Penanganan stunting tak cukup dengan layanan kesehatan
Stunting adalah gangguan pertumbuhan anak yang berkaitan dengan kekurangan gizi kronis dan dipengaruhi pula oleh keadaan keluarga serta lingkungan tempat tinggal. Karena penyebabnya melampaui urusan medis, penurunan stunting membutuhkan layanan gizi sekaligus kebijakan yang menyentuh kehidupan sehari-hari warga.
Pendekatan itu menjadi pesan utama Pemerintah Provinsi Banten. Pada Selasa, 3 November 2026, Wakil Gubernur Achmad Dimyati Natakusumah menghadiri rapat koordinasi monitoring dan evaluasi konvergensi pencegahan serta percepatan penurunan stunting bersama Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto di Serang. Pertemuan tersebut penting karena menyatukan pembahasan kesehatan, pembangunan desa, dan pemantauan lintas instansi. Namun, rapat hanya akan berarti jika rencana bersama diterjemahkan menjadi dukungan yang sampai ke keluarga, terutama ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.
Gagasan Banten patut diperhatikan: layanan kesehatan perlu menjadi bagian dari strategi pembangunan, bukan satu-satunya tumpuan. Kerja lintas sektor juga menuntut sasaran yang jelas dan tindak lanjut yang bisa dipantau, bukan sekadar koordinasi di ruang rapat.
Ekonomi desa sebagai bagian dari pencegahan
Banten mencoba menghubungkan pemenuhan gizi dengan kemampuan keluarga memenuhi kebutuhan hidup. Wakil Gubernur Achmad Dimyati Natakusumah menekankan bahwa penanganan stunting perlu berangkat dari keluarga dan ditopang program pembangunan desa yang melibatkan perangkat daerah. Penguatan Posyandu dan pemenuhan gizi bagi ibu hamil, ibu menyusui, serta balita, menurutnya, harus berjalan beriringan dengan peningkatan taraf ekonomi warga.
Koperasi Desa Merah Putih dan penguatan BUMDes dipandang sebagai penggerak ekonomi keluarga. Pemprov Banten juga tengah merancang peningkatan Bantuan Keuangan Desa untuk anggaran 2027. Arah ini masuk akal: pendapatan dan akses pangan berkaitan dengan kemampuan keluarga menjaga asupan gizi. Tetapi hubungan tersebut tidak otomatis. Kegiatan ekonomi desa perlu membuka manfaat bagi keluarga rentan, sementara layanan gizi dan Posyandu tetap harus berjalan.
Skala lintas sektor terlihat dari indikator yang disampaikan Kepala Dinas Kesehatan Banten Ati Pramudji Hastuti: dari 20 indikator percepatan, sembilan berada di ranah kesehatan dan 11 terkait intervensi sensitif seperti ketahanan pangan, sanitasi, pekerjaan umum, dan keluarga berencana. Angka ini mengingatkan bahwa ekonomi desa bukan pengganti intervensi kesehatan, melainkan salah satu penopangnya.
NTB mengarahkan perhatian ke wilayah berisiko
Di NTB, penekanan kebijakan yang dilaporkan lebih tertuju pada koordinasi lintas sektor dan intervensi berbasis data, terutama di kabupaten dengan prevalensi tinggi. Dalam rapat koordinasi Tim Percepatan Penurunan Stunting Provinsi NTB pada 29 Oktober 2026, Kepala Bappeda Baiq Nelly Yuniarti meminta identifikasi kebutuhan yang terperinci agar program lebih tepat sasaran.
Data Dinas Kesehatan yang disampaikan dalam laporan mencatat prevalensi stunting tingkat provinsi sebesar 12,5 persen hingga triwulan II 2026, sedangkan Lombok Timur menjadi yang tertinggi di NTB dengan 19,38 persen. Keduanya tidak boleh dicampuradukkan: angka provinsi adalah gambaran agregat, sementara angka Lombok Timur menunjukkan ketimpangan antardaerah. Laporan yang sama menyebut Lombok Utara sebesar 12,55 persen dan Kabupaten Bima 12,05 persen.
Baiq Nelly juga mengingatkan bahwa survei gizi nasional dijadwalkan pada April 2027, sehingga waktu untuk memperkuat intervensi terbatas. Dorongan memprioritaskan Lombok Timur masuk akal, tetapi efektivitasnya bergantung pada kecocokan program dengan kebutuhan setempat, bukan sekadar mengejar penurunan angka.
Bandingkan pendekatan, bukan angka
Kedua daerah memperlihatkan pentingnya kerja lintas sektor, tetapi titik tekan kebijakannya berbeda. Banten menonjolkan ekonomi desa, layanan keluarga, dan pemantauan bersama; NTB menyoroti pemetaan kebutuhan serta intervensi yang lebih terarah ke daerah dengan prevalensi tinggi. Perbedaan fokus ini mencerminkan agenda yang dilaporkan, bukan dasar untuk menyamakan kondisi kedua provinsi.
Perbandingan angka pun harus disertai konteks waktu dan cakupan. Angka Banten yang tersedia dalam laporan adalah 21,1 persen berdasarkan data 2024, sementara hasil pengukuran nasional terbaru untuk periode 2025 dan 2026 masih ditunggu. Angka NTB sebesar 12,5 persen mengacu pada capaian kumulatif hingga triwulan II 2026, dengan Lombok Timur 19,38 persen. Tahun pengukuran dan tingkat wilayahnya berbeda, jadi keduanya bukan perbandingan langsung.
Kesimpulannya, penurunan stunting akan lebih kuat bila program ekonomi, gizi, sanitasi, dan pemantauan saling melengkapi. Banten perlu memastikan manfaat ekonomi desa menjangkau keluarga yang paling membutuhkan; NTB perlu mengubah data wilayah menjadi intervensi yang tepat waktu dan terukur. Keberhasilan bukan hanya soal target di atas kertas, melainkan perubahan yang dirasakan keluarga.
