Dari Keluhan Harga Beras ke Klaim Pangan Aman

Ketahanan Pangan di Atas Kertas vs Kenyataan Lapangan

Ketahanan pangan adalah kondisi ketika seluruh warga dapat mengakses pangan yang cukup, bergizi, dan terjangkau secara berkelanjutan, bukan hanya tersedianya stok di gudang negara atau klaim swasembada di level pusat, melainkan keterjaminan bahwa keluarga di daerah terpencil, kota besar, dan wilayah perbatasan sama-sama mampu membeli dan memperoleh bahan makanan pokok tanpa harus mengorbankan kebutuhan dasar lainnya. Dalam dua tahun pemerintahan, Presiden Prabowo menegaskan bahwa ketersediaan pangan nasional berada dalam kondisi aman dan bahkan menyebut swasembada pangan sebagai capaian nyata. Namun, di saat narasi keberhasilan digelar di panggung megah ibu kota, muncul suara berbeda dari Kabupaten Alor di Nusa Tenggara Timur: mahasiswa mengeluh harga beras yang kerap naik dan mahal di daerahnya, menandai jurang antara konsep ketahanan pangan di dokumen kebijakan dan realitas dapur masyarakat terpencil.

Suara Mahasiswa Alor: Potret Disparitas Harga Pangan Daerah

Momen seorang mahasiswa asal Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur, yang mendadak viral saat upacara penerimaan mahasiswa baru di sebuah universitas di Semarang menjadi pintu masuk penting untuk membaca disparitas harga pangan daerah. Ia memperkenalkan diri sebagai warga dari kabupaten kecil yang "betul-betul terpencil", lalu mengeluhkan bahwa harga beras di wilayahnya sering naik dan mahal. Ketika ditanya, ia menyebut harga beras di perkotaan berada pada kisaran Rp13 ribu hingga Rp15 ribu per kilogram. Angka ini segera memicu perdebatan: jika di kota saja harga sudah setinggi itu, bagaimana di pelosok yang akses transportasi dan logistiknya jauh lebih sulit? Keluhan terbuka di acara resmi menggambarkan bahwa bagi sebagian warga, terutama di daerah tertinggal, harga beras nasional yang diklaim terkendali belum otomatis berarti mereka dapat membeli beras tanpa tekanan.

Respons Cepat Menteri dan Politik Perbandingan Kinerja

Keluhan mahasiswa itu memicu reaksi cepat dari Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, yang langsung memerintahkan Bulog untuk menangani persoalan harga beras di NTT. Di media sosial, Chusnul Chotimah memanfaatkan momentum ini untuk mengkritik sepuluh tahun pemerintahan Jokowi, dengan pernyataan tajam bahwa "sepuluh tahun Jokowi ternyata NTT masih separah ini" dan bahwa ketidakmampuan itu diselesaikan oleh satu telepon dari menteri di era Prabowo. Narasi semacam ini menunjukkan bagaimana kebijakan pangan pemerintah sering menjadi arena pembandingan politik antarperiode kekuasaan, bukan sekadar ruang evaluasi kebijakan. Di satu sisi, respons cepat kementerian memberi harapan bahwa pusat mendengar suara daerah. Di sisi lain, jika masalah beras mahal baru direspons setelah ada keluhan viral, itu mengindikasikan mekanisme monitoring harga di daerah terpencil belum berjalan efektif dan bergantung pada sorotan publik.

Klaim Pangan Aman dan Tantangan Ketahanan Pangan Indonesia

Dalam acara peluncuran buku "Sepuluh Karya Nyata untuk Negeri" yang bertepatan dengan perayaan ulang tahun ke-50 seorang menteri energi, Prabowo menyatakan bahwa dalam dua tahun pemerintahannya rapor dapat dikatakan "oke" dan salah satu kebanggaan utama adalah ketahanan pangan. Ia menegaskan bahwa ketersediaan pangan nasional aman di tengah ancaman krisis global dan menyebut "swasembada pangan nyata" dengan keyakinan bahwa posisi negara lebih kuat dibanding banyak negara lain. Klaim ini memperkuat citra pemerintah sebagai pengelola stok dan produksi pangan yang sukses. Namun ketahanan pangan Indonesia tidak bisa diukur hanya dari gudang dan angka produksi; disparitas harga dan akses antara pusat dan daerah terpencil, sebagaimana disuarakan dari Alor, memperlihatkan bahwa kebijakan pangan pemerintah masih bergulat dengan masalah distribusi, biaya logistik, dan kesenjangan infrastruktur yang menekan daya beli warga di wilayah perbatasan.

Menjembatani Jurang Narasi dan Realitas Harga Beras

Kontras antara klaim pangan aman di panggung nasional dan keluhan mahasiswa dari kabupaten terpencil menyoroti inti persoalan ketahanan pangan Indonesia: keberhasilan di pusat belum otomatis dirasakan di pinggiran. Disparitas harga pangan daerah menunjukkan bahwa strategi ketahanan pangan tidak cukup berhenti pada swasembada, tetapi harus memastikan harga beras nasional terasa adil di kantong keluarga Alor maupun Jakarta. Respons cepat menteri menunjukkan bahwa pemerintah memiliki instrumen untuk bergerak, tetapi ketahanan pangan yang matang menuntut sistem yang proaktif, bukan reaktif terhadap viralnya keluhan. Dua tahun pemerintahan boleh saja mendapat rapor baik, namun rapor sesungguhnya ada di meja makan warga yang masih bergantung pada beras dengan harga yang sering naik dan mahal. Menjembatani jurang narasi dan realitas adalah ujian terbesar kebijakan pangan pemerintah ke depan.