Keselarasan kebijakan harus terasa di tingkat warga
Sinkronisasi pusat dan daerah adalah penyelarasan prioritas, kebijakan, serta pelaksanaan program agar agenda nasional menjawab kebutuhan masyarakat dan kondisi nyata tiap wilayah. Tanpa itu, pembangunan berisiko menjadi rangkaian program yang berjalan sendiri-sendiri, bukan perubahan yang dirasakan warga. Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto menegaskan perlunya keselarasan untuk mempercepat pembangunan nasional menuju Indonesia Emas 2045. Ia menyampaikan pandangan tersebut saat menghadiri acara “2 Tahun Prabowo-Gibran: Rapor untuk Rakyat” di Universitas Tarumanagara, Jakarta, pada 27 Oktober 2026. Bima memperingatkan bahwa negara tak akan maju jika pemerintah bergerak dengan arah berbeda, dan menyerukan kerja bersama menuju 2045. Pesan itu tepat: ukuran keberhasilan bukan keseragaman dokumen, melainkan apakah kebijakan pemerintah daerah mampu menerjemahkan prioritas nasional menjadi layanan, peluang kerja, dan manfaat yang jelas.
Ekonomi daerah perlu bertumpu pada kekuatan lokal
Pembangunan ekonomi daerah tidak akan kuat jika setiap wilayah dipaksa memakai resep yang sama. Bima mendorong penguatan ekonomi berdasarkan potensi dan karakteristik setempat, termasuk sektor pangan, perdagangan, dan jasa. Kepala daerah perlu mengenali sektor unggulan lalu menghubungkan produksi, konsumsi, dan aktivitas usaha lain agar tercipta nilai tambah serta kesempatan kerja. Artinya, perencanaan tidak cukup berhenti pada belanja pemerintah atau peluncuran program; pemerintah perlu memastikan bahwa pelaku lokal dapat memasok, menjual, dan mengembangkan produk maupun layanan. Pendekatan ini juga membuat prioritas nasional lebih masuk akal di lapangan. Program Makan Bergizi Gratis, misalnya, memerlukan pasokan pangan yang memadai, sementara Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih perlu disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dan sumber daya setempat agar ikut menggerakkan ekonomi lokal.
Koordinasi berkelanjutan, bukan sekadar kesamaan visi
Kemendagri memiliki peran penting mengoordinasikan pemerintah daerah agar arah kebijakan dan program pembangunan sejalan dengan prioritas nasional. Retret kepala daerah, pembinaan, dan koordinasi berkelanjutan menjadi cara untuk memperkuat kesamaan visi serta membantu memastikan kebijakan berjalan efektif. Namun koordinasi hanya bernilai jika berujung pada keputusan yang menyelesaikan hambatan konkret: pasokan yang tersendat, distribusi barang yang tidak lancar, atau layanan publik yang sulit diakses. Pengendalian inflasi memperlihatkan hubungan langsung antara kerja pusat dan daerah dengan kehidupan sehari-hari. Koordinasi rutin untuk mengidentifikasi masalah produksi dan distribusi dapat membantu menjaga harga, daya beli masyarakat, dan kesinambungan pertumbuhan ekonomi daerah. Transformasi digital juga memerlukan penyelarasan antarkementerian dan pemerintah daerah agar peningkatan layanan tidak berhenti pada sistem baru, tetapi benar-benar memudahkan warga.
Program nasional harus luwes dalam pelaksanaannya
Arah nasional memberi tujuan bersama, tetapi pelaksanaannya harus memberi ruang bagi perbedaan kondisi wilayah. Jika kebutuhan lokal diabaikan, program berisiko tidak cocok dengan kapasitas, sumber daya, atau pola ekonomi masyarakat yang hendak dilayani. Sebaliknya, penyesuaian tanpa koordinasi dapat membuat sasaran bersama kehilangan arah. Karena itu, sinkronisasi pusat daerah perlu menjadi proses dua arah: pusat menetapkan prioritas, sedangkan daerah menyampaikan kebutuhan dan kemampuan pelaksanaan secara terbuka. Kemendagri mendorong agar visi pemerintah diterjemahkan menjadi program yang efektif dan berdampak nyata. Tuntutan tersebut seharusnya menjadi tolok ukur bagi setiap tahap pembangunan, dari perencanaan hingga evaluasi. Program yang baik bukan sekadar seragam di atas kertas; ia harus relevan di wilayahnya, terukur manfaatnya, dan mampu menjangkau masyarakat yang menjadi tujuan.
Kesimpulan: ukur pembangunan dari dampaknya
Dorongan Bima Arya menegaskan bahwa pembangunan yang cepat dan tepat sasaran memerlukan kerja bersama, tetapi keselarasan tidak boleh disamakan dengan penyeragaman. Kebijakan nasional perlu memberi arah, sementara kebijakan pemerintah daerah harus mengolah arah itu sesuai potensi wilayah dan kebutuhan masyarakat. Penguatan ekonomi lokal, koordinasi untuk menjaga pasokan dan daya beli, serta perbaikan layanan publik melalui transformasi digital hanya akan berhasil jika pelaksanaannya saling terhubung. Pemerintah pusat dan daerah perlu terus menyelaraskan rencana sekaligus menguji hasilnya dari manfaat yang diterima warga. Pada akhirnya, keberhasilan pembangunan bukan ditentukan oleh banyaknya program yang diumumkan, melainkan oleh nilai tambah, kesempatan kerja, layanan yang lebih baik, dan daya beli yang terjaga. Sinkronisasi yang berpijak pada kondisi lokal adalah jalan agar prioritas bersama menghasilkan dampak nyata.
