paser secara daring itu melibatkan organisasi perangkat daerah, pemerintah kecamatan dan desa, puskesmas, organisasi perempuan, serta unsur masyarakat. Keterlibatan luas dapat memberi gambaran lebih utuh, tetapi nilainya bergantung pada apakah temuan evaluator benar-benar dipakai untuk memperbaiki program pemberdayaan perempuan.
Paser disebut dipilih karena perkembangan dan perbaikan program pemberdayaan perempuan. Pengakuan itu patut menjadi titik awal, bukan garis finis: hasil verifikasi perlu diterjemahkan menjadi tindak lanjut yang bisa dirasakan warga. Pemerintah daerah menyatakan catatan evaluasi akan menjadi dasar untuk memperbaiki dan mengoptimalkan program. Ukuran keberhasilannya kelak bukan banyaknya pihak yang hadir dalam rapat, melainkan apakah layanan dan kesempatan pembangunan lebih menjangkau kelompok yang selama ini kurang terlayani.
Palembang menuntut kerja lintas dinas
Palembang menyampaikan pesan yang paling penting bagi pengarusutamaan gender daerah: tanggung jawabnya tidak boleh berhenti di satu dinas. Wali Kota Ratu Dewa mengikuti verifikasi lapangan evaluasi PUG 2025 pada 28 Oktober 2026 sebagai bagian dari penilaian Penghargaan Parahita Ekapraya 2026. Ia menegaskan PUG harus melekat pada seluruh tahapan pembangunan, dari perencanaan hingga pelaporan, dan memperingatkan agar verifikasi tidak berubah menjadi urusan administratif demi penghargaan. Kota ini memiliki 1.840.415 penduduk pada 2024, terdiri atas 921.318 laki-laki dan 919.097 perempuan. Angka tersebut mengingatkan bahwa keputusan pemerintah menyentuh warga dengan kebutuhan beragam. Ratu Dewa menekankan pembangunan berkualitas mesti memberi manfaat adil kepada perempuan, laki-laki, anak, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan lainnya.
Palembang telah menerbitkan Peraturan Wali Kota Nomor 12 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender, yang mengatur integrasi perspektif gender dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan evaluasi. Namun, aturan hanya bermakna jika setiap dinas menerapkannya dalam program dan melaporkan hasil yang dapat diperiksa. BAPPERIDA dan dinas yang menangani pemberdayaan perempuan diminta memperkuat koordinasi lintas perangkat daerah serta menindaklanjuti rekomendasi verifikator secara berkelanjutan. Inilah ujian sesungguhnya: apakah kerja bersama itu menghasilkan pembangunan inklusif daerah, bukan sekadar dokumen yang rapi.
Bangka Tengah menghubungkan kesetaraan dengan anggaran
Bangka Tengah memberi penekanan yang lebih langsung pada hubungan antara kesetaraan gender dan anggaran. Dalam verifikasi lapangan evaluasi PUG untuk 2024 dan 2025 pada 29 Oktober 2026, pemerintah kabupaten memaparkan komitmennya sebagai bagian dari proses penilaian Penghargaan Parahita Ekapraya 2026. Evaluasi ini menelaah data dan informasi yang sebelumnya disampaikan melalui evaluasi mandiri dan telah melewati pemeriksaan administrasi. Pesannya tepat: regulasi dan dokumen perencanaan belum membuktikan bahwa kebijakan bekerja. Perspektif gender harus hadir dalam keputusan anggaran dan pelaksanaan pembangunan, supaya manfaatnya benar-benar sampai kepada masyarakat.
Istilah anggaran responsif gender tidak berarti setiap program harus memiliki pos belanja terpisah. Yang perlu diuji ialah apakah alokasi dan pelaksanaan belanja mengenali perbedaan kebutuhan, membuka akses yang setara, dan memberi hasil yang dapat ditelusuri. Bupati Algafry Rahman menegaskan upaya kesetaraan dan keadilan gender merupakan bagian dari pemenuhan hak dasar, bukan semata-mata jalan menuju penghargaan. Sikap itu penting, tetapi evaluasi baru berdaya guna bila pemerintah menghubungkan temuan pemeriksa dengan keputusan anggaran dan memperbaiki program ketika manfaatnya belum merata.
Sumatera Selatan perlu menjaga hasil tetap terukur
Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan menempatkan PUG sebagai bagian dari pembangunan yang adil dan setara, bukan kewajiban administratif atau perlombaan meraih trofi. Dalam verifikasi lapangan evaluasi penyelenggaraan PUG 2024–2025 pada 28 Oktober 2026, Sekretaris Daerah Edward Candra menyatakan strategi ini harus menjamin perempuan dan laki-laki memiliki kesempatan, akses, partisipasi, dan kontrol, serta menerima manfaat pembangunan secara adil. Ia juga menegaskan tanggung jawabnya mencakup seluruh perangkat daerah dan berbagai unsur masyarakat, bukan hanya dinas pemberdayaan perempuan. Cakupan tersebut sejalan dengan prinsip bahwa keputusan pembangunan harus diuji dari siapa yang dapat mengakses layanan dan siapa yang memperoleh manfaat.
Provinsi itu melaporkan Indeks Ketimpangan Gender turun 0,077 poin pada 2025 dibandingkan tahun sebelumnya. Sebanyak 99 persen perangkat daerah juga tercatat telah menetapkan tim focal point PUG. Keduanya memberi sinyal kemajuan kelembagaan dan indikator, tetapi tidak otomatis membuktikan bahwa kesenjangan di setiap layanan telah teratasi. Perbandingan empat daerah memperlihatkan bahwa komitmen menjadi lebih meyakinkan saat verifikasi menghasilkan koreksi program, koordinasi lintas dinas, dan anggaran yang berpihak pada kebutuhan warga. Kesimpulannya jelas: penghargaan boleh menjadi pemicu, tetapi ukuran akhir pengarusutamaan gender ialah pembangunan yang manfaatnya benar-benar setara.
