Dua daerah, dua tahap penentuan
Pembahasan APBD adalah proses pemerintah daerah dan DPRD menyusun serta menyelaraskan rencana pendapatan, belanja, dan pembiayaan sebelum rancangan anggaran ditetapkan untuk tahun berikutnya. Perbedaan tahap di Kalimantan Selatan dan Sumatera Utara menunjukkan bahwa kemajuan prosedural belum dengan sendirinya menjawab pertanyaan terpenting: seberapa tepat anggaran akan melayani warga. Di Kalsel, Banggar DPRD bersama TAPD merampungkan pembahasan rancangan anggaran 2027 pada 16 November 2026 dan menjadwalkan pembawaannya ke rapat paripurna pada 23 November. Di Sumut, pembahasan R-APBD Sumut masih berada dalam sinkronisasi antara komisi DPRD dan organisasi perangkat daerah. Kalsel lebih dekat ke keputusan formal; Sumut masih menguji kesesuaian rencana kerja. Keduanya menghadapi pekerjaan berbeda, tetapi sama-sama perlu memastikan bahwa kesepakatan anggaran bukan sekadar selesai di atas kertas.

Kalsel mendekati paripurna, tetapi belum selesai
Rapat Banggar dan TAPD di Rumah Banjar membahas pendapatan, belanja, pembiayaan, serta penyesuaian akibat perubahan Transfer ke Daerah dari pemerintah pusat. Pendapatan APBD Kalsel direncanakan meningkat dibandingkan pagu sebelumnya; dalam komponennya, Dana Bagi Hasil naik, Dana Alokasi Khusus turun, sementara Dana Alokasi Umum dan bantuan keuangan antardaerah tetap. TAPD menyatakan belanja wajib telah terpenuhi. Belanja modal diarahkan pada infrastruktur yang langsung digunakan masyarakat, termasuk jalan, irigasi, jaringan, serta gedung dan bangunan. Arah ini penting, tetapi label infrastruktur saja belum cukup untuk membuktikan manfaat: pelaksanaan dan prioritas akhirnya harus diuji. Ketua DPRD Kalsel Supian HK menyebut pembahasan telah mencapai kesepakatan dan dijadwalkan masuk rapat paripurna APBD pada 23 November 2026. Masih ada beberapa hal terkait belanja yang harus diselesaikan, dan evaluasi Kementerian Dalam Negeri dapat membuka ruang penyesuaian setelahnya.
Sumut masih menyelaraskan rencana OPD
Di Sumut, Komisi A hingga Komisi E DPRD masih menyinkronkan rencana program dan kegiatan bersama OPD mitra. Setiap OPD harus memaparkan rencana tahun 2027 di hadapan komisi sebelum rancangan berlanjut ke Banggar dan TAPD. Tahap ini bukan formalitas yang patut dikejar agar cepat selesai: di sinilah wakil rakyat dapat menguji kecocokan usulan dengan kebutuhan serta mengawasi kesiapan pelaksanaan. Anggota DPRD Munirudin Ritonga menyebut komisinya telah menggelar rapat dengan sejumlah OPD, termasuk Dinas Pertanian. Wakil Ketua Komisi D Yahdi Khoir Harahap menyoroti pemangkasan Transfer ke Daerah yang dialami Sumut dan menekankan perlunya penggunaan anggaran yang tepat bagi masyarakat. Pemerintah provinsi memproyeksikan pendapatan 2027 sebesar Rp12,09 triliun, naik 3,71 persen dibandingkan 2026. Angka proyeksi itu memberi konteks, tetapi mutu rancangan tetap bergantung pada sinkronisasi dan pembahasan berikutnya.

Ukuran kemajuan bukan sekadar jadwal
Perbandingan ini memperlihatkan dua jalur yang sama-sama wajar dalam pembahasan anggaran daerah, bukan perlombaan siapa yang paling cepat. Kalsel harus menuntaskan catatan belanja, menjalani rapat paripurna, lalu memperhitungkan hasil evaluasi yang mungkin memerlukan penyesuaian. Sumut perlu merampungkan pemaparan OPD dan sinkronisasi di komisi sebelum masuk ke meja Banggar bersama TAPD. Karena rincian alokasi program dan besaran anggaran tidak tersedia dalam bahan yang dirujuk, publik belum dapat menilai pilihan mana yang paling berpihak atau seberapa besar dampak tiap program. Justru karena itu, keterbukaan atas hasil pembahasan dan pengawasan pelaksanaan perlu menjadi tolok ukur berikutnya. Kesimpulannya, Kalsel sudah dekat dengan tahap formal penetapan, sedangkan Sumut masih membangun keselarasan usulan; keduanya baru dapat disebut berhasil jika proses tersebut menghasilkan anggaran yang dapat dipertanggungjawabkan dan terasa manfaatnya.






