Latihan PASSEX di Titik Panas Indo-Pasifik: Simbol Ambiguitas Kebijakan
Latihan militer Indonesia China merujuk pada berbagai bentuk interaksi angkatan laut kedua negara, mulai dari latihan pelayaran (passing exercise/PASSEX) hingga latihan gabungan terstruktur, yang dimaksudkan untuk memperkuat diplomasi pertahanan, meningkatkan interoperabilitas, dan membangun kepercayaan, namun dalam praktiknya dapat memicu persepsi politis dan ketegangan geopolitik ketika berlangsung di dekat wilayah sengketa atau titik panas keamanan regional. Sorotan terbaru muncul ketika kapal perang TNI AL dijadwalkan melakukan kegiatan bersama dengan Angkatan Laut Tentara Pembebasan Rakyat China (PLA Navy) di kawasan sekitar Taiwan. Media China menyebutnya latihan navigasi bersama, sementara dari sisi Jakarta diposisikan sebagai PASSEX saat dua kapal perang berpapasan di laut. Lokasi kapal Indonesia yang berada sekitar 70–80 mil laut dari pesisir timur Taiwan menempatkan latihan rutin ini di jantung sensitivitas geopolitik Indo-Pasifik. Polemik yang dipantik oleh respons keras Taipei menunjukkan bahwa bahkan latihan teknis pun berubah menjadi simbol politik ketika narasi dan koridor komunikasi tidak dikelola secara transparan.
Bebas-Aktif yang Terseret Pusaran Geopolitik Indo-Pasifik
Secara prinsip, politik luar negeri bebas-aktif memberi ruang bagi Jakarta untuk berlatih dengan siapa saja—dari latihan besar dengan mitra Barat hingga kerja sama dengan Beijing atau Moskow. Namun, ketika latihan dilakukan dekat wilayah bersengketa tanpa kejelasan koridor komunikasi, risiko terseret dalam propaganda geopolitik negara lain menjadi nyata. Polemik PASSEX di timur Taiwan tidak bisa dilepaskan dari konteks kompetisi kekuatan besar di Indo-Pasifik yang menjadikan kawasan sebagai "panggung demonstrasi kekuatan" militer. Di mata Beijing, kegiatan ini mudah dikemas sebagai penguatan klaim yurisdiksi; di mata Taiwan, ia tampak sebagai provokasi tambahan. Pertanyaannya: di mana posisi Jakarta ketika tiap gerak kapal perang dibaca sebagai pernyataan politik? Tanpa koridor narasi yang tegas, sikap bebas-aktif mudah dibaca sebagai ambiguitas—bahkan oportunisme—oleh sesama negara kawasan yang cemas melihat dinamika laut makin padat dan rentan dipolitisasi.
Kontras Dua Pendekatan: Protes Filipina vs Diplomasi Multilateral
Perbedaan respons terhadap uji coba rudal balistik dari kapal selam nuklir China di Pasifik awal Juli menunjukkan betapa terbelahnya pendekatan pertahanan di ASEAN. Rudal JL-2 diluncurkan dari Laut China Selatan, melintasi pesisir utara Luzon sebelum jatuh di perairan antara Nauru dan Tonga. Manila bereaksi keras; juru bicara Kementerian Pertahanan menyebut peluncuran itu sebagai unjuk kekuatan militer yang ceroboh dan sarana intimidasi terhadap negara-negara yang menentang tindakan Beijing di kawasan. Jakarta memilih jalur lain. Kementerian Luar Negeri menyalurkan keprihatinan melalui forum Conference on Disarmament di Jenewa, bergabung dengan koalisi 41 negara yang mendesak aturan notifikasi wajib untuk uji rudal balistik jarak jauh. Pernyataan yang bisa dikutip di sini: "Indonesia bergabung dengan 41 negara di Jenewa yang menuntut notifikasi wajib atas uji rudal balistik jarak jauh," sebuah langkah yang mencerminkan preferensi diplomasi pertahanan multilateral dibanding konfrontasi terbuka. Kontras ini menegaskan bahwa tanpa pedoman regional, setiap insiden besar akan melahirkan respons yang terfragmentasi dan rawan dimanfaatkan dalam persaingan geopolitik Indo-Pasifik.
Penguatan Kerja Sama Pertahanan: Peluang atau Titik Rawan?
Di tengah kontroversi laut, jalur kerja sama formal tetap menguat. Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin menyambut Laksamana Dong Jun di Jakarta dalam rangka memperkuat hubungan pertahanan berdasarkan Defence Cooperation Agreement 2007 yang telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2016. Kedua pihak sepakat meningkatkan latihan bersama, pendidikan, serta pertukaran personel militer, sekaligus memperdalam kerja sama industri pertahanan, termasuk pengembangan dan transfer teknologi serta peningkatan kapasitas industri. Di atas kertas, ini selaras dengan diplomasi pertahanan yang menekankan persahabatan dan kerja sama saling menguntungkan, baik melalui jalur formal maupun interaksi informal. Namun, tanpa kerangka regional yang jelas, setiap langkah penguatan dapat dibaca secara selektif oleh tetangga kawasan. Kerja sama pertahanan regional yang ideal seharusnya menurunkan tingkat saling curiga, bukan menambah kekhawatiran bahwa halaman rumah Asia Tenggara sedang berubah menjadi laboratorium strategi kekuatan besar, dari uji rudal sampai latihan pelayaran di perairan sensitif.
ASEAN Butuh Pedoman Latihan Bersama untuk Menjaga Stabilitas Maritim
Pusaran latihan militer Indonesia China dan insiden rudal di Pasifik memantapkan satu kesimpulan: kerangka bilateral saja tak lagi cukup untuk menjaga stabilitas maritim ASEAN. Selama interaksi militer dengan kekuatan besar ditangani secara terpisah oleh tiap negara, peta kawasan akan terus tampak seperti puzzle yang saling bertubrukan, mudah dijadikan panggung show of force dan memicu salah paham geopolitik. Latihan laut bersama mestinya berfungsi sebagai confidence building measures, bukan pabrik rasa curiga antar tetangga. Di sinilah perlunya ASEAN Guidelines for Joint Naval Exercises with External Powers: kejelasan zona geografis agar latihan difokuskan di perairan netral atau ZEE yang tidak bersentuhan langsung dengan flashpoint; kedaulatan narasi bersama agar setiap latihan dikomunikasikan secara transparan, bukan diklaim sepihak sebagai pengakuan yurisdiksi. Tanpa pedoman ini, polemik akan berulang, dan kawasan akan terus dipolitisasi oleh persaingan kekuatan besar. Kesimpulannya tegas: jika Asia Tenggara ingin menjaga dapur sendiri, ASEAN harus berani menata aturan main latihan militer sebelum pihak luar yang melakukannya.
