Pelajaran Pahit dari Jalan 135 Km: Infrastruktur Tanpa Hukum Bukan Pembangunan
Proyek jalan Papua sepanjang 135 kilometer di Merauke adalah pembangunan infrastruktur berskala besar yang kini menjadi simbol kegagalan tata kelola karena cacat prosedur lingkungan, penyusunan AMDAL infrastruktur yang menyusul pekerjaan fisik, pengabaian tata ruang, serta penyingkiran hak masyarakat adat sehingga menggambarkan bagaimana hukum lingkungan Indonesia sering dikalahkan oleh ambisi politik pembangunan.
Sidang gugatan izin lingkungan untuk proyek jalan Program Strategis Nasional (PSN) 135 kilometer dari Distrik Wanam hingga Muting digelar di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jayapura pada Selasa 11 Agustus 2026. Proyek ini dinilai ilegal karena pengerjaan fisik sudah berlangsung sekitar satu tahun sebelum terbit Surat Keputusan Bupati Merauke tentang persetujuan lingkungan. Dengan kata lain, jalan dibuka dulu, dokumen menyusul. Ini bukan sekadar kelalaian administratif; ini sinyal bahwa rezim infrastruktur rela menabrak hukum demi mengejar target. Jika pola seperti ini dibiarkan, setiap proyek jalan Papua berpotensi berubah menjadi ladang pelanggaran berdalih pembangunan.
AMDAL Menyusul dan RTRW Diabaikan: Cacat Prosedur yang Sistemik
Sidang di PTUN Jayapura menghadirkan ahli hukum lingkungan dari Universitas Gadjah Mada, I Gusti Agung Wardana, yang membongkar bahwa AMDAL dan SK Kelayakan Lingkungan Hidup tidak otomatis membuat proyek sah. Syarat pertama kelayakan adalah kesesuaian lokasi dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW); jika sejak awal lokasi jalan tidak direncanakan dalam tata ruang, seluruh sistem perencanaan lingkungan jadi kacau. Pernyataan ini penting karena memukul jantung pembenar klasik: “kan sudah ada AMDAL”.
Menurut Wardana, AMDAL adalah instrumen pencegahan; bila disusun setelah bentang alam berubah, data menjadi tidak valid dan tidak jujur. Di proyek ini, AMDAL dibuat menyusul, memakai rona lingkungan awal yang sudah tercemar dan tidak lagi mencerminkan kondisi sebelum proyek berjalan, sehingga mengandung "double kesalahan" dan disebut sebagai bentuk penyelundupan hukum. Mengutip adagium ex injuria jus non oritur, ia menegaskan bahwa hak hukum tidak bisa lahir dari perbuatan melawan hukum; pengerjaan proyek berdampak lingkungan tanpa izin yang sah adalah pelanggaran pidana yang tidak bisa diligitimasi dokumen administratif belakangan.
Dari FPIC ke Hak Ulayat: Sengketa Lahan Papua yang Diabaikan
Di balik wacana kemakmuran dan konektivitas, proyek ini menampilkan wajah klasik sengketa lahan Papua: jalan dibuka di atas hutan ulayat tanpa persetujuan pemilik hak. Gugatan diajukan lima Masyarakat Adat Malind melalui Tim Advokasi Solidaritas Merauke, dan kini memasuki tahap pemeriksaan ahli. Keterangan mereka di persidangan menyebut pembangunan telah berjalan tanpa izin marga pemilik hak ulayat, meski sudah ada penolakan adat melalui sasi dan salib merah yang diabaikan pemerintah daerah dan pusat.
Pasal 26 Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mewajibkan pelibatan masyarakat terdampak secara bermakna dalam penyusunan AMDAL, bukan sosialisasi searah. Prinsip Free, Prior, and Informed Consent (FPIC) seharusnya menjadi pagar, tetapi di Merauke pagar ini ditembus begitu saja. Jalur jalan yang dibangun bukan akses biasa warga, melainkan membelah hutan ulayat dan perkampungan yang selama ini menjadi ruang hidup mereka. Akibatnya, masyarakat adat harus berjalan lebih jauh untuk berburu akibat rusaknya habitat satwa dan terancam konflik sosial antarmarga. Ini bukan efek samping kecil, melainkan biaya sosial yang sengaja disembunyikan dari narasi resmi pembangunan.
Benteng Iklim yang Dirusak: Kontradiksi Kebijakan dan Ancaman Jangka Panjang
Dari sisi iklim, proyek jalan Papua ini adalah ironi. Di forum internasional, hutan dipromosikan sebagai penyerap karbon, tetapi di lapangan hutan dibuka tanpa instrumen pencegahan yang layak. Ahli menjelaskan, setiap AMDAL infrastruktur harus mengurai emisi dari hutan yang dirusak serta kekuatan mitigasi dampak perubahan iklim; ketiadaan penjelasan itu adalah cacat substantif, bukan formalitas yang bisa diselesaikan dengan paraf pejabat.
Hutan Papua digambarkan sebagai benteng krisis iklim dunia; merusaknya tanpa dasar hukum jelas sama saja menggerogoti pertahanan iklim sendiri. Lebih buruk lagi, proyek ini dikaitkan dengan PSN pangan, energi, dan kepentingan mobilisasi militer di Wanam, sehingga tekanan untuk melanjutkan pembangunan tetap tinggi meski cacat prosedur lingkungan telah terungkap. Kuasa hukum masyarakat adat mendesak majelis hakim berani membatalkan keputusan pembangunan jalan PSN demi keadilan ekologis dan perlindungan hak adat. Jika pengadilan mengabaikan sinyal bahaya ini, pesan yang terkirim ke proyek infrastruktur lain jelas: hukum lingkungan Indonesia bisa dinegosiasikan selama proyek berlabel strategis.
Apa Artinya Bagi Masa Depan Pembangunan di Papua?
Kasus jalan 135 km di Merauke menunjukkan bahwa cacat prosedur lingkungan bukan kesalahan teknis, melainkan kegagalan paradigma pembangunan. Selama AMDAL infrastruktur diperlakukan sebagai stempel belakangan, selama RTRW diabaikan, dan selama sengketa lahan Papua dianggap hambatan bukan peringatan, setiap proyek baru berisiko mengulang kerusakan yang sama.
Pengadilan kini berada di titik krusial: membatalkan izin dan mengirim pesan tegas bahwa proyek berdampak lingkungan tanpa izin sah adalah tindak pidana, atau membiarkan preseden berbahaya bahwa dokumen administratif bisa mencuci pelanggaran. Jika pembangunan mau membawa manfaat, bukan konflik, maka tata ruang harus dijadikan titik awal, FPIC dipegang teguh, dan hutan Papua ditempatkan sebagai aset iklim, bukan cadangan lahan. Pembangunan tanpa hukum bukan percepatan; itu jalan pintas menuju krisis sosial dan ekologis yang lebih dalam.
