PUG harus terlihat dalam keputusan dan manfaat pembangunan
Pengarusutamaan gender adalah strategi untuk memastikan kebutuhan dan pengalaman perempuan serta laki-laki diperhitungkan dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan pembangunan. Karena itu, ukuran keberhasilannya bukan banyaknya dokumen atau kegiatan, melainkan apakah kebijakan memberi kesempatan dan manfaat secara adil kepada warga. Perbedaan penekanan antara Paser dan Palembang memperlihatkan dua sisi pekerjaan pemerintah daerah: mengukur pelaksanaan sekaligus memastikan komitmen diterjemahkan lintas dinas. Paser menjalani verifikasi lapangan evaluasi penyelenggaraan PUG periode 2024–2025 bersama dua kabupaten/kota lain di Kalimantan Timur, dari total 10 daerah. Pemerintah pusat memilihnya untuk evaluasi langsung, yang disebut sebagai apresiasi atas perkembangan dan perbaikan program pemberdayaan perempuan. Namun, pengakuan itu baru berarti jika hasil pemeriksaan dipakai untuk menutup kekurangan kebijakan.
Evaluasi Paser perlu berujung pada perbaikan lintas sektor
DPPKBP3A Kabupaten Paser menyelenggarakan verifikasi secara virtual dari Ruang Rapat Sadurengas pada 27 Oktober 2026. Keterlibatan seluruh organisasi perangkat daerah, pemerintah kecamatan dan desa, puskesmas, lembaga sosial, organisasi perempuan, serta TP-PKK memberi evaluasi gender Paser cakupan yang lebih luas daripada sekadar pemeriksaan berkas. Ini penting: ketimpangan sering muncul di layanan dan keputusan sektoral, bukan hanya di program khusus pemberdayaan perempuan. Nilai evaluasi seharusnya menjadi alat diagnosis, bukan tujuan akhir. Pemerintah daerah perlu membaca rekomendasi bersama pihak yang menjalankan layanan, menentukan aspek yang tertinggal, lalu memperbaiki program dengan tindak lanjut yang dapat dipantau. Sumber menyebut catatan evaluasi akan menjadi dasar untuk mengoptimalkan program pemberdayaan perempuan. Langkah berikutnya adalah memastikan perubahan itu masuk ke kebijakan dan layanan sehari-hari—agar hasilnya terasa bagi warga, bukan hanya tercatat dalam laporan.
Palembang menegaskan tanggung jawab seluruh perangkat daerah
Dalam verifikasi lapangan evaluasi PUG tahun 2025 yang menjadi bagian dari penilaian Anugerah Parahita Ekapraya Kota Palembang 2026, Wali Kota Ratu Dewa menyatakan bahwa PUG bukan program seremonial atau urusan satu dinas. Verifikasi berlangsung pada 28 Oktober 2026. Palembang juga memiliki Peraturan Wali Kota Nomor 12 Tahun 2025 yang mengatur integrasi perspektif gender dari perencanaan dan penganggaran hingga pelaksanaan serta evaluasi. Penegasan ini tepat, sebab tanpa tanggung jawab lintas dinas, kesetaraan gender Palembang berisiko berhenti di unit khusus dan dokumen pendukung. Pemerintah kota meminta BAPPERIDA dan dinas pemberdayaan perempuan memperkuat koordinasi serta menindaklanjuti rekomendasi verifikator secara berkelanjutan. Pemeriksaan dokumen tetap perlu, tetapi bukti yang paling penting ialah program nyata dan konsisten yang menjangkau warga. Penghargaan dapat memberi dorongan, namun tidak boleh menjadi alasan utama pelaksanaan PUG.
Menghubungkan kesetaraan dengan hasil yang dirasakan warga
Palembang menempatkan kesetaraan sebagai bagian dari pembangunan yang manfaatnya harus menjangkau perempuan, laki-laki, anak, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan. Data yang disampaikan pemerintah kota menunjukkan jumlah penduduk pada 2024 mencapai 1.840.415 jiwa, sementara kemiskinan turun dari 9,77 persen pada 2024 menjadi 9,04 persen pada 2025. Indeks Ketimpangan Gender kota tercatat 0,268 pada 2024. Angka-angka ini memberi konteks, tetapi tidak dengan sendirinya membuktikan dampak PUG terhadap penurunan kemiskinan. Tugas pemerintah daerah ialah menguji siapa yang memperoleh akses terhadap layanan, peluang, dan manfaat anggaran, lalu menyesuaikan kebijakan jika ada kelompok yang tertinggal. Inilah arti pembangunan inklusif daerah: bukan hanya pertumbuhan atau infrastruktur, tetapi hasil yang lebih merata. Paser dan Palembang sama-sama memiliki kesempatan menggunakan evaluasi untuk memperkuat kebijakan lokal. Kesimpulannya jelas: PUG berhasil ketika komitmen lintas dinas diterjemahkan menjadi perubahan yang dapat dirasakan warga, sementara rekomendasi evaluasi ditindaklanjuti secara terbuka dan berkelanjutan.
