Partisipasi harus dimulai sebelum keputusan dibuat
Partisipasi pemuda dalam pembangunan daerah adalah keterlibatan anak muda untuk menyampaikan kebutuhan dan gagasan sebelum pemerintah menetapkan prioritas, anggaran, serta bentuk layanan dan infrastruktur. Tanpa ruang itu, kebijakan berisiko dibangun dari asumsi pejabat, bukan pengalaman warga yang akan menggunakannya. Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto mendorong kepala daerah melibatkan generasi muda dalam perencanaan kebutuhan kota, lapangan kerja, ruang publik, dan transportasi. Ia menyampaikan seruan tersebut pada The 4th International Conference on Public Administration and Governance di Universitas Brawijaya, Malang, pada 21 Oktober 2026. Bima juga mengingatkan agar anak muda tidak hanya didekati saat pemilu. Musyawarah perencanaan pembangunan harus memberi ruang kepada perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok marginal, bukan berhenti pada kehadiran seremonial. Ukuran keberhasilannya ialah apakah masukan warga memengaruhi pilihan dan pelaksanaan program.
Rencana kota yang terasa dalam kehidupan sehari-hari
Perencanaan daerah anak muda seharusnya membahas persoalan yang mereka hadapi sehari-hari: peluang kerja, akses transportasi, dan tempat publik yang aman serta mudah dijangkau. Mendengar pandangan mereka sejak awal dapat membantu pemerintah memilih infrastruktur dan program ekonomi yang lebih relevan, sekaligus mengurangi risiko proyek yang tidak digunakan atau tidak menjawab kebutuhan warga. Bima menilai partisipasi anak muda dapat membuat kebijakan daerah lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan tantangan masa depan. Ia juga mendorong pemerintah menyelaraskan pertumbuhan ekonomi dengan kelestarian lingkungan, termasuk membuka peluang pekerjaan hijau di bidang yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Hubungan ini penting: pembangunan yang memberi pekerjaan tetapi merusak lingkungan dapat membebani warga dalam jangka panjang. Karena itu, keterlibatan generasi muda bukan pelengkap konsultasi, melainkan bagian dari perencanaan ekonomi daerah yang berorientasi pada masa depan, termasuk agenda Indonesia Emas 2045.
Karang Taruna perlu punya peran, bukan sekadar nama
Ruang partisipasi akan lebih kuat bila anak muda memiliki wadah yang dekat dengan lingkungan tempat tinggal mereka. Kementerian Dalam Negeri menyatakan komitmen memperkuat Karang Taruna sebagai sarana pemberdayaan pemuda dan mitra pemerintah dalam pembangunan, terutama di desa dan kelurahan. Wakil Menteri Dalam Negeri Akhmad Wiyagus menyampaikan hal itu dalam acara Bulan Bakti Nasional Karang Taruna 2026 di Yogyakarta pada 23 Oktober 2026. Landasan peran tersebut mencakup Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Namun, penguatan organisasi tidak cukup berupa dukungan simbolis. Karang Taruna perlu dilibatkan untuk mengenali persoalan warga, merancang kegiatan, dan menjadi mitra dalam penyelesaian masalah setempat. Peran ini makin penting di tengah bonus demografi dan dinamika global yang berubah-ubah.
Dari forum konsultasi ke dokumen dan tindak lanjut
Agar partisipasi pemuda pembangunan tidak berakhir sebagai acara dengar pendapat, pemerintah daerah perlu menghubungkan masukan dengan keputusan yang bisa ditelusuri. Kemendagri menyebut program kepemudaan perlu masuk ke dokumen perencanaan dan penganggaran daerah, termasuk RKPD, Renstra perangkat daerah, RPJMD, dan APBD. Langkah praktisnya ialah membuka konsultasi sejak penyusunan prioritas, menjelaskan usulan mana yang diterima atau ditunda, lalu melaporkan hasil pelaksanaannya kepada warga. Ini bukan janji bahwa semua gagasan harus diwujudkan; pemerintah tetap perlu menimbang manfaat, pemerataan, dan dampak lingkungan. Namun, alasan di balik keputusan harus jelas. Dengan cara itu, Karang Taruna dan kelompok anak muda lain dapat ikut mengawasi apakah program kerja, ruang publik, dan transportasi benar-benar memenuhi kebutuhan. Kesimpulannya, perencanaan yang melibatkan anak muda sejak awal lebih berpeluang menghasilkan pembangunan yang relevan, inklusif, dan berkelanjutan.
