Latihan Militer China Indonesia Dekat Taiwan: Diplomasi atau Provokasi?
Latihan militer China Indonesia merujuk pada kegiatan gabungan Angkatan Laut kedua negara yang dilakukan sebagai latihan lintas laut, atau passing exercise, di perairan timur Taiwan yang sangat sensitif secara geopolitik, dan praktik ini menimbulkan perdebatan apakah ia murni diplomasi maritim regional atau terseret menjadi simbol dukungan pada klaim politik Beijing di kawasan sengketa. Polemik terbaru bermula ketika kapal perang TNI AL yang sedang dalam pelayaran pulang berinteraksi dan berlatih bersama dengan kapal perang PLA Navy di sekitar 70–80 mil laut dari pesisir timur Taiwan. Dewan Urusan Daratan Taiwan mengecam latihan ini sebagai tindakan provokasi yang mengganggu status quo dan menciptakan “kesan palsu” yurisdiksi China atas perairan tersebut. Di sisi lain, TNI AL menegaskan bahwa Passex adalah bentuk “goodwill engagement” dan wujud diplomasi maritim yang lazim dilakukan angkatan laut dunia, bukan pesan politik terhadap pihak ketiga. Ketegangan narasi inilah yang membuat insiden tampak lebih dari sekadar latihan teknis di laut.
Sensitivitas Geopolitik Dekat Taiwan dan Bayang-Bayang Ketegangan Laut China Selatan
Latihan militer di timur Taiwan tidak dapat dilepaskan dari konteks titik panas geopolitik Indo-Pasifik. kawasan sekitar Taiwan selama ini dilihat sebagai arena tekanan militer Beijing, sehingga setiap gerak kapal perang di sana hampir otomatis dibaca sebagai bagian dari kompetisi kekuatan besar. MAC Taiwan menyebut latihan gabungan ini “berbahaya” karena mengacaukan status quo dan memanipulasi persepsi publik internasional mengenai yurisdiksi China atas perairan sebelah timur Taiwan. Bagi Indonesia, penjelasan bahwa kapal berada sekitar 70–80 mil laut dari pesisir timur Taiwan dan hanya melakukan latihan rutin memang penting untuk menegaskan bahwa kegiatan tersebut bukan operasi tempur atau sikap memihak. Namun, dalam iklim ketegangan Laut China Selatan dan persaingan narasi antara Beijing dan Taipei, ruang abu-abu interpretasi tetap besar. Selama tidak ada kerangka komunikasi kolektif, setiap latihan berpotensi dipakai sebagai amunisi propaganda oleh pihak yang berkepentingan, meskipun niat awalnya adalah diplomasi maritim regional.
Mengapa ASEAN Butuh Pedoman Militer Kolektif
Kasus latihan militer China Indonesia dekat Taiwan mengungkap kelemahan mendasar: interaksi militer negara-negara ASEAN dengan kekuatan besar selama ini dikelola secara terpisah, tanpa pedoman ASEAN militer yang mengikat secara politis. Hasilnya, peta latihan di kawasan terlihat seperti puzzle acak, mudah dipolitisasi dan dijadikan panggung demonstrasi kekuatan. Kabar latihan gabungan ini langsung memantik respons keras dari Taipei, menunjukkan betapa cepatnya kegiatan teknis di laut berubah menjadi isu diplomatik yang menguji reputasi politik luar negeri bebas-aktif. Jika setiap negara hanya mengandalkan kerangka bilateral, halaman rumah ASEAN rawan menjadi arena tarik-menarik kepentingan pihak luar tanpa aturan main yang jelas. Latihan laut bersama seharusnya membantu membangun kepercayaan dan keselamatan maritim, bukan menambah kecurigaan antar tetangga. Tanpa kesepahaman narasi dan transparansi, bahkan Passex yang rutin bisa disalahartikan sebagai dukungan pada salah satu kubu dalam perselisihan kawasan.
Usulan Pedoman ASEAN untuk Latihan Militer dengan Kekuatan Besar
Momentum kontroversi ini semestinya digunakan untuk mendorong penyusunan ASEAN Guidelines for Joint Naval Exercises with External Powers. Pedoman ini bukan untuk melarang latihan militer, tetapi menata etika dan transparansi diplomasi maritim regional agar kawasan tidak mudah ditarik ke pusaran propaganda. Beberapa prinsip kunci bisa dirumuskan: pertama, kejelasan zona geografis, sehingga latihan dengan kekuatan besar dipusatkan pada perairan netral atau ZEE nasional, bukan di dekat flashpoint sensitif seperti sekitar Taiwan. Kedua, kedaulatan narasi bersama melalui pernyataan pers kolektif yang menegaskan fokus pada keselamatan maritim, pencarian dan penyelamatan, dan mitigasi bencana, bukan dukungan klaim politik tertentu. Ketiga, peneguhan sentralitas ASEAN dan semangat Zone of Peace, Freedom and Neutrality (ZOPFAN), agar kegiatan militer eksternal tetap selaras dengan tujuan menjaga kawasan sebagai ruang damai, bebas, dan netral.
Kesimpulan: Menjaga Diplomasi Maritim agar Tak Menjadi Senjata Propaganda
Latihan militer China Indonesia di timur Taiwan memperlihatkan betapa tipis batas antara diplomasi maritim dan persepsi provokasi ketika dilakukan di zona yang sarat persaingan geopolitik. Dari sudut pandang TNI AL, Passex adalah aktivitas lazim, wujud “naval brotherhood” yang melekat pada kapal perang. Namun, bagi Taiwan, latihan tersebut menjadi simbol ekspansi dan upaya mengubah status quo. Selama ASEAN belum memiliki pedoman bersama, setiap negara akan terus menanggung risiko narasi silang ini sendirian, dan kawasan tetap rentan dianggap panggung tarik-menarik kekuatan besar. Jalan keluarnya bukan menutup pintu kerja sama militer, tetapi menegaskan aturan etik, zona latihan, dan bahasa diplomasi yang seragam. Jika ASEAN mampu menyusun pedoman kolektif dan Indonesia berani menginisiasinya, diplomasi maritim regional dapat kembali ke tujuan awal: membangun kepercayaan, bukan menambah ketegangan.
