Latihan Laut sebagai Instrumen Diplomasi, Bukan Sekadar Manuver Senjata
Latihan militer laut gabungan adalah kegiatan latihan terkoordinasi antara dua atau lebih angkatan laut yang dimaksudkan untuk meningkatkan interoperabilitas, membangun kepercayaan, serta memperkuat diplomasi maritim melalui praktik manuver, komunikasi, dan kerja sama operasi di wilayah perairan yang disepakati. Dalam kasus terbaru, latihan gabungan Angkatan Laut China dan Indonesia di timur kepulauan yang berada dekat Taiwan memantik reaksi keras dari Taipei, yang menyebutnya sebagai provokasi militer dan pelanggaran status quo. Di sisi lain, TNI AL menegaskan bahwa kegiatan lintas laut tersebut hanyalah Passing Exercise (Passex) yang lazim dilakukan kapal perang dunia sebagai bentuk “naval brotherhood” dan bagian dari diplomasi maritim yang melekat pada setiap pelayaran. Di sini tampak jelas benturan persepsi: satu pihak melihat latihan sebagai sinyal ancaman, pihak lain mengklaimnya sebagai rutinitas profesional.
Konstelasi Asia Timur: Ketika Latihan Teknis Menjadi Simbol Politik
Polemik ini tidak lahir di ruang hampa. Latihan militer laut yang melibatkan kapal Indonesia bersama Angkatan Laut China dilakukan di Samudra Pasifik, sekitar 70 hingga 80 mil laut di lepas pantai timur Taiwan. Bagi Dewan Urusan Daratan Taiwan, latihan tersebut adalah “manipulasi politik” yang mengaburkan garis yurisdiksi dan mengganggu status quo. Bagi TNI AL, posisi kapal Indonesia yang tengah dalam perjalanan pulang dari latihan dengan Rusia di Vladivostok membuat Passex dengan China dipandang sebagai kesempatan biasa untuk latihan pelayaran dan diplomasi pertahanan. Masalahnya, kawasan ini adalah salah satu titik panas geopolitik paling sensitif di dunia, sehingga setiap manuver mudah dibaca sebagai pesan politik. Di sinilah latihan teknis berubah menjadi simbol, dan simbol itu diseret masuk ke arena propaganda persaingan kekuatan besar.
Dilema Negara Bebas-Aktif dalam Pusaran China–AS dan Sekutu
Sebagai negara yang mengedepankan politik luar negeri bebas-aktif, Indonesia merasa berhak menjalin latihan militer laut dengan siapa pun: dari Amerika Serikat melalui Super Garuda Shield, hingga China dan Rusia. Namun hak ini datang bersama risiko: setiap pilihan mitra dapat ditafsirkan sebagai keberpihakan dalam konflik yang bukan miliknya. Dalam kasus latihan pelayaran dekat Taiwan, narasi China Indonesia keamanan mudah digeser seolah-olah menjadi pengakuan atas klaim yurisdiksi Beijing, padahal TNI AL menegaskan itu hanyalah latihan lintas laut dalam perjalanan pulang. Di sisi lain, pihak di seberang menuduhnya sebagai provokasi militer dan ekspansi politik. Dilema ini memperlihatkan betapa tipisnya garis antara menjaga otonomi kemitraan pertahanan dan terperangkap dalam narasi blok besar, sekaligus menguji konsistensi prinsip non-blok di tengah tekanan simbolik dan opini publik regional.
Mengapa ASEAN Butuh Pedoman Bersama Latihan Militer Laut
Selama ini, diplomasi maritim ASEAN terhadap kekuatan eksternal berlangsung lewat jalur bilateral yang berserakan. China, Amerika Serikat, Australia, dan Rusia rutin mengadakan latihan militer di Pasifik dan Asia Tenggara tanpa payung pedoman bersama. Tanpa tata kelola kolektif, kawasan berisiko menjadi panggung demonstrasi kekuatan, memicu salah paham dan menekan stabilitas regional Asia. Di tengah kepadatan latihan laut, ASEAN membutuhkan aturan main bersama yang menegaskan bahwa latihan bukan dukungan atas klaim politik tertentu. Usulan ASEAN Guidelines for Joint Naval Exercises with External Powers membuka jalan untuk mengatur zona geografis latihan pada perairan netral atau ZEE yang tidak bersinggungan dengan flashpoint, mewajibkan pernyataan narasi bersama, dan mengikat semua pihak pada prinsip netralitas kawasan ZOPFAN. Tanpa itu, setiap Passex dapat dipelintir menjadi pesan politik yang memecah solidaritas regional.
Menjaga Stabilitas Regional Asia dari Narasi Kekuatan Besar
Inti masalah bukanlah apakah latihan militer laut itu sah, melainkan siapa yang mengendalikan narasinya. Selama kerangka interaksi hanya bilateral, kekuatan besar bebas mengemas latihan sebagai legitimasi posisi geopolitik mereka, sementara ASEAN hanya menjadi latar dekoratif. Polemik latihan laut dekat Taiwan adalah alarm keras bahwa dinamika militer di sekitar kawasan semakin padat dan rentan dipolitisasi. Latihan laut seharusnya menjadi langkah membangun kepercayaan, bukan sumber kecurigaan dan tuduhan ekspansi. Jika ASEAN gagal menetapkan pedoman bersama, stabilitas regional Asia akan ditentukan oleh persaingan narasi Beijing, Washington, dan aktor eksternal lain, bukan oleh kepentingan keamanan kolektif kawasan. Pertanyaannya, apakah ASEAN siap mengambil alih kendali diplomasi maritimnya sendiri, atau tetap membiarkan “dapur sendiri” ditata oleh tamu yang membawa agenda masing-masing.
